Kamis, 10 Oktober 2019

Berstatus Tersangka, Anggota BPK Klarifikasi Tuduhan Penerimaan Uang

Mengakui ada anggota keluarga menggunakan mobil yang terdaftar atas namanya.
Aji Prasetyo
Anggota BPK, Rizal Djalil, di gedung Merah Putih KPK. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Perkara ini telah menyeret sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teranyar, KPK menetapkan status tersangka kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

KPK menduga Rizal menerima uang 100 ribu dolar Singapura dari pengusaha dalam proses audit proyek SPAM. Namun, saat mendatangi KPK, Rabu (9/10) kemarin, Rizal mengklarifikasi tuduhan itu dan menyebut perkara ini adalah masalah pribadi dan tak terkait dengan institusi Badan Pemeriksa Keuangan.

Rizal berkeyakinan audit pemeriksaan terhadap proyek SPAM sudah sesuai dengan surat tugas. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Surat Keputusan BPK No. 5 Tahun 2015 mengenai panduan pemeriksaan, anggota BPK wajib menandatangani surat tugas. Ia juga mengklaim Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPAM sudah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rizal mengklaim tidak ada satu pun angka hasil audit yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan. "Satu huruf pun satu angka pun tidak ada yang berubah kalau ada pihak-pihak yang menyangsikan terjadi perubahan saya dengan tim siap berhadapan dengan pihak yang menduga telah terjadi perubahan itu," ujarnya, Rabu (9/10).

(Lihat juga: Rizal Djalil Diperiksa KPK Terkait Suap Proyek Air Minum).

Namun, sesuai buku panduan, sejauh pemeriksaan sedang berlangsung sebelum laporan hasil audit diterbitkan, orang yang diaudit atau diperiksa berhak menyampaikan apa yang sudah mereka tindak lanjuti. Misalnya kalau ada denda yang sudah dibayarkan BPK harus menyesuaikan dengan situasi terakhir.

Eks anggota DPR itu sampai bersumpah untuk menegaskan tak terkait dengan dugaan penerimaan suap. “Saya tidak ada kaitannya Demi Allah Azza wa Jalla dengan uang yang Rp3,2 miliar. Silahkan dibuka, silakan diungkap siapa yang memberikan dan siapa yang menerima apabila keterangan saya dibutuhkan tentang uang Rp3,2 miliar itu sebagai warga negara saya siap untuk menyampaikannya bila dikehendaki," terangnya.

Menyebut status tersangka sebagai musibah, Rizal menduga kasus yang membelitnya bermula dari tindakan salah seorang anggota keluarganya yang menggunakan mobil pribadi atas nama Rizal untuk bertemu seseorang. Menurut dia, anggota keluarga itu ingin bertemu pamannya. Rizal mengklaim tidak tahu apa yang dibicarakan saudaranya.

Demikian pula tuduhan meminta diikutsertakan dalam proyek SPAM. "Saya tidak pernah meminta supaya dimasukkan sebuah proyek ke dalam daftar isian proyek Kementerian. Saya tidak pernah meminta daftar isian proyek kementerian dan saya juga tidak pernah mengorganisir pertemuan para pihak terkait proyek Kementerian," pungkasnya.

(Baca juga: KPK Tetapkan Anggota BPK Jadi Tersangka Suap Pengelolaan Air Minum).

KPK menduga Rizal menerima uang dari tersangka Leonardo Jusminarta Prasetyo, dalam proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria. Pagu anggaran proyek ini mencapai Rp79,27 miliar. KPK menduga Rizal tak berwenang dalam proyek ini, tetapi diduga ia pernah mendatangi salah seorang direktur di proyek SPAM dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan atau kegiatan proyek.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan hak setiap tersangka untuk berbicara mengenai perkara yang menimpanya, termasuk mengklarifikasi. KPK hanya fokus pada pokok perkara dugaan suap dan menjadi tugas KPK untuk membuktikan tuduhan itu di pengadilan.

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK sudah memegang bukti. "Ketika KPK memutuskan meningkatkan perkara ini ke penyidikan, sejumlah bukti permulaan yang cukup telah ditemukan. Sejauh ini dugaan penerimaan adalah Sin$100.000. Jika tersangka punya informasi pihak penerima lain, silakan saja disampaikan ke KPK. Justru akan lebih baik jika tersangka bersikap koperatif apalagi jika membuka peran pihak lain," pungkasnya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua