Senin, 07 Oktober 2019

​​​​​​​Dari Pemilik Kosan yang Tolak Perpanjangan Sewa Hingga Pungli oleh Ketua RT

​​​​​​​Mengenai boleh tidaknya pemerintah membeli tanah HGB milik BUMN hingga pemasangan chip bagi pemerkosa anak juga masuk artikel klinik terpopuler.
Tim Hukumonline

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi bagi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, berbagai isu hangat yang menjadi perhatian publik pun tak luput dari ulasan rubrik ini. Hal ini sesuai dengan tagline “yang bikin melek hukum, memang klinik hukum”, yang menunjukkan komitmen Tim Klinik untuk memastikan asupan informasi hukum yang memadai bagi masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Mulai dari pemilik kosan yang tolak perpanjangan sewa, hingga pungli terhadap pembangunan rumah di tanah sendiri.

 

  1. Alih Status SMK Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Ternyata Sekolah Menengah Kejuruan bisa berkontribusi pada pendapatan pemerintah daerah non pajak sebagai badan layanan umum daerah. Bagaimana ketentuannya? Simak penjelasan selengkapnya di sini.

 

  1. Kewajiban Aplikasi Marketplace untuk Menyediakan Fitur Cancel Order

Sering salah klik ketika belanja online? Kesal karena aplikasi tidak menyediakan fitur pembatalan? Ternyata fitur tersebut sudah seharusnya menjadi bagian wajib dari platform marketplace.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca di sini.

 

  1. Siapa Berwenang Menentukan Remunerasi untuk Dewan Pengawas Syariah?

Kepopuleran bank Syariah dan unit usaha Syariah terus meningkat di masyarakat. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah menjaga kegiatan bank dan unit usaha tersebut untuk sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kehadirannya dalam dinamika perbankan, siapa yang berwenang menentukan remunerasi Dewan Pengawas Syariah?

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Bolehkah Pemerintah Membeli Tanah HGB Milik BUMN?

BerdasarkanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besarnya milik negara. Meskipun demikian, BUMN tetap entitas terpisah dari negara, sehingga jika pemerintah ingin melakukan pengadaan lahan dengan mengambil alih tanah BUMN, maka ada ketentuan yang harus diperhatikan.

 

Simak penjelasannya di sini.

 

  1. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Penolakan Perpanjangan Sewa

Seorang pemilik kost bulanan menolak untuk memperpanjang masa sewa salah satu penghuni. Sang penghuni yang kesal mengancam pemilik kost bahwa ia akan melaporkan sang pemilik ke polisi jika tidak memperpanjang masa sewanya. Apakah sang pemilik benar dapat dipidana?

 

Baca ulasan selengkapnya di sini.

 

  1. Batas Waktu Pelaporan Gratifikasi

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubahdenganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan berlaku bagi pejabat yang setia dengan sumpah jabatannya dan melaporkan upaya gratifikasi yang dilakukan terhadapnya. Bagaimana ketentuannya?

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca di sini.

 

  1. Mengenal Hukum Pemasangan Chip bagi Pemerkosa Anak

Pelaku pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diberikan tindakan berupa pemasangan chip untuk mendeteksi lokasi pelaku tersebut. Namun ternyata, ada ketentuan yang harus diperhatikan menyangkut pemasangan chip tersebut.

 

Simak jawaban selengkapnya di sini.

 

  1. Nasib Hak dan Kewajiban Karyawan Jika Terjadi Akuisisi

Jika perusahaan melakukan akuisisi atau bahkan diakuisisi, bagaimana hak dan kewajiban karyawan pada perusahaan yang terlibat? Apakah perusahan berwenang secara sepihak mengubah hak dan kewajiban para karyawan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi perusahaan?

 

Simak jawaban selengkapnya di sini.

 

  1. Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan

Apakah perubahan data perseroan yang tidak diberitakan kepada Menteri Hukum dan HAM menjadi tidak sah? Lalu, bagaimana status hukum direksi baru yang tidak tercantum dalam akta perubahan? Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca di sini.

 

  1. Jika Ada Pungutan Liar di Lingkungan RT

Tidak jarang pengurus rukun tetangga memungut “uang jalan” terhadap pembangunan rumah seorang warga yang didirikan di atas tanahnya sendiri. Apakah pungutan “uang jalan” memang benar ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? Penjelasan selengkapnya silakan baca ulasan ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua