Selasa, 08 Oktober 2019

Wacana Penggabungan Kemenlu-Kemendag Perlu Kajian Mendalam

Wacana penggabungan Kemenlu dengan Kemendag dinilai bukan solusi untuk memperbaiki perekonomian nasional.
Aida Mardatillah/ANT
Presiden Jokowi. Foto: RES

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana meminta wacana penggabungan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus dikaji secara mendalam. Dia menduga wacana tersebut muncul karena pemerintah ingin meniru Australia yang menjadikan Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan mereka menjadi satu.

 

"Kemungkinan ini mau meniru di Australia, di sana ada Department Current Affair and Trade, dugaan saya seperti itu. Namun perlu diketahui, ide Australia itu adalah sebagai negara yang bertumpu pada diplomasi ekonomi, maka penggabungan dua departemen itu jadi relevan," ujar Hikmanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/10/2019) seperti dikutip Antara. Baca Juga: Jaring Kandidat Menkumham Kabinet Jokowi Jilid II

 

Dia mengingatkan urusan kebijakan luar negeri, tidak hanya menyangkut soal ekonomi, tetapi juga politik, pertahanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, posisi menteri luar negeri sangat strategis dan menentukan termasuk urusan puncak hierarki kepemimpinan negara itu. 

 

Menurutnya, jika Indonesia ingin semua kebijakan luar negeri termasuk eskpor-impor menjadi satu atap, maka penggabungan bisa saja dilakukan. “Namun, yang pasti agak repot kalau pemerintah kita lakukan itu. Saya belum tahu bagaimana strukturnya nanti, tetapi tidak semua direktorat jenderal (ditjen) di Kemendag bisa masuk ke Kemenlu. Ini akan menjadi beban bagi siapapun yang memimpin (menterinya)," kata dia.

 

Hikmahanto berpendapat ada beberapa masalah teknis di Kemendag di luar kemampuan Kemenlu, sehingga perlu kajian mendalam. Terlebih, jika menteri luar negerinya, misalnya, seorang diplomat yang kurang paham kebijakan perdagangan. Kalau benar nanti disatukan, pasti ada direktur jenderal yang harus dipindah dari Kemendag ke kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM.

 

“Nantinya, urusan ekspor impor juga, seperti produk impor seperti ayam, daging, hingga sayur dan buah itu kan juga melibatkan Kementerian Pertanian, bagaimana produk impor tidak mengganggu petani dan peternak lokal. Jadi ada fungsi-fungsi teknis yang tidak bisa masuk ke Kemenlu," tuturnya.

 

Tidak bisa diubah sembarangan

Politisi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai akan sangat sulit melebur dua kementerian itu. Sebab, tidak semua fungsi Kemendag berurusan/berorientasi dengan luar negeri. “(Kemendag) Banyak juga yang berorientasi dalam negeri seperti penguatan perdagangan dalam negeri, standardisasi, pemberdayaan konsumen dalam negeri, dan lainnya," kata mantan anggota Komisi I DPR lalu yang kini terpilih kembali.

 

Ia menjelaskan Kementerian Luar Negeri adalah salah satu yang nomenklaturnya jelas ada dalam UUD Tahun 1945, sehingga tidak bisa diubah sembarangan. Hanya saja, menurutnya jika ingin penggabungan fungsi seperti disebutkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara  bisa dilakukan beberapa opsi.

 

Jika memang Presiden ingin menyederhanakan koordinasi dalam hal perdagangan luar negeri ke dalam organisasi Kemenlu perlu memperhatikan beberapa hal. Misalnya, perlu dilihat jenis perdagangannya, apakah ekspor atau impor atau dua-duanya? Selain itu, perlu melihat kompleksitasnya, misal koordinasi hulu hilir importasi barang mentah industri atau meningkatkan ekspornya saja. “Atau memang mau melebur seluruh fungsi perdagangan luar negeri (dalam Kemenlu)?”

 

Sementara itu, ahli ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira menilai wacana penggabungan Kemenlu dengan Kemendag bukan solusi untuk memperbaiki perekonomian nasional. "Masalah perdagangan ini kan masalah lintas sektoral, belum tentu jika digabungkan akan berdampak pada perekonomian, khususnya (produk) ekspor. Belum akan terlihat dalam jangka waktu pendek. Apalagi tahun depan diprediksi akan terjadi resesi ekonomi global," kata dia.

 

Sebaliknya justru jika hal itu dilakukan, diprediksi akan menimbulkan permasalahan baru yakni pada kemampuan dan kinerja para aparatur sipil negara (ASN) lantaran dua kementerian tersebut sejatinya memiliki tupoksi yang berbeda. Dimana Kemenlu lebih kepada urusan diplomasi, sementara Kemendag terkait perekonomian ekspor impor.

 

"Dari situ SDM-nya perlu persiapan, karena penggabungam fungsi itu bisa menurunkan motivasi dari para ASN atau pejabat di dua kementerian itu, karena core-nya berbeda. Akan ada ego sektoral yang tidak selesai, yang akan menimbulkan masalah koordinasi," katanya.

 

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penggabungan Kemenlu dan Kemendag untuk untuk meningkatkan investasi dan ekspor. Rencana ini dikabarnya akan diwujudkan dalam Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam Kabinet Kerja Jilid II. Pemerintah ingin pertumbuhan sektor ekspor Indonesia meningkat tinggi guna menopang perekonomian nasional di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia. Hal disampaikan Presiden Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi berbagai media massa pada Agustus lalu.

 

Awalnya, dia ingin membuat Kementerian Ekspor, namun kemudian ide mengerucut pada penggabungan Kemendag dengan Kemenlu. Dua kementerian tersebut diperlukan karena pemerintah akan serius meningkatkan investasi dan ekspor untuk menekan defisit neraca perdagangan yang menjadi momok di dalam negeri. "Semula ada kementerian ekspor, tapi kemudian dalam prosesnya kemungkinan akan digabungkan menjadi Kementerian Luar Negeri dan Ekspor," kata Jokowi.

 

Kepala Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyambut baik rencana Jokowi untuk menyerahkan tugas urusan ekspor dan perundingan luar negeri kepada Kementerian Luar Negeri. "Supaya koordinasi antarpemerintah lebih baik," kata dia. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua