Selasa, 08 Oktober 2019

Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkat Tajam

Meningkat 58,3 persen jika dibandingkan Pemilu 2014. ​​​​​​​Ironisnya, saat penjatuhan vonis terdapat pula disparitas atau perbedaan putusan dalam kasus yang sama.
Moch Dani Pratama Huzaini
Para narasumber saat menyampaikan evaluasi pidana Pemilu Serentak 2019 di Jakarta, Senin (7/10). Foto: DAN

Untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak untuk memilih Presiden – Wakil Presiden dan anggota legislatif pada April 2019 lalu. Dalam penyelenggaraan pemilu serentak tersebut, tentu saja diwarnai pula dengan sejumlah dinamika penegakan hukum untuk menjamin tegaknya integritas pemilu.

 

Penegakan hukum pemilu tersebut dipercaya dapat melindungi hak para peserta pemilu, penyelenggara, dan tentu saja masyarakat luas sebagai pemilih dari segala ketakutan, intimidasi, kekerasan, kecurangan manipulasi, serta kecurangan-kecurangan lain yang dapat menggangu kemurnian hasil dan kualitas pemilu.

 

Secara umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sejumlah pasal terkait tindak pidana pemilu. Sekitar 66 pasal dalam UU Pemilu yang mengatur berbagai delik tindak pidana pemilu. Pasal-Pasal ini mengatur sejumlah subyek seperti penyelenggara, pejabat publik, peserta, dan sejumlah subyek lainnya.

 

Indonesian Legal Roundtable (ILR) melakukan sebuah penelitian untuk mendalami penerapan ketentuan pidana pemilu selama rangkaian momentum pemilu berlangsung. Menurut hasil penelitian tersebut, ditemukan kasus tindak pidana pemilu serentak 2019 terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

 

“Jumlahnya tercatat 348 kasus pidana pemilu, yang telah divonis di 150 pengadilan negeri dan 28 pengadilan tinggi,” ujar Direktur Eksekutif ILR, Firmansyah Arifin dalam diskusi di Jakarta, Senin (7/10).

 

Menurut data yang dipaparkan Firmansyah ini, jika dibandingkan dengan pemilu 2014, jumlah pidana pemilu tahun 2019 meningkat 58,3 persen. Ia menyebutkan, jumlah ini berarti sebuah angka yang signifikan. Sebagian besar kasus pidana pemilu 2019 terkait dengan pemilu legislatif. Hanya 13 kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu pilpres. Sementara lima besar daerah dengan jumlah terbanyak kasusnya berturut-turut, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

 

Firmansyah juga menyebutkan, tahapan di mana paling banyak terjadi tindak pidana pemilu adalah pada tahapan kampanye. Pada tahap ini saja, terjadi 168 kasus tindak pidana pemilu kemudian pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 74 kasus, rekapitulasi penghitungan suara 69 kasus, masa tenang 22 kasus, dan pada tahap pencalonan sebanyak 15 kasus.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua