Kamis, 10 Oktober 2019

OTT Kepala Daerah, Antara Kritik dan Apresiasi

Kalau sudah melihat tanda-tanda kejahatan, masa penegak hukum berdiam diri.
Aji Prasetyo
KPK menunjukkan barang bukti yanag diperoleh dari OTT. Foto: RES

Siapakah kepala daerah berikutnya yang akan terkena Operasi Tangkap Tangan? Tidak ada yang bisa menduga dan menjawabnya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah berkali-kali mengingatkan agar kepala daerah menjauhi praktek lancung korupsi, terutama menerima suap. Peringatan Mendagri laksana angin lalu. Tahun ini, sejumlah kepala daerah kembali terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terbaru, KPK menangkap Agung Ilmu Mangkunegara, pada Ahad, (6/10). Bupati Lampung Utara (2014-2019) itu sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama anak buahnya dan pengusaha karena diduga menerima suap. Dari penangkapan itu, penyidik menyita uang ratusan juta rupiah.

Agung Ilmu Mangkunegara adalah kepala daerah ketujuh yang terkena OTT KPK pada 2019. Sebelumnya, KPK telah menangkap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Bupati Muaraenim Ahmad Yani, Bupati Kudus Tamzil, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip, dan Bupati Mesuji Khamami. Jumlah yang terkena OTT pada tahun sebelumnya lebih banyak.

(Baca juga: 2018 ‘Darurat’ Korupsi Kepala Daerah).

Hampir dalam setiap penangkapan muncul prokontra. Dalam penangkapan Agung Ilmu Mangkunegara, misalnya, sejumlah warga Lampung Utara justru mengadakan syukuran atas penangkapan itu. Warga memotong kambing di belakang kantor bupati. Ungkapan kegembiraan dengan cara berbeda dapat dilihat di sejumlah daerah seperti Cianjur. Apresiasi dan dukungan atas penangkapan atas kepala daerah yang menerima suap juga datang dari lembaga-lembaga advokasi antikorupsi.

Sebaliknya, langkah KPK melakukan OTT kepala daerah dikritik termasuk oleh pemerintah dan beberapa anggota Komisi III DPR. OTT KPK dianggap mengganggu investasi alias ketenangan berusaha. Saat menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus lalu, secara tak langsung Presiden Joko Widodo juga menyindir.

Penegakan hukum yang ditopang penegakan hak asasi manusia, kata Presiden, patut diapresiasi. Penegakan hukum dapat dinilai dari berapa potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan. "Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, termasuk yang sering mempersoalkan OTT dengan hasil tangkapan ‘receh’. Jika KPK terus melakukan OTT untuk perkara-perkara receh, negara bisa nombok’. Bahkan ada calon pimpinan KPK menyebut OTT seperti sebuah ‘parade’.

Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 (yang sudah direvisi DPR dan Pemerintah), KPK berwenang menangani perkara satu miliar rupiah ke atas. Namun, Undang-Undang juga memungkinkan KPK melakukan OTT terlepas dari berapapun nilai korupsinya (suap). Lagipula, uang yang berhasil disita saat OTT tak menggambarkan nilai total uang korupsi. Acapkali, penyerahan uang sudah berkali-kali dilakukan sebelum KPK berhasil melakukan OTT.

(Baca juga: Dua Hari Ungkap Dugaan Suap Miliaran Rupiah, Bukti OTT KPK Masih Dibutuhkan).

Kritik terhadap KPK karena OTT kepala daerah sebenarnya lebih pas ditujukan kepada dua institusi lain yang berwenang menangani korupsi dan punya ‘perwakilan’ di daerah, yakni kepolisian dan kejaksaan. Aparat penegak hukum seharusnya tak membiarkan korupsi terjadi apalagi sudah ada tanda-tandanya. Tidak mengherankan jika Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengajukan argumentasi mendasar. “KPK melihat incident of crime. Masa terus kita diam-diam saja? Itu sama saja membiarkan kejahatan terjadi,” ujar Laode M Syarif di kantornya, Selasa (3/9) lalu.

Data korupsi kepala daerah

Apakah KPK benar-benar mengandalkan OTT untuk menegakkan hukum di daerah? Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjawabnya dengan mengungkapkan data. Ia menyebutkan hanya 39,4 persen kepala daerah menjadi tersangka korupsi dari hasil tangkap tangan. Sementara sisanya yaitu 60,4 persen merupakan hasil penyelidikan (case building).

"Dari 119 orang Kepala Daerah yang diproses KPK, 47 diantaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4%. Sehingga tidak sepenuhnya benar jika seluruh kepala daerah diproses melalui OTT," ujarnya, Selasa (8/9).

Data lain yang diungkap Febri, sepanjang tahun 2019 hingga penangkapan terhadap Bupati Lampung Utara 7 Oktober 2019 kemarin, ada 7 kepala daerah yang ditangkap KPK. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya berstatus sebagai Bupati dan 1 orang merupakan Gubernur.

Kemudian dari 119 kepala daerah yang ditangkap, Jawa Barat merupakan "penyumbang" terbanyak dengan 18 kepala daerah disusul oleh Jawa Timur dengan 14 orang dan Sumatera Utara 12 orang kepala daerah. Daerah paling sedikit yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat dengan masing-masing hanya 1 kepala daerah.

Namun dalam data ini tidak ada provinsi Banten. Padahal diketahui lembaga antirasuah ini pernah melakukan penangkapan di Banten, termasuk menangkap Walikota Cilegon Iman Ariyadi suap perizinan kawasan industri. Pada pengadilan tingkat pertama ia divonis bersalah dan dihukum selama 6 tahun karena terbukti menerima uang suap Rp1,5 miliar. Namun pada awal September 2019 lalu ia mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua