Selasa, 08 Oktober 2019

KPPU Akan Terbitkan Perkom Baru Soal Kemitraan, Begini Kisi-kisinya!

Draft Raperkom sudah rampung disusun, tinggal menunggu proses harmonisasi di Ditjen PP Kemenkumham.
Hamalatul Qur'ani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengeluarkan Perkom baru terkait pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Raperkom baru ini akan menggantikan keberlakuan Perkom 1/2015 tentang tata cara pengawasan pelaksanaan kemitraan dan Perkom 1/2017 tentang tata cara penganganan perkara pelaksanaan kemitraan. Draft Raperkom sudah rampung disusun, tinggal menunggu proses harmonisasi di Ditjen PP Kemenkumham.

 

“Sekarang kita sudah berhasil menyelesaikan Perkom mengenai tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan menjadi satu alur. Kita akan segera menggunakan perkom yang baru ini, sebentar lagi akan diundangkan,” jelas Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU, Lukman Sungkar, Senin (7/10).

 

Beberapa bentuk pola kemitraan yang masuk lingkup pengawasan KPPU, dijabarkannya meliputi Intiplasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, Usaha Patungan (joint venture) dan outsourching.

 

Dalam praktiknya, kata Lukman, baik kepemilikan maupun penguasaan UMKM oleh unit usahanya yang lebih besar bisa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan posisi tawar (abuse of bargaining position). Dengan begitu, dalam Perkom baru akan ada larangan atas segala bentuk penguasaan pengambilan keputusan terhadap UMKM yang menjadi mitranya.

 

Beberapa perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan dan turut disorot dalam Raperkom terdiri dari term of payment yang merugikan mitra; amandemen kontrak yang merugikan mitra; pengembalian barang tanpa alasan yang jelas; penolakan menerima barang tanpa alasan yang jelas dan lainnya.

 

Amandemen kontrak yang merugikan mitra misalnya, KPPU bisa mengawasi apakah bentuk perjanjian kemitraannya sudah fair atau saling menguntungkan? Selama ini, katanya, Perlakuan tidak adil terhadap mitra UMKM dinilainya membuat UMKM sulit berkembang. Dari kecil sudah diperlakukan tidak adil. Untuk mengantisipasi hal itu sejak awal, Raperkom mengatur larangan bagi Usaha Besar untuk memiliki/menguasai usaha menengah, begitupun usaha menengah, dilarang memiliki/menguasai usaha kecil.

 

Unsur kepemilikan-nya, kata Lukman, bila jenis usaha besar memiliki seluruh saham, modal dan asset di perusahaan menengah, hal ini juga berlaku terhadap usaha menengah terhadap usaha kecil. Selain itu, perusahaan yang lebih besar itu juga dilarang memiliki sebagian besar atau lebih dari 50 persen saham, modal atau asset di perusahaan menengah atau kecil. Adapun unsur penguasaan-nya, dijabarkan Lukman meliputi penguasaan atas hak suara, perjanjian dan syarat-syarat perdagangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua