Kamis, 10 October 2019

Pilihan Presiden Terpilih

​​​​​​​Banyak orang yakin bahwa Jokowi sudah menentukan sikap, dan akan memberikan pilihan dan keputusan yang terbaik atas gejolak yang terjadi. Mudah-mudahan ini bukan keyakinan dan harapan kosong menjelang pergantian pemerintahan.
RED
Ilustrasi: BAS

Siapapun yang duduk di kursi Presiden saat ini tentu akan mengalami masa-masa berat yang penuh ancaman akan adanya sejumlah goncangan. Presiden Jokowi secara terbuka telah mengatakan bahwa ia akan berhitung secara politik sebelum mengeluarkan keputusan akhir tentang apakah sebagai Presiden ia akan menggunakan hak prerogatifnya untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan atau mengubah, baik sebagian atau seluruhnya, UU KPK yang baru saja diamandemen September yang lalu oleh DPR dan wakil pemerintah.

 

Mengeluarkan Perppu buat presiden Indonesia manapun merupakan keputusan yang sulit, semata karena sifat dari produk peraturan perundangan itu sendiri, yang mensyaratkan hadirnya sejumlah syarat ketat. Suatu keputusan yang juga sulit, karena apapun keputusannya, ada risiko politik yang harus diambil. Ketika Jokowi mengatakan bahwa ia akan berhitung secara politik, yang ada dalam pikiran banyak orang, dan mungkin juga Jokowi sendiri, adalah apa manfaat dan risikonya kalau keputusannya kemudian adalah mengeluarkan Perppu? Sebaliknya, bagaimana kalau keputusannya adalah mensahkan UU KPK yang baru atau membiarkannya efektif berlaku secara serta merta pada tanggal 17 Oktober mendatang?

 

Jokowi benar dengan mengatakan akan melakukan perhitungan secara politik, karena secara hukum pada dasarnya tidak ada risiko yang menghalanginya untuk mengeluarkan Perppu. Selama beberapa hari belakangan ini kita dibombardir dengan begitu banyak informasi yang seliweran dan menyesatkan tentang hak dan risiko bagi Presiden kalau keputusannya adalah mengeluarkan Perppu.

 

Hak prerogatif itu pasti ada, dijamin oleh konstitusi. Sedang risiko hukum pasti tidak ada karena hal tersebut mutlak hak prerogatif Presiden seorang. Bahwa itu kemudian bisa ditolak oleh DPR waktu diajukan sebagai kepada DPR, itu juga merupakan fakta yang benar, dan hak DPR sendiri untuk memutuskannya. Kalau ini terjadi, sementara itu terbuka peluang untuk memperbaiki UU KPK dalam proses legislasi baru yang bisa dipercepat, dan selama Perppu berlaku, KPK masih bisa melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kekuatan yang diberikan berdasarkan Perppu.

 

Jadi kalau kemudian DPR menolak, so what gitu lho? Ancaman-ancaman bahwa Presiden bisa dimakzulkan kalau mengeluarkan Perppu adalah ancaman kosong, karena pemakzulan membutuhkan alasan-alasan lain yang dengan tegas diatur dalam aturan yang berlaku. Jelas bahwa pengeluarkan Perppu bukan salah satu di antaranya.

 

Komentar yang mengatakan bahwa Presiden tidak bisa mengeluarkan Perppu karena dianggap melakukan intervensi ke ranah hukum juga tidak beralasan. Presiden bisa dan berhak penuh mengeluarkan Perppu untuk setiap dan semua masalah, dan dalam tingkatan apapun, sepanjang syarat-syarat untuk mengeluarkan Perppu dipenuhi.

 

Lalu, komentar yang mengatakan bahwa Presiden dianggap tidak menghormati DPR kalau mengeluarkan Perppu yang sudah disetujui oleh wakil pemerintah, juga bukan masalah hukum dan tidak berisiko hukum apapun. Presiden berhak penuh untuk menilai, dan bebas untuk menentukan sendiri, bahwa wakil atau pembantunya sendiri telah berbuat salah. Dan adalah hak mutlak Presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi untuk mengoreksi langkah pemerintah (baca para wakil atau pembantunya sendiri), demi untuk mencegah agar pemerintah tidak terlalu jauh melakukan kesalahan dalam membenamkan gerakan antikorupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Yang justru mengherankan dan menimbulkan pertanyaan besar adalah mengapa para pembantunya dan parpol pendukung Jokowi justru menghendaki berlakunya perubahan UU KPK, yang notabene akan: (a) melemahkan KPK dengan dicabutnya sejumlah kekuasaan dan independensi KPK, (b) melemahkan gerakan antikorupsi pada tingkat masyarakat sipil karena gerakan ini akan memberi kesan gerakan yang melawan hukum positif yang ada, dan (c) menggiring Jokowi untuk mengingkari janji kampanye dan programnya sendiri untuk memperkuat KPK dan menjadikan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi semakin efektif.

 

Bahkan kalau mau lebih dalam lagi, para pendukung Jokowi seharusnya menyadari bahwa menggiring Jokowi ke arah itu akan mengubah citra Jokowi dari kepala negara besar yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi menjadi kepala negara besar yang otoriter yang korup. Dalam tajuk September yang lalu, ada dugaan bahwa ini merupakan konspirasi besar, karena KPK dianggap terlalu kuat dan sulit dikendalikan.

 

 

Kita ingat ucapan SBY yang terkenal pada periode kisruh Cicak Buaya yang secara terbuka mengatakan: "Regarding KPK, I must caution it. Power must not go unchecked." Rupanya ketakutan ini terulang. Ada kesan kuat bahwa Jokowi saat ini digiring ke suatu pemahaman dan keyakinan bahwa memang KPK perlu diawasi atau dibatasi kekuasaannya, dan karenanya UU KPK yang baru harus diberlakukan. Suatu penyesatan, yang akan berhasil, bilamana UU KPK yang baru efektif diberlakukan atau berlaku dengan sendirinya.

 

Ada dugaan juga bahwa ini suatu test case dari parpol pendukungnya mengenai kekuatan tawar menawar Jokowi lima tahun ke depan pemerintahannya. Ini sedikit terkuak beberapa hari belakangan ini dengan ramainya pembicaraan tentang rencana MPR untuk melakukan perubahan UUD, yang kira-kira isi utamanya tentang: (a) pemilihan presiden tidak lagi langsung oleh rakyat, tetapi melalui MPR sebagai wakil rakyat, yang notabene merupakan perampasan hak rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam proses demokrasi dengan memilih presidennya sendiri, (b) diberlakukannya  kembali GBHN yang melucuti kekuasaan dan keleluasaan Presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam mengelola negara, dan (c) memperpanjang masa jabatan Presiden, yang akan bisa menimbulkan penumpukan kekuasaan di satu tangan atau kelompok, yang sangat berpotensi menimbulkan praktik otoriter dan korupsi.

 

Dalam suatu kesempatan terbuka, Jokowi pernah mengatakan ketidak-kesetujuannya atas rencana  untuk merampas hak pilih rakyat tersebut. Justru karena ada sistem inilah orang seperti Jokowi bisa terpilih menjadi kepala negara. Para parpol pendukungnya justru berusaha menggiring Jokowi ke arah yang bertentangan dengan nuraninya.  

 

Mereka yang awam di bidang politik memperkirakan bahwa analisa risiko politik yang mungkin dilakukan oleh istana, jika Perppu dikeluarkan, adalah menjawab beberapa pertanyaan berikut: (i) apakah Jokowi akan tetap didukung oleh parpol pendukungnya dalam pilpres yang lalu dalam melakukan keputusan-keputusan besar lima tahun ke depan pemerintahannya, terutama yang melibatkan DPR, (ii) apakah akan timbul suatu kesan kuat bahwa Jokowi dapat ditundukkan oleh kekuatan politik non-partai yang bahkan hanya punya kekuatan moral sejumlah kecil tokoh dan dukungan mahasiswa, ((iii) apakah semua program yang menjadi minat dan fokus Jokowi selama masa pemeritahannya yang pertama (pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan untuk golongan masyarakat orang tidak mampu tidak bisa berjalan), (iv) apakah pertumbuhan ekonomi akan menjadi memburuk karenanya, (v) apakah investasi (asing dan dalam negeri) akan menjadi terdampak karenanya, (vi) apakah dukungan dan rakyat kecil, masyarakat luas dan kelas menengah Indonesia akan menjadi lemah karenanya?

 

Banyak survei dan penelitian mengatakan bahwa semua kekhawatiran itu tidak nyata, dan hanya dihembuskan untuk mengecilkan nyali Jokowi dalam mengambil keputusan. Dukungan parpol lima tahun ke depan akan tergantung banyak dari apa agenda dan pada taraf apa dukungan diperlukan. Apakah dukungan tersebut memerlukan regulasi baru atau amendemen regulasi yang sudah ada? Kalau memang begitu, apakah harus dalam bentuk undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR? Apakah tidak cukup dengan membuat regulasi baru atau mengubah regulasi yang ada dengan produk yang di bawah tingkat undang-undang? Kalaupun dibutuhkan regulasi baru dalam bentuk atau setingkat undang-undang, apakah betul setiap parpol akan menentangnya dengan serta merta?

 

Dalam sejarah pembuatan kebijakan dalam bentuk undang-undang, terbukti bahwa setiap parpol mempunyai agenda yang berbeda, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Telah terbukti bahwa dalam sejumlah contoh, justru parpol oposisi telah membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan baru yang lebih masuk akal dan diterima oleh rakyat banyak. Dalam contoh perppu UU KPK ini saja, sejumlah partai oposisi sudah memberikan sinyal-sinyal untuk mendukung Jokowi untuk mengeluarkan Perppu bilamana isi Perppu dianggap sesuai dengan agenda politik hukum mereka.

 

Kaum berakal juga sudah diyakinkan berdasarkan analisa ilmiah dan survei berkualitas bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini terkait erat dengan situasi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi suatu negara justru akan tergangu oleh praktik koruptif di negara tersebut. Hal yang persis sama juga terjadi dengan arus investasi asing dan dalam negeri. Kepercayaan investor akan tumbuh kalau KPK kuat dan korupsi makin bisa dibatasi dan akhirnya dihilangkan dalam praktik bisnis.

 

Survei terakhir LSI menunjukkan kepercayaan publik terhadap Jokowi jauh lebih besar dari kepercayaan mereka terhadap DPR. Demikian pula banyak penelitian dan survei menunjukkan secara telak tingginya kepercayaan publik terhadap KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan sebagai salah satu lembaga negara yang bisa dijadikan contoh karena dianggap berhasil membangun sistem dan berkinerja baik.

 

Program-program infrastruktur dan pro-rakyat Jokowi terbukti selama ini menjadi alasan utama dukungan masyarakat luas kepada Jokowi, dan terakhir terbukti lagi dengan kemenangannya dalam pilpres yang barusan kita lakukan. Dengan sistem pendanaan yang terencana dengan baik, pemilihan teknologi tepat dan jangkauan manfaat yang luas kepada masyarakat, dan pengelolan yang transparan dan bebas korupsi, program-program tadi tetap dapat berjalan dan didukung masyarakat luas. Akan sulit kiranya bagi siapaun juga termasuk DPR untuk menjegal Jokowi di bidang-bidang ini.

 

Satu hal lagi yang mungkin dianggap tidak penting, tetapi justru berdampak jangka panjang, adalah apakah kebijakan Perppu Jokowi akan didukung oleh negara-negara asing, para mitra ekonomi dan perdagangan Indonesia? Sudah tentu, karena sistem tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik sudah menjadi suatu tuntutan global dan merata di manapun di dunia. Pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi akan memperburuk tata kelola, dan sangat tidak dikehendaki oleh dunia internasional.

 

Menarik bahwa lawatan terakhir Jokowi sebelum masa pemerintahannya pertamanya berakhir adalah ke Singapura. Ini menunjukkan sensitivitas Jokowi akan kegelisahan yang muncul dari salah satu tetangga terdekat dan investor terbesar di Indonesia. Kunjungan Jokowi tentu ingin menunjukkan bahwa kawasan ini tidak akan bergolak karena masalah dalam negeri Indonesia, dan karenanya Indonesia aman untuk investor. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan meyakinkan masyarakat luas, mahasiswa yang bergerak, dan siapapun yang punya keinginan untuk berbuat kebaikan untuk Indonesia, bahwa KPK tetap akan kuat dan pemberantasan korupsi akan tetap berjalan dengan efektif.

 

Melihat sikap Jokowi yang terlihat sangat tenang dalam menghadapi gejolak yang terjadi karena tuntutan dikeluarkannya Perppu UU KPK, banyak orang yakin bahwa Jokowi sudah menentukan sikap, dan akan memberikan pilihan dan keputusan yang terbaik. Mudah-mudahan ini bukan keyakinan dan harapan kosong menjelang pergantian pemerintahan.

 

Jakarta, 10 Oktober 2019

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua