Rabu, 09 October 2019

Kuasa Hukum Bantah Tuduhan Investigator KPPU Soal Kasus Grab dan TPI

Tidak ada larangan bagi driver untuk memilih pindah ke perusahaan lain seperti Gojek, Bluebird dan lainnya bila tak setuju dengan sistem yang diterapkan Grab dan TPI.
Hamalatul Qur'ani
Kuasa Hukum Grab dan PT TPI, Hotman Paris Hutapea, membantah seluruh argumentasi investigator KPPU dalam sidang lanjutan perkara dugaan persaingan usaha tidak sehat, Selasa (8/10). Foto: HMQ

Sidang pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) sebagai terlapor I terkait kemitraannya dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) sebagai terlapor II kembali digelar, Selasa (8/10), di KPPU.

 

Kuasa Hukum Grab dan PT TPI, Hotman Paris Hutapea membantah seluruh argumentasi investigator soal pelanggaran 3 pasal yang diduga dilanggar oleh Grab dan PT TPI. Pertama, soal tuduhan pelaranggaran perlakuan diskriminatif antar driver mitra TPI dan non-mitra TPI. Dalam pembelaannya, perlakuan Grab terhadap TPI dipandangnya tak lebih dari perlakuan lantaran memang berbeda secara kualifikasi.  

 

Ia menganalogikan dengan kualifikasi nasabah perbankan, ada nasabah prioritas dan nasabah dengan kualifikasi lain. Bila nasabah telah mencapai level tertentu, katanya, tentu nasabah itu akan lebih diprioritaskan. Begitupula dengan kualifikasi maskapai penerbangan, ada business class dan economy class.

 

“Jelas itu bukan diskriminasi karena secara kualifikasi memang berbeda. Baru benar diskriminasi kalau kualifikasinya sama tapi dianaktirikan. Di Grab, orang diberikan hak sesuai kemampuannya,” katanya.

 

Adapun kualifikasi yang digunakan Grab, dijelaskan oleh Legal Counsel Grab Indonesia, Awang F. yang turut hadir di persidangan, terdiri dari Elit plus, Elit dan Silver. Untuk kualifikasi elit plus diberikan pada driver dengan lebih dari 100 trip, pelayanannya sangat baik, tidak pernah menolak atau me-reject orderan dan tidak melakukan penipuan.  

 

(Baca: Grab Dibidik KPPU)

 

Dengan begitu, Hotman menegaskan tidak ada diskriminasi yang dilakukan pihaknya terhadap driver non-mitra TPI. Lagi pula, katanya, tidak ada larangan bagi driver untuk memilih pindah ke perusahaan lain seperti Gojek, Bluebird dan lainnya bila tak setuju dengan sistem yang diterapkan Grab dan TPI.

 

(Baca: KPPU Duga Grab dan PT TPI Langgar 3 Pasal Ini)

 

“Kalau tidak puas pakai grab tinggal putuskan kontrak, putuskan memilih pindah ke gojek, pindah ke blue bird. Kan tidak ada diskriminasi kalau bebas memilih,” tukasnya.

 

Kedua, soal tuduhan pelanggaran integrasi vertikal. Menurutnya, tidak semua integrasi vertikal itu dilarang. Menurutnya, yang dilarang dalam integrasi verikal ini hanya jika tujuannya menguasai pasar.

 

Ia mencontohkan betapa banyak perusahaan konglomerasi yang dibentuk perusahaan induk untuk menggerakkan banyak anak perusahaan atau seperti kerjasama antara restoran dengan supplier ayam. Perusahaan itu, disebutnya tentu tak akan melanggar pasal integrasi vertikal bilamana tidak bertujuan untuk menguasai pasar.

 

Terlebih, Pangsa pasar TPI paling besar saja di Jakarta adalah sebesar 6 persen, di daerah lain lebih kecil. Artinya, katanya, unsur menguasai pangsa pasar tak terbukti dilakukan TPI. “Integrasi vertikal ini tak masalah, bahkan ada perusahaan konglomerasi punya induk dan anak perusahaan itu tidak ada larangannya,” ujarnya.

 

Ia juga berkilah bahwa konteks persaingan usaha itu harus merupakan perkara yang merugikan kepentingan umum. Bila tidak, katanya, kompetensi absolut KPPU untuk mengadili patut dipertanyakan. “Ini sebatas perdata murni sebetulnya. Kalau memang ada sopir yang keberatan ya ajukan gugatan,” katanya.

 

Ketiga, soal tuduhan exclusive deal. Bila terlapor II memakai aplikasi terlapor I, tidak ada yang salah dalam hal ini dan sama sekali dianggapnya tak merugikan kepentingan publik. Dalam LDP, katanya, uraian akibat terhadap pesaing yang mana, kerugiannya seperti apa dan penguasaan pasar yang mana tidak jelas disebutkan. Semua fakta yang disebutkan hanya dalam lingkup kerja terlapor dari hulu sampai hilir.

 

Kalau itu persoalannya, sudah ada lembaga yang berwenang yaitu pengadilan perdata,” katanya.

 

Selain bantahan atas 3 Pasal itu, Hotman juga mempertanyakan terkait keterangan 5 orang saksi yang diajukan tim investigator KPPU. Kelima orang saksi itu, katanya, merupakan mantan pengemudi mitra TPI di Sumatera Utara yang pernah mendapat pinjaman mobil dengan hanya membayar sebesar Rp2,5 juta. Tapi dalam tempo sekian tahun ternyata mobil itu tidak dikembalikan dan terlapor II telah melaporkan sopir yang bersangkutan kepada pihak Kepolisian di Sumatera Utara.

 

“Artinya, yang melapor ke KPPU juga mereka. Tentu dia sudah merasa bermusuhan dan akhirnya membuat laporan ke KPPU. Sehingga saksi yang diajukan diduga saksi yang tidak dapat dipercaya,” ujarnya.

 

Seperti diketahui, KPPU sebelumnya telah lama membidik Grab dan PT TPI lantaran dianggap telah melakukan pelanggaran persaingan akibat memprioritaskan mitra pengemudi yang tergabung dalam PT TPI untuk mendapatkan penumpang dibandingkan dengan mitra lainnya. 

 

Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) perkara nomor 13/KPPU-I/2019 yang dibacakan investigator, ada tiga pasal yang diduga dilanggar oleh Grab dan PT TPI, yakni Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait perlakuan diskriminatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua