Senin, 07 Oktober 2019

Strategi Proteksi Investor dalam Pendanaan Start-Up

Untuk menyepakati akan berinvestasi di start-up investor tak hanya sekadar menggelontorkan modal tanpa adanya pertimbangan untuk memperoleh untung dan menyerahkan begitu saja pengendalian perusahaan kepada pendiri.
Hamalatul Qur'ani
Hukumonline.com bersama dengan HHP Law Firm mengadakan diskusi dengan mengangkat tema Perkembangan Skema Pendanaan Alternatif bagi Pelaku Usaha di Indonesia: Pertimbangan Bisnis & Hukum. Jakarta (3/10). Foto: RES

Begitu anda memutuskan mendirikan start up, maka anda akan membutuhkan banyak sekali pendanaan agar bisnis bisa berjalan. Untuk tahap awal, mungkin pemilik ide kerap mengorbankan modal pribadi sebagai bukti keseriusannya dalam merintis usaha. Namun hal itu tentu tak akan berlangsung lama, untuk dapat bertahan di pasar, start-up membutuhkan sokongan dana yang besar dari investor hingga perusahaan betul-betul bisa ‘menghasilkan’.

 

Ada beberapa skema pendanaan start-up yang dilakukan, yakni equity financing dan ada pula pendanaan yang besifat hutang (debt financing). Partner Hadiputranto Hadinoto (HHP Lawfirm), Iqbal Darmawan, menjelaskan bahwa equity financing merupakan bentuk pendanaan berupa penyertaan modal dari investor dengan imbalan investor akan memperoleh kepemilikan saham di start-up tersebut.

 

Hal itu kerap dilakukan setiap kali start-up membutuhkan peningkatan pendanaan untuk berkembang dan investor akan memesan saham baru. Konsekuensi diterbitkannya saham baru itu membuat saham pendiri usaha akan terdilusi hingga dapat kehilangan kendali.

 

Equity financing ini konsepnya betul-betul partnership antara pendiri dan investor, jadi kalau sampai gagal dan bankrupst ditanggung sama-sama,” katanya.

 

Oleh karena itu, untuk menyepakati akan berinvestasi di start-up jelas investor tak hanya sekadar menggelontorkan modal tanpa adanya pertimbangan untuk memperoleh untung dan menyerahkan begitu saja pengendalian perusahaan kepada pendiri, investor tentu ingin terlibat aktif sebagai pengendali dalam aktivitas perusahaan. Dalam shareholder agreement, investor juga akan menghendaki beberapa pasal yang bisa memproteksi hak-hak investor (investor protection).

 

(Baca: Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech)

 

Ia mencontohkan, seperti permintaan adanya hak untuk menominasi direktur dan komisaris serta hak atas pembagian dividen dan hasil likuidasi. Selain itu, ada juga poin-poin investor protection lainnya seperti pembatasan pengalihan saham, baik dalam bentuk right of first offer/ROFO (hak untuk ditawarkan saham terlebih dahulu), right of first refusal/ROFR (hak untuk menolak pengalihan terlebih dahulu).

 

Adanya ROFO dan ROFR merupakan instrumen penting proteksi investor dari terdilusinya saham investor lama dan mengantisipasi adanya pengalihan kendali baru yang lebih besar.

 

“Karena setiap saat dibutuhkan funding, akan muncul saham-saham baru sehingga saham lama akan terdilusi, karena itu penting adanya hak first offer dan first refusal ini,” jelasnya.

 

Selain ROFO dan ROFR, Ia juga menjelaskan adanya hak untuk tag along. Tag along merupakan hak pemegang saham minoritas untuk turut serta dalam aksi penjualan saham pemegang saham mayoritas.

 

Mengingat dalam suatu start-up dibutuhkan adanya kesamaan visi antar pemegang saham pengendali, maka tag along merupakan salah satu exit clause yang kerap menjadi pilihan pemegang saham minoritas. Sedangkan drag along, merupakan hak pemegang saham mayoritas untuk menyeret minoritas dalam aksi penjualan sahamnya kepada pihak lain.

 

Selanjutnya, katanya, klausul proteksi untuk investor bisa juga dituangkan dalam reserved matter. Reserved matter berisi hal-hal yang diatur dan disepakati oleh investor dan pemegang saham pendiri sehingga investor dapat baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan kegiatan usaha sehari-hari perusahaan.

 

“Seperti perjanjian dimana tindakan tertentu perusahaan seperti peningkatan modal, menambah utang atau mengadakan transaksi dengan nilai tertentu harus mendapat persetujuan investor,” terangnya.

 

Selain equity financing, Iqbal juga menjelaskan model pendanaan investasi berbentuk hutang (debt financing). Debt financing bisa diperoleh melalui pinjaman dari investor perusahaan/perbankan, melalui penerbitan surat utang/obligasi atau bisa juga melalui pinjaman dengan hak konversi menjadi ekuitas (convertible debt).

 

Bedanya dengan investasi berbentuk ekuitas, debt financing selain adanya kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam juga disertai dengan kewajiban pengembalian bunga dan biaya lainnya.

 

“Dari segi lender protection, debt financing lebih kepada pembatasan atau pelarangan pelepasan asset atau larangan melakukan transaksi tertentu. Jadi tidak berkaitan langsung dengan day-to-day operation seperti equity financing,” terangnya.

 

Sebagai salah satu kepanjangan Bank Mandiri untuk melakukan pendanaan terhadap start up fintech, Head of Legal & Compliance Mandiri Capital Indonesia (PT MCI), Natasya Monica Tumundo mengatakan PT MCI telah memiliki 11 portofolio start-up.

 

Mayoritas fintech, namun tak menutup kemungkinan PT MCI berinvestasi pada perusahaan non-fintech tapi masih satu visi dengan perusahaan, Privyid misalnya. Sebagai investor, jelas PT MCI terlibat aktif dalam day-to-day operation perusahaan.

 

“PT MCI fully support untuk start-up yang kami investasikan melalui pendanaan venture capital dalam bentuk equity participation. Bahkan bila dikemudian hari dimungkinkan membutuhkan dana tambahan kita support juga untuk tambahan dana melalui debt financing,” jelasnya

 

Support yang sangat kuat diberikan PT MCI, katanya, lantaran kerentanan start-up sebagai perusahaan rintisan yang sangat mudah bankrupt. Valuasi jeblok, bisa bankrupt. Untuk itu, PT MCI biasanya sangat hati-hati dalam menentukan keikutsertaannya dalam permodalan start-up berbentuk equity ini. Kebanyakan, katanya, start-up belum memahami pula bagaimana pentingnya kelengkapan dokumen dan perizinan dari sektor hukum untuk menghindari masalah dikemudian hari.

 

“Jadi dari awal betul-betul dokumennya kita minta dan kita cek, dilakukan juga due diligence untuk memastikan PT MCI aman berinvestasi di start-up itu,” terangnya.

 

Setidaknya ada 3 pertimbangan penting yang kerap digunakan PT MCI untuk memutuskan akan berinvestasi pada suatu start up, Pertama menilai apakah founder nya betul-betul memiliki niat dan tekad yang kuat dalam mendirikan, merintis dan mengembangkan start-up? Kedua, apakah produk yang ditawarkan memiliki kebaruan inovasi? Dan Ketiga, apakah potensial market memungkinkan produk tersebut laku di pasar?

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua