Senin, 07 October 2019

Korupsi Marak di BUMN, Pemilihan Dewan Direksi Perlu Diperjelas

Selama ini tak ada standar yang jelas tentang pemilihan dewan direksi dan komisaris di BUMN.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan seorang Direktur Utama perusahaan BUMN sebagai tersangka pada Kamis (3/10) lalu. Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo. Proyek ini dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tahun 2019.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam proses penyidikan, pihaknya mencermati fakta yang berkembang dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan seorang Direktur Utama perusahaan BUMN sebagai tersangka.

 

Berselang satu hari, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau seluruh jajaran badan usaha milik negara (BUMN) meningkatkan integritas untuk menghindari kemungkinan munculnya keinginan melanggar aturan seperti korupsi.

 

“Ya kita di semua lini pengelolaan keuangan negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, sikap integritas itu merupakan suatu elemen yang luar biasa penting,” kata Sri Mulyani, Jumat (4/10).

 

Menurut dia, sikap integritas tersebut sangat berguna serta bisa menjadi benteng karena tugas para pengatur dan pengelola keuangan serta aset negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar.

 

“Dengan bertambahnya volume APBN dan meningkatnya jumlah aktivitas BUMN, kita berharap seluruh profesional yang mengelolanya semakin meningkatkan integritas bukannya semakin tergoda terhadap apa yang mereka lihat,” katanya.

 

Selain itu, BUMN juga perlu memperkuat kontrol internal seperti memahami peran masing-masing, meningkatkan kepatuhan sesuai aturan, memperbaiki tata kelola perusahaan, dan menerapkan sistem korporasi yang transparan dan akuntabel.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua