Rabu, 09 Oktober 2019

Penunggak Iuran JKN Terancam Tak Bisa Akses Layanan Publik

Seperti tidak mendapat layanan pengurusan IMB, SIM, sertifikat tanah, paspor, atau STNK. Meski instrumen hukum yang ada sudah memadai, tapi penerapan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik itu belum berjalan.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: RES

Tidak mudah bagi pemerintah untuk mengelola kebijakan jaminan sosial, terutama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak beroperasi 1 Januari 2014 sampai sekarang dana jaminan sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan untuk membiayai JKN selalu mengalami defisit. Untuk menambal defisit, pemerintah kerap mengucurkan dana bantuan. Selain itu, pemerintah berencana menaikan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

 

Namun, berbagai kebijakan itu dirasa belum cukup untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Mengingat sumber pemasukan utama BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program JKN berasal dari iuran yang dibayar para peserta, pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta.

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan selama ini PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif belum diterapkan secara optimal, khususnya terkait sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. PP No.86 Tahun 2013 menyebutkan sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pemberi kerja (badan usaha) dan peserta JKN kategori mandiri ini berupa teguran tertulis; denda dan/atau; tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

 

PP No.86 Tahun 2013 mengatur pelaksanaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu ini harus melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan instansi terkait yang memberi pelayanan publik. Sanksi yang dapat diberikan untuk badan usaha yakni izin yang diperlukan mengikuti tender proyek; mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA); perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau IMB. Sanksi untuk peserta mandiri yaitu pengurusan IMB; SIM; sertifikat tanah; paspor; atau STNK.

 

Menurut Fachmi, pengenaan sanksi administratif ini penting, salah satunya untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta. Dia mencontohkan pada 2008 pelaksanaan jaminan sosial di Korea Selatan tingkat kolektabilitas untuk pekerja mandiri sebesar 25 persen. Namun, sejak menggulirkan kebijakan kepatuhan hukum jumlahnya meningkat jadi 93 persen.

 

Fachmi menjelaskan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar iuran, salah satunya menggunakan mekanisme autodebit. Karena itu, bagi peserta yang sampai saat ini belum patuh membayar iuran, pemerintah menyiapkan Inpres yang intinya antara lain mengatur sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

 

“Nanti kita menggunakan sistem IT, master file BPJS Kesehatan terhubung dengan sistem instansi lain seperti kepolisian, perbankan, BPN. Setiap orang yang akan mengakses layanan publik di berbagai lembaga itu harus melunasi iuran JKN dulu,” ujar Fachmi dalam diskusi di Jakarta, Senin (7/10/2019). Baca Juga: Siap-Siap Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua