Rabu, 09 October 2019

Penunggak Iuran JKN Terancam Tak Bisa Akses Layanan Publik

Seperti tidak mendapat layanan pengurusan IMB, SIM, sertifikat tanah, paspor, atau STNK. Meski instrumen hukum yang ada sudah memadai, tapi penerapan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik itu belum berjalan.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: RES

Tidak mudah bagi pemerintah untuk mengelola kebijakan jaminan sosial, terutama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak beroperasi 1 Januari 2014 sampai sekarang dana jaminan sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan untuk membiayai JKN selalu mengalami defisit. Untuk menambal defisit, pemerintah kerap mengucurkan dana bantuan. Selain itu, pemerintah berencana menaikan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

 

Namun, berbagai kebijakan itu dirasa belum cukup untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Mengingat sumber pemasukan utama BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program JKN berasal dari iuran yang dibayar para peserta, pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta.

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan selama ini PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif belum diterapkan secara optimal, khususnya terkait sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. PP No.86 Tahun 2013 menyebutkan sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pemberi kerja (badan usaha) dan peserta JKN kategori mandiri ini berupa teguran tertulis; denda dan/atau; tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

 

PP No.86 Tahun 2013 mengatur pelaksanaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu ini harus melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan instansi terkait yang memberi pelayanan publik. Sanksi yang dapat diberikan untuk badan usaha yakni izin yang diperlukan mengikuti tender proyek; mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA); perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau IMB. Sanksi untuk peserta mandiri yaitu pengurusan IMB; SIM; sertifikat tanah; paspor; atau STNK.

 

Menurut Fachmi, pengenaan sanksi administratif ini penting, salah satunya untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta. Dia mencontohkan pada 2008 pelaksanaan jaminan sosial di Korea Selatan tingkat kolektabilitas untuk pekerja mandiri sebesar 25 persen. Namun, sejak menggulirkan kebijakan kepatuhan hukum jumlahnya meningkat jadi 93 persen.

 

Fachmi menjelaskan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar iuran, salah satunya menggunakan mekanisme autodebit. Karena itu, bagi peserta yang sampai saat ini belum patuh membayar iuran, pemerintah menyiapkan Inpres yang intinya antara lain mengatur sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

 

“Nanti kita menggunakan sistem IT, master file BPJS Kesehatan terhubung dengan sistem instansi lain seperti kepolisian, perbankan, BPN. Setiap orang yang akan mengakses layanan publik di berbagai lembaga itu harus melunasi iuran JKN dulu,” ujar Fachmi dalam diskusi di Jakarta, Senin (7/10/2019). Baca Juga: Siap-Siap Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020

 

Dia menjelaskan pengenaan sanksi administratif ini bukan untuk menyusahkan masyarakat, tapi mendorong terwujudnya prinsip gotong royong. Seperti diketahui, prinsip paling utama sistem jaminan sosial nasional yaitu gotong royong. Menurut Fachmi masyarakat sudah mengetahui manfaat program JKN, sekarang waktunya untuk mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga keberlanjutan program ini.

 

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Umi Kalsum Komaryani mengatakan penegakan kepatuhan penting untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Untuk melaksanakan PP No.86 Tahun 2013, pemerintah akan menerbitkan Inpres. Pembahasan Inpres itu dikoordinir oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

 

Perempuan yang disapa Yani itu menyebutkan Inpres ini intinya memerintahkan sekitar 26 kementerian dan lembaga termasuk gubernur, bupati/walikota untuk memperluas cakupan JKN dan menjaga kolektabilitas iuran. “Mungkin nanti akan dijaring pada setiap pelayanan publik, ketika mengakses pelayanan itu sudah dipastikan yang bersangkutan sudah menjadi peserta JKN yang rutin membayar iuran,” kata dia.

 

Yani mencontohkan jenis pelayanan publik yang ada di kementerian dan dinas kesehatan yakni surat izin praktik dokter dan tenaga kesehatan. Untuk dapat mengakses pelayanan publik itu pihak yang mengurus izin harus terdaftar menjadi peserta JKN dan rutin membayar iuran.

 

Bersifat repsesif

Menanggapi rencana itu, anggota Komunitas Peduli BPJS Kesehatan Wendra Puji menilai rancangan kebijakan itu bersifat represif terhadap peserta BPJS Kesehatan mandiri. Menurutnya, manajemen BPJS Kesehatan justru dapat disebut merugikan peserta. Karena itu, rencana kebijakan ini harus dikaji kembali apakah defisit selama ini merugikan BPJS Kesehatan dan peserta? Jika merugikan dapat mengancam jabatan direksi BPJS Kesehatan.

 

“Pasal 34 UU BPJS menyebut anggota dewan pengawas atau direksi diberhentikan jabatannya karena merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil,” kata Wendra dalam keterangannya.

 

Menurut dia, negara wajib menjamin program jaminan sosial bagi warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi. Wendra menilai manajemen BPJS Kesehatan harus lebih bijak menyikapi situasi yang dihadapi BPJS Kesehatan. “Lebih baik manajemen BPJS Kesehatan fokus mencapai target penerimaan pembayaran iuran yang kerap ditudung sebagai salah satu penyebab defisit dan meningkatkan mutu pelayanan di RS,” katanya.

 

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencatat tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan per 30 Juni 2019 mencapai Rp3,4 triliun untuk satu bulan. Peserta yang menunggak iuran antara lain PNS daerah dan peserta Jamkesda yang iurannya dibayar oleh pemerintah daerah. Kemudian badan usaha dan peserta mandiri.

 

Menurut Timboel, instrumen hukum yang ada sudah memadai untuk menerapkan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana diatur dalam PP No.86 Tahun 2013. Tapi sejak peraturan itu terbit sampai sekarang sanksi administratif belum dijalankan pemerintah dan lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik.

 

“Saat ini pemerintah mau membuat Inpres sanksi tidak mendapat pelayanan publik. Menurut saya ini buat apa? kan sudah ada instrumennya. Paling penting sekarang instrumen hukum yang ada harus dijalankan,” kata Timboel di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

 

Timboel mengingatkan Pasal 20 ayat (1) UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN mengatur peserta adalah setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. Mengacu ketentuan tersebut peserta yang menunggak bisa dikategorikan sebagai bukan peserta dan bisa dikenakan sanksi.

 

Tapi selama ini badan usaha yang belum mendaftarkan dan membayar iuran pekerjanya kepada BPJS Kesehatan tidak pernah ada yang terkena sanksi pelayanan publik. Begitu pula masyarakat yang belum mendaftar menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2019, faktanya sampai sekarang tidak ada sanksi pelayanan publik yang dijatuhkan.

 

Meski demikian, Timboel mendukung adanya sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Namun sebelum kebijakan itu dijalankan, sarannya, BPJS Kesehatan terlebih dulu harus meningkatkan pelayanannya, sehingga kesadaran masyarakat tergugah untuk disiplin membayar iuran.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua