Selasa, 08 Oktober 2019

Bos Hyundai dan Kaitannya di Kasus Korupsi Bupati Cirebon

Ada pemberian uang kepada Bupati Sunjaya, dan diakui oleh Hyundai.
Aji Prasetyo
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra saat mengenakan rompi tahanan. Foto: RES

Pengembangan perkara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra mengungkap fakta menarik. Bukan hanya Sunjaya ditetapkan lagi sebagai tersangka di kasus lain yaitu pencucian uang, tapi ada nama lain yang dicegah bepergian ke luar negeri dalam perkara ini. 

 

KPK diketahui menetapkan Sunjaya sebagai tersangka pencucian uang. Menurut KPK, total penerimaan tersangka Sunjaya dalam perkara TPPU adalah sebesar sekitar Rp51 miliar. Atas perbuatannya itu Sunjaya disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan penyidik menemukan sejumlah bukti dugaan penerimaan lain oleh Bupati Cirebon dan dugaan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

 

"Sejak proses hukum di perkara terkait sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 2 orang bernama: a. Herry Jung, GM Hyundai Enginering Construction dan; b. Rita Susana, Camat Beber, Cirebon," kata Syarif di kantornya, Jumat (4/10).

 

Dalam surat tuntutan penuntut umum terhadap Sunjaya, saksi Deni Syafrudin, ajudan Bupati yang merangkap Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon mengatakan, selain penerimaan terkait mutasi jabatan, Sunjaya juga memperoleh penerimaan lainnya termasuk dari PT Hyundai. 

 

Harry Jung Deputy Manager PT Hyundai yang merupakan kontraktor konstruksi proyek PLTU di Kabupaten Cirebon memberikan uang dalam beberapa tahap. Uang tersebut diberikan dengan total Rp6,5 miliar melalui perantara di antaranya Rita Susana, Camat Beber. 

 

Baca:

 

Penuntut umum pun membeberkan rincian beberapa pemberian yang di antaranya melalui Rita. "Tanggal 8 Januari 2018 uang sebesar Rp2 miliar diberikan secara cash pada saya oleh sdr. RITA (camat Beber) yang kemudian saya setorkan ke rekening Mandiri penampungan," ujar penuntut dalam tuntutannya. 

 

Kemudian pada 5 Oktober 2018, Harry melalui Rita kembali menyerahkan uang sebesar Rp425 juta kepada Sunjaya melalui Deni. Uang juga diberikan pada Oktober 2018 sebesar Rp500 juta dengan cara yang sama dan kembali dikirim ke rekening penampungan dengan nama berbeda. 

 

"Rita, Camat Beber, adalah orang yang selalu berhubungan dengan Sdr. Harry Jeung yang merupakan Deputy Manager PT Hyundai yang merupakan kontraktor proyek PLTU," terang penuntut. 

 

Mengutip pemberitaan The Korea Times, perwakilan Hyundai melalui juru bicaranya mengakui telah memberikan uang kepada Sunjaya. Pemberian itu dimaksudkan agar Sunjaya sebagai Bupati dapat menenangkan warga yang protes atas pembangunan proyek PLTU Cirebon 2.

 

Berita itu berjudul 'Hyundai admits bribing Indonesian politician for power plant construction'. "Bupati mendekati kami melalui broker dan menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi kami, sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Jika tidak, kami bisa menghadapi denda yang berat. Jadi kami memberinya uang," ujar perwakilan tersebut. 

 

Sementara itu, pada Selasa (8/10), KPK memanggil General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction Herry Jung terkait penyidikan kasus pencucian uang yang menjerat Sunjaya. "Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait TPPU atas nama (tersangka) Sunjaya," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua