Minggu, 06 October 2019

Mendorong Perempuan Mengisi Sejumlah Posisi Strategis di Parlemen

Terdapat sebuah tafsir konstitusional dari Mahkamah Kostitusi untuk memperjuangkan kepemimpinan perempuan di alat kelengkapan dewan.
Moch Dani Pratama Huzaini
Sidang paripurna pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. Foto: RES

Rangkaian Pemilu 2019 rampung. Selain pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, penataan pimpinan lembaga parlemen, telah usai. Seperti diketahui publik, Ketua DPR RI akhirnya untuk pertama kali diduduki oleh wakil rakyat perempuan. Meski begitu, upaya untuk mengafirmasi peran perempuan untuk mengisi sejumlah jabatan di parlemen mesti terus didorong. 

 

Dari rangkaian proses pemilu, upaya untuk mendorong keterwakilan dan kepemimpinan perempuan adalah ikhtiar panjang yang tidak pernah putus. Jauh sebelum hari pemungutan suara, terdapat sejumlah fase penting dari upaya mendorong keterwakilan perempuan. Dimulai dengan memastikan perempuan berada di dalam daftar calon anggota legislatif yang akan dipillih oleh masyarakat. 

 

Setelah perempuan dicalonkan sebagai anggota legislatif, tantangan berikutnya adalah perempuan calon anggota legislatif mesti bertarung secara bebas dalam pasar terbuka untuk memenangkan kursi. Dalam iklim politik Indonesia yang belum sepenuhnya ramah terhadap partisipasi politik perempuan, tentu saja ini tantangan yang tidak mudah. 

 

Setelah fase kampanye dan pemungutan suara selesai, salah satu hal penting untuk dilihat dari hasil pemilu adalah angka keterwaklian perempuan di parlemen. Jika yang dirujuk adalah angka keterpilihan perempuan di DPR, keterwakilan perempuan menunjukkan grafik kenaikan. Saat ini terdapat 120 orang anggota perempuan terpilih dari 575 anggota DPR yang ada. Angka ini setara dengan 20,87%. 

 

“Angka keterwakilan perempuan tertinggi dalam sejarah pemilu Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Jumat (4/10).

 

Meski begitu, Titi menilai, bahwa upaya untuk terus mendorong penguatan keterwakilan perempuan di parlemen tidak cukup sebatas pada keterpilihan saja. Tantangan nyata yang ada di depan mata saat ini adalah mengutamakan keterwakilan perempuan di pimpinan dan alat kelengkapan MPR, DPR, dan DPD. “Untuk memenuhi kondisi ini, jelas bukan hal yang mudah untuk diwujudkan,” ujarnya.

 

Persaingan bebas dengan seluruh calon anggota legislatif terpilih, yang juga memiliki kesempatan yang sama adalah tantangan awal. Tetapi, tentu saja upaya dan peluang bagi kepemimpinan dan keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan masih memiliki kesempatan yang cukup besar. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua