Rabu, 09 October 2019

Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik Oleh: Reza Boentoro*)

Terlepas dari masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan sidang, tapi hadirnya persidangan elektronik ini membuat peradilan yang murah, cepat, efisien dan efektif serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
RED
Reza Boentoro. Foto: Istimewa

Mahkamah Agung RI baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Beleid ini merupakan perluasan dan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yaitu, Perma No. 3 Tahun 2018.

 

Penulis menyambut baik terbitnya Perma No. 1 Tahun 2019 tersebut, mengingat setidaknya salah satu masalah klasik persidangan yaitu kemudahan dan kepastian waktu sidang dapat teratasi. Hal ini juga menjadi nilai plus dari administrasi peradilan elektronik, sehingga pencari keadilan diharapkan tidak perlu lagi menunggu waktu sidang seperti biasanya.

 

Penyerahan penerimaan dokumen persidangan pun menjadi lebih mudah, cukup login, upload/download dokumen pada waktu sidang yang telah ditentukan. Untuk dapat mengimplentasikan peradilan elektronik ini diperlukan infrastruktur jaringan internet yang mumpuni dan stabil serta perlindungan dari serangan hacker, virus, system.

 

Dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya hal ini akan menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menyediakan jaringan infrastruktur internet di masing-masing Pengadilan baik yang berada di kota besar hingga daerah terpencil. Melalui tulisan ini, Penulis mencoba menyajikan sisi lain dari implementasi persidangan elektronik ini, khususnya mekanisme acara pembuktian.

 

Pembuktian Secara Elektronik

Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi/ahli. Pada saat Perma ini dikeluarkan, timbul pertanyaan dalam diri Penulis, bagaimana persidangan elektronik ini dapat mengakomodir proses pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi/ahli secara elektronik? Lazimnya dalam pembuktian, setiap bukti surat dicocokan dengan aslinya di depan persidangan, hal yang sama juga berlaku pada saat acara mendengarkan keterangan saksi. Namun, bagaimana penerapannya dalam persidangan elektronik?

 

Yang menarik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban (pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan:

 

“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua