Minggu, 06 October 2019

Mendorong Perempuan Mengisi Sejumlah Posisi Strategis di Parlemen

Terdapat sebuah tafsir konstitusional dari Mahkamah Kostitusi untuk memperjuangkan kepemimpinan perempuan di alat kelengkapan dewan.
Moch Dani Pratama Huzaini
Sidang paripurna pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. Foto: RES

Rangkaian Pemilu 2019 rampung. Selain pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, penataan pimpinan lembaga parlemen, telah usai. Seperti diketahui publik, Ketua DPR RI akhirnya untuk pertama kali diduduki oleh wakil rakyat perempuan. Meski begitu, upaya untuk mengafirmasi peran perempuan untuk mengisi sejumlah jabatan di parlemen mesti terus didorong. 

 

Dari rangkaian proses pemilu, upaya untuk mendorong keterwakilan dan kepemimpinan perempuan adalah ikhtiar panjang yang tidak pernah putus. Jauh sebelum hari pemungutan suara, terdapat sejumlah fase penting dari upaya mendorong keterwakilan perempuan. Dimulai dengan memastikan perempuan berada di dalam daftar calon anggota legislatif yang akan dipillih oleh masyarakat. 

 

Setelah perempuan dicalonkan sebagai anggota legislatif, tantangan berikutnya adalah perempuan calon anggota legislatif mesti bertarung secara bebas dalam pasar terbuka untuk memenangkan kursi. Dalam iklim politik Indonesia yang belum sepenuhnya ramah terhadap partisipasi politik perempuan, tentu saja ini tantangan yang tidak mudah. 

 

Setelah fase kampanye dan pemungutan suara selesai, salah satu hal penting untuk dilihat dari hasil pemilu adalah angka keterwaklian perempuan di parlemen. Jika yang dirujuk adalah angka keterpilihan perempuan di DPR, keterwakilan perempuan menunjukkan grafik kenaikan. Saat ini terdapat 120 orang anggota perempuan terpilih dari 575 anggota DPR yang ada. Angka ini setara dengan 20,87%. 

 

“Angka keterwakilan perempuan tertinggi dalam sejarah pemilu Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Jumat (4/10).

 

Meski begitu, Titi menilai, bahwa upaya untuk terus mendorong penguatan keterwakilan perempuan di parlemen tidak cukup sebatas pada keterpilihan saja. Tantangan nyata yang ada di depan mata saat ini adalah mengutamakan keterwakilan perempuan di pimpinan dan alat kelengkapan MPR, DPR, dan DPD. “Untuk memenuhi kondisi ini, jelas bukan hal yang mudah untuk diwujudkan,” ujarnya.

 

Persaingan bebas dengan seluruh calon anggota legislatif terpilih, yang juga memiliki kesempatan yang sama adalah tantangan awal. Tetapi, tentu saja upaya dan peluang bagi kepemimpinan dan keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan masih memiliki kesempatan yang cukup besar. 

 

Baca:

 

Menurut Titi, diperlukan keberpihakan dan komitmen kuat dari masing-masing partai dan kelompok politik untuk mewujudkan kepemimpinan perempuan. Hal ini bukan tanpa alasan. Ada landasan dan mandat konstitusional yang amat berdasar untuk mewujudkan itu, yaitu keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014.

 

Putusan MK ini menyatakan bahwa mengutamakan keterwakilan perempuan di dalam pimpinan alat kelengapan dewan adalah sesuatu yang mesti diwujudkan. MK menggunakan terminologi mengutamakan. Menurut Titi, ini berarti ada keberpihakan dan komitmen lebih untuk menempatkan paling sedikit 30% perempuan di pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), baik di DPR, DPD, dan MPR.

 

“Ini payung konstitusional sangat yang mesti diperjuangkan realisasinya oleh perempuan, seluruh anggota legislatif terpilih, dan tentu partai politik yang ada di parlemen,” terangnya.

 

Dalam bingkai politik afirmasi yang sudah dilaksanakan dalam politik Indonesia, terdapat sebuah tafsir konstitusional dari Mahkamah Kostitusi untuk memperjuangkan kepemimpinan perempuan di alat kelengkapan dewan. Untuk itu, Titi meminta semua pihak, khususnya partai politik untuk tidak mengabaikan hal ini. 

 

“Partai politik mesti mengutamakan agar anggota DPR perempuan bisa menduduki kursi pimpinan AKD MPR, DPR, dan DPD periode 2019-2024,” ungkap Titi.

 

Sementara itu Direktur Riset Indopolling Network, Arumi Basuki memaparkan data bahwa dari 575 kursi DPR RI, sebanyak 457 kursi (79,48%) diraih pria dan 118 kursi (20,52%) direbut oleh perempuan. Angka ini merupakan capaian tertinggi representasi perempuan sejak Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan.

 

Sebaran perolehan jumlah kursi perempuan DPR RI 2019 berdasarkan partai politik antara lain: PDI P 26 kursi , Golkar dan Nasdem 19 kursi, PKB dan Gerindra 12 kursi, Demokrat 10 kursi, PKS 8 kursi, PAN 7 kursi dan PPP 5 kursi. Rata-rata perolehan kursi DPR oleh perempuan dari partai-partai tersebut mengalami peningkatan. 

 

Berdasarkan data Puskapol UI, Pada 2014 PDI P memperoleh 21 kursi perempuan. Golkar 16 kursi, Gerindra 11 kursi, Nasdem 4 kursi, PPP 10 kursi, PKB 10 kursi, PKS 1 kursi, PAN 9 kursi. Adapun partai yang perolehan kursi perempuannya menurun adalah Demokrat. Pada 2014 ada 13 kursi perempuan dari partai ini, tetapi pada 2019 terjadi penurunan 3 kursi.

 

Dari data ini, menurut Arumi, partai politik telah melakukan upaya untuk mendorong keterwakilan politik perempuan di parlemen, meskipun masih terbatas. Namun ia menilai pencapaian tersebut bukan final. karena meski tingkat representasi perempuan naik, jumlahnya tetap belum mencapai 30% dari total jumlah DPR terpilih. 

 

“Apabila data keterpilihan perempuan di tiap partai tadi hanya dipandang sebagai statistik, maka akan banyak pihak yang merasa sudah puas dengan pencapaian legislatif tahun ini,” ujar Arumi.

 

Untuk itu, ia menyoroti mekanisme partai politik dalam melakukan rekruitmen dan kaderisasi agar SDM perempuan dari partai politik memiliki kualitas legislasi yang baik sehingga memahami apa saja regulasi yang harus diperjuangkan demi pengakuan kesetaraan hak antara warga negara perempuan dan laki-laki. 

 

Dengan jumlah kursi di DPR RI yang berimbang antara kursi laki-laki dan perempuan, upaya pengarusutamaan gender dalam tiap kerangka kebijakan legislasi parlemen seperti RUU niscaya bisa terjadi. Sehingga, setiap kebijakan memiliki perspektif gender yang lebih adil dan komprehensif.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua