Selasa, 08 Oktober 2019

Konsekuensi Logis Jika Presiden Tak Keluarkan Perppu KPK

Terbitnya Perppu KPK merupakan opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada seperti judicial review dan legislative review.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: HGW

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo agar segera mengambil keputusan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perppu KPK). Kalau tidak, ada 10 konsukuensi yang timbul jika Presiden tidak segera mengeluarkan Perppu KPK.   

 

ICW menganggap seolah Presiden tidak mendengarkan suara penolakan revisi UU KPK yang sangat masif didengungkan oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. "Ada beberapa konsekuensi logis jika kebijakan keluarnya Perppu ini tidak segera diakomodir Presiden," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/10/2019). Baca Juga: Arsul Sani: Perppu KPK Opsi Terakhir

 

Pertama, penindakan kasus korupsi akan melambat akibat pengesahan UU KPK yang baru. Nantinya, kata Ramadhana, berbagai tindakan pro justisia akan dihambat karena harus melalui persetujuan Dewan Pengawas. Mulai dari penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan. 

 

Kedua, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen. Berdasarkan Pasal 3 Perubahan UU KPK disebutkan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ini artinya status kelembagaan KPK tidak lagi bersifat independen.

 

“Sedari awal pembentukan KPK diharapkan menjadi bagian dari rumpun kekuasaan ‘keempat’ yakni lembaga negara independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik secara kelembagaan ataupun penegakan hukum,” kata Ramadhana.   

 

Ketiga, menambah daftar panjang pelemahan KPK. Sepanjang lima tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla berbagai pelemahan KPK telah terjadi. Mulai penyerangan Novel Baswedan, pemilihan Pimpinan KPK yang sarat persoalan, pembahasan dan pengesahan UU KPK yang begitu cepat. Tentu ini berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama ini. “Bukan tidak mungkin anggapan tidak pro pemberantasan korupsi akan disematkan pada pasangan Jokowi–Jusuf Kalla.” 

 

Keempat, Presiden dinilai ingkar janji dalam “NawaCita” saat kampanye Pemilu 2014 yang berisi sembilan agenda prioritas jika terpilih menjadi Presiden. Pada poin ke-4, Jokowi-JK menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. “Publik dengan mudah menganggap NawaCita ini hanya ilusi belaka jika Presiden tidak segera bertindak untuk menyelamatkan KPK.”  

 

Kelima, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dikhawatirkan akan menurun drastis. Saat ini IPK Indonesia berada pada peringkat 89 dari total 180 negara dengan skor 38. Setelah dua tahun sebelumnya IPK Indonesia stagnan di angka 37. Salah satu penilaian IPK adalah sektor penegakan hukum. “Bagaimana mungkin IPK Indonesia akan meningkat jika sektor penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani KPK justru bermasalah karena UU-nya telah diubah?”

 

Keenam, iklim investasi akan terhambat. Saat ini pemerintah sangat gencar menawarkan investasi luar negeri agar bisa membantu pembangunan berbagai proyek strategis di Indonesia. Tentu indikator utama menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepastian hukum. “Jika KPK dilemahkan secara sistematis seperti ini, bagaimana mungkin Indonesia bisa memastikan para investor akan tertarik menanamkan modalnya di saat maraknya praktik korupsi?” 

 

Ketujuh, mengabaikan amanat reformasi. Salah satu amanat reformasi tahun 1998 adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti tertuang dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Pasal 3 ayat (3) TAP MPR itu menyebutkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dan konsisten melaksanakan UU Tipikor. “Mustahil mewujudkan hal ini jika saat ini adanya grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga antikorupsi Indonesia melalui revisi UU KPK,” lanjutnya.

 

Kedelapan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah. Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK mengantongi 70 juta suara yang mengantarkannya menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Lalu, pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf kembali meraup suara 85 juta suara yang memastikan menjadi Presiden dua periode hingga 2024. Tentu para konstituennya tidak berharap adanya kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.

 

“Hal wajar jika para pemilih Joko Widodo mendasarkan pilihannya atas janji politik yang telah disampaikan dan berharap akan realisasi yang jelas. Namun, kondisi saat ini justru terbalik, narasi penguatan yang selama ini didengungkan oleh Presiden seakan luput dari kebijakan pemerintah,” kritiknya.  

 

Sembilan, citra Indonesia akan buruk di dunia internasional. Konvensi PBB United Convention Against Corruption (UNCAC) telah mengeluarkan sikap terkait pelemahan KPK. Lembaga ini menilai revisi UU KPK akan mengancam prinsip independensi KPK dan bertentangan dengan Pasal 6 jo Pasal 36 UNCAC yang mengharuskan setiap negara memastikan keberadaan badan antikorupsi yang khusus mencegah dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang harus diberi independensi serta mampu menjalankan fungsinya secara efektif tanpa pengaruh hal-hal yang tidak semestinya.

 

“Pernyataan itu dilansir pada 27 September lalu, setidaknya lebih dari 90 organisasi dunia menyoroti persoalan pelemahan KPK ini. Tentu ini berdampak buruk bagi citra pemerintah yang selama ini selalu menggaungkan tata kelola pemerintah yang bersih dari korupsi.” 

 

Apalagi, kata dia, KPK dikenal memiliki reputasi baik di tingkat internasional. Misalnya, pada tahun 2013, KPK mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award oleh pemerintah Filipina. Lembaga anti rasuah ini dinilai sebagai lembaga independen dan berhasil dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. Atas dasar itu, kebijakan pemerintah yang membiarkan pelemahan terhadap KPK dapat dipastikan akan mendapat kecaman dari negara lain yang juga mempunyai konsentrasi sama pada isu antikorupsi. 

 

Kesepuluh, menghambat pencapaian program pemerintah. Kejahatan korupsi menyasar berbagai sektor strategis seperti sektor pangan, infrastruktur, energi & sumber daya alam, pendidikan, pajak, kesehatan, dan berbagai sektor lain. Kondisi seperti ini seharusnya pemerintah memikirkan penguatan KPK agar setiap penyelenggaraan program tersebut dapat diikuti dengan penindakan jika ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan dana yang berakibat menghambat berbagai capaian penting.

 

“Namun, kondisi saat ini justru bertolak belakang, KPK secara institusi dan kewenangan terlihat sedang dilemahkan oleh DPR dan pemerintah.”   

 

Survei bukan penentu

Lebih lanjut, Kurnia merujuk data Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis beberapa waktu lalu yang layak dicermati. Berdasarkan survei terhadap 1.010 responden ini disimpulkan persepsi masyarakat (responden) sebesar 70,9 persen menilai revisi UU KPK akan melemahkan KPK. Dan persepsi masyarakat sebesar 76 persen meminta Presiden segera menerbitkan Perppu KPK agar UU KPK dikembalikan seperti semula.  

 

Ketua Fraksi PPP DPR Arsul Sani menilai survei yang dilakukan LSI bukan sebagai penentu atau dasar penerbitan Perppu KPK. Dia tegaskan menentukan pembuatan aturan tidak bisa berdasarkan hanya hasil survei, namun harus melalui kajian akademik dan melalui ruang-ruang perdebatan publik.

 

"Menentukan UU itu tidak bisa kemudian berdasarkan hasil survei, tetapi harus kajian yang sifatnya akademik, kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik. Itu saya kira harus dipakai untuk menentukan nanti apakah jalannya legislative review (revisi UU), Perppu, atau judicial review," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10/2019). Baca Juga: Sejuta Alasan Perppu KPK Harus Diterbitkan

 

Menurut Arsul, survei yang dirilis LSI yang menyimpulkan masyarakat mendukung Perppu KPK karena sudah menjadi bahan atau topik utama di media-media nasional. Ketika survei merilis temuan adanya dorongan publik agar Presiden mengeluarkan Perppu, itu bukan jadi bahan penentu, namun hanya rujukan. "Itu kita ambil poinnya adalah bahwa survei itu jadi bahan pertimbangan, bukan jadi bahan penentu," tegasnya.

 

Arsul mengungkapkan Perppu merupakan opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada seperti judicial review dan legislative review. Partai politik Koalisi Indonesia Kerja dan parpol yang ada di parlemen telah menyampaikan Perppu KPK merupakan opsi paling akhir. "Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan di parlemen menyampaikan bahwa Perppu itu, kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir, setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua