Rabu, 09 Oktober 2019

Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik Oleh: Reza Boentoro*)

Terlepas dari masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan sidang, tapi hadirnya persidangan elektronik ini membuat peradilan yang murah, cepat, efisien dan efektif serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
RED
Reza Boentoro. Foto: Istimewa

Mahkamah Agung RI baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Beleid ini merupakan perluasan dan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yaitu, Perma No. 3 Tahun 2018.

 

Penulis menyambut baik terbitnya Perma No. 1 Tahun 2019 tersebut, mengingat setidaknya salah satu masalah klasik persidangan yaitu kemudahan dan kepastian waktu sidang dapat teratasi. Hal ini juga menjadi nilai plus dari administrasi peradilan elektronik, sehingga pencari keadilan diharapkan tidak perlu lagi menunggu waktu sidang seperti biasanya.

 

Penyerahan penerimaan dokumen persidangan pun menjadi lebih mudah, cukup login, upload/download dokumen pada waktu sidang yang telah ditentukan. Untuk dapat mengimplentasikan peradilan elektronik ini diperlukan infrastruktur jaringan internet yang mumpuni dan stabil serta perlindungan dari serangan hacker, virus, system.

 

Dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya hal ini akan menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menyediakan jaringan infrastruktur internet di masing-masing Pengadilan baik yang berada di kota besar hingga daerah terpencil. Melalui tulisan ini, Penulis mencoba menyajikan sisi lain dari implementasi persidangan elektronik ini, khususnya mekanisme acara pembuktian.

 

Pembuktian Secara Elektronik

Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi/ahli. Pada saat Perma ini dikeluarkan, timbul pertanyaan dalam diri Penulis, bagaimana persidangan elektronik ini dapat mengakomodir proses pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi/ahli secara elektronik? Lazimnya dalam pembuktian, setiap bukti surat dicocokan dengan aslinya di depan persidangan, hal yang sama juga berlaku pada saat acara mendengarkan keterangan saksi. Namun, bagaimana penerapannya dalam persidangan elektronik?

 

Yang menarik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban (pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan:

 

“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.”

 

Akan tetapi, dalam pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ternyata tidak diatur lebih lanjut mengenai acara penyampaian penyerahan bukti tambahan dalam persidangan elektronik ini. Bagi Penggugat penyerahkan dokumen bukti secara elektronik akan disubmit pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9), sedangkan bagi Tergugat pada saat penyerahan Jawaban (Vide: Pasal 22 angka 2).

 

Selanjutnya, berdasarkan pasal 25 Perma ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang menurut Penulis mengacu pada praktik persidangan konvensional. Biasanya persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak menempuh acara penyerahan duplik. Jika memang tidak ada acara penyampaian bukti setelah duplik, maka Perma No. 1 Tahun 2019 telah membuat norma hukum baru yaitu memajukan penyerahan bukti di muka.

 

Bagaimana jika para pihak hendak mengajukan bukti tambahan setelah masing-masing meng-upload dokumen bukti? Dalam persidangan konvensional, Majelis Hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengajukan bukti selama sesuai koridor acara persidangan saat itu. Tentunya hal ini juga perlu diantisipasi agar dalam persidangan elektronik hak para pihak untuk mengajukan bukti tambahan tetap bisa diakomodir oleh sistem.

 

Verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya

Pasal 1888 KUHPerdata yang menyebutkan: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.”

 

Lazimnya dalam peradilan konvensional proses verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya dilaksanakan pada acara pembuktian. Dalam persidangan elektronik ini nantinya akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut bagaimana dan kapan verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan mengingat dokumen telah di-upload pada saat pendaftaran gugatan oleh Penggugat) dan pada saat Tergugat meng-upload Jawaban.  

 

Proses verikasi/pencocokan bukti ini merupakan proses penting. Kekuatan pembuktian surat terletak pada proses verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya. Tanpa adanya verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya akan membawa dampak pada kekuatan alat bukti surat tersebut. Sebagai contoh kita dapat mengambil pelajaran dari salah satu kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 (yang dikutip dari Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, M. Ali Boediarto, SH) sebagai berikut:

 

“Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadlian.”

 

Meskipun dokumen bukti yang telah di-upload oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam system peradilan elektronik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah (vide pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik), namun tetap berdasarkan hukum acara yang berlaku dokumen elektronik tersebut tetap harus dicocokan dengan dokumen aslinya. Sayangnya belum ada penjelasan lebih lanjut dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini tentang bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan.

 

Penggunaan media komunikasi audio visual

Berikutnya dalam pasal 24 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2019 tersebut juga diatur tentang dimungkinkannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli melalui media komunikasi audio visual sepanjang disepakati para pihak dan dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan (angka 2). Hal ini dapat diartikan proses mendengar keterangan saksi/ahli tetap dilakukan di pengadilan dan dihadiri oleh para pihak seperti sidang pada umumnya.

 

Penggunaan sarana media komunikasi audio visual untuk mendengar keterangan saksi ternyata pernah dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam persidangan perkara pidana yang menjerat Rahardi Ramelan pada tahun 2002. Saat itu BJ Habibie yang sedang berada di Hamburg, Jerman memberikan kesaksian melalui teleconference dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

Dalam perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat ini, penggunaan media komunikasi audio visual untuk kebutuhan pemeriksaan saksi tentunya memerlukan infrastruktur yang mumpuni dan juga aman. Permasalahannya adalah bagaimana jika ada Pengadilan di daerah terpencil belum memiliki sarana prasarana yang mumpuni dan tidak didukung jaringan internet/telekomunikasi yang stabil.

 

Keterangan saksi/ahli merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian perdata, jangan sampai hal ini terhambat karena masalah teknis. Persidangan elektronik bertumpu pada kesiapan infrastruktur sarana prasarana sehingga sudah sepatutnya hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Kalaupun Pengadilan Negeri setempat belum siap sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan saksi/ahli melalui mekanisme penggunaan media audio visual, maka pemindahan tempat sidang ke lokasi lain yang memiliki jaringan infrastruktur internet yang reltif lebih stabil bisa menjadi alternatif. Penulis berpendapat tidak ada salahnya jika Mahkamah Agung dapat bersifat fleksibel dan mempertimbangkan opsi ini.

 

Selain itu apabila membaca frasa “sepanjang disepakati” dalam pasal 24 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2019, maka ada kemungkinan para pihak tidak setuju menggunakan pemeriksaan saksi dengan mekanisme penggunaan media audio visual. Tentunya hal ini perlu dipertegas lebih lanjut apakah ada alternatif lain ataukah kembali kepada cara persidangan konvensional (Majelis Hakim, Para Pihak, Saksi/Ahli hadir di Pengadilan Negeri)

 

Sinkronisasi Hukum Acara

Adanya kewajiban penyerahan bukti di awal dalam persidangan elektronik merupakan terobosan perubahan hukum acara, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum acara perdata konvensional sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg. Saat ini setidaknya Mahkamah Agung telah menunjuk beberapa Pengadilan sebagai pilot project persidangan elektronik ini, di antaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan akan diberlakukan bertahap dan diharapkan pada tahun 2020 telah diimplementasikan sepenuhnya. 

 

Selama proses transisi ini setidaknya ada dua hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara persidangan elektronik dan juga hukum acara persidangan konvensional. Menurut Penulis ada baiknya jika Mahkamah Agung melakukan sinkronisasi/penyesuaian hukum acara konvesional ini ke hukum acara persidangan elektronik agar proses peralihan serta implementasi bisa berjalan lebih lancar.

 

Terlepas dari potensi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan persidangan elektronik ini, Penulis mengapresiasi upaya Mahkamah Agung dalam menghadirkan peradilan modern di Indonesia. Setidaknya dengan hadirnya persidangan elektronik ini, peradilan yang murah, cepat, efisien dan juga efektif menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

Akhir kata, Selamat Datang era Persidangan Elektronik!

 

*)Reza Boentoro, SH, M.Kn adalah advokat.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua