Jumat, 11 October 2019

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Belum Siap, Presiden Disarankan Terbitkan Perppu

Pemerintah dinilai lambat mendirikan BPJPH dan salah menginterpretasikan isi UU JPH.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Pelaksanaan sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) resmi diberlakukan pada 17 Oktober mendatang. Namun hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/tidak halal, serta instrument dan infrastruktur belum secara utuh dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

 

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, berpendapat situasi ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Kementerian Agama (Kemenag) dinilai terlambat mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan sertifikasi halal. Padahal, persiapan seharusnya dilakukan dalam periode 5 tahun sejak UU JPH terbit pada 2014 silam.

 

Ikhsan menegaskan jika merujuk kepada Pasal 4 dan Pasal 67 UU JPH, jelas disebutkan bahwa batas waktu sertifikasi halal adalah 17 Oktober 2019. Hal ini dimaknai bahwa setelah 17 Oktober 2019, semua produk yang beredar, khususnya makanan dan minuman, sudah harus bersertifikat halal.

 

Dia menilai jika proses pendaftaran sertifikasi halal seharusnya sudah dilakukan oleh Kemenag dan BPJPH dalam periode lima tahun sejak UU JPH terbit. Sehingga saat jatuh tempo di 17 Oktober mendatang, semua produk sudah bersertifikasi halal sesuai dengan amanat UU JPH.

 

Pertanyaanya, bagaimana nasib pelaku usaha UMKM yang produknya belum bersertifikat halal pada 17 Oktober mendatang, sementara aturan mengenai tarif sertifikasi halal masih dibahas oleh pemerintah?

 

Agar pemerintah tidak dianggap melanggar hukum dan semua produk makanan dan minuman tetap bisa beredar, Ikhsan menyebut perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sampai dengan batas waktu tertentu berkaitan dengan Open Legal Policy. Hal ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pelaku usaha UMKN dan memberikan dasar hukum yang kuat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengambil alih sementara proses sertifikasi halal.

 

“Memang sah-sah saja kalau BPJPH bekerja sama dengan MUI dan lainnya untuk menjalankan sertifikasi halal. Tapi yang jadi masalahnya, UU JPH mengamanatkan pelaksanaan itu kepada BPJPH. MUI perlu dasar hukum untuk menjalankan tugas BPJPH,” kata Ikhsan di Jakarta, Kamis (10/10).

 

Pasal 4:

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertfikat halal.

Pasal 67:

  1. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

 

Penafsiran Pasal 4 dan Pasal 67 ayat (1) UU JPH, lanjut Ikhsan, harus dipahami secara sistematika yang tertib. Dalam Teori Fictie Hukum, masyarakat dianggap mengetahui isi dari UU, maka UU JPH telah berlaku dan mengikat pelaku usaha industri, masyarakat, konsumen dan BPJPH tanpa kecuali.

 

Jika ketentuan Pasal 67 ayat (1) tersebut diterapkan maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa larangan masuk dan beredar bagi produk yang belum bersertifikat halal. Terhadap situasi ini, BPJPH harus mampu memberikan jawaban sekaligus solusi bagi UKM.

 

“Sebagai konsekuensi pemberian kewajiban sertifikat halal kepada masyarakat dan pelaku usaha, BPJH juga wajib memberikan edukasi seharusnya. Melakukan sosialisasi dan membuat skema pendampingan serta pembiayaan bagi pelaku usaha dan UKM,” imbuhnya.

 

Sedangkan jika merujuk kepada situasi saat ini, belum ada satupun LPH yang terbentuk yang sudah terakreditasi oleh BPJPH dan MUI. Dan untuk mendapatkan akreditasi, LPH wajib memiliki auditor halal minimal tiga orang. Namun hingga saat ini, BPJPH belum menyediakan auditor halal sejak dibentuk pada 14 Oktober 2017.

 

“Artinya, BPJPH terlambat berdiri, dan pemerintah gagal memahami isi dari UU JPH,” pungkasnya.

 

(Baca: Kesiapan Pemerintah Terapkan Kewajiban Sertifikasi Halal Dipertanyakan)

 

Sebelumnya, Ombudsman menemukan beberapa persoalan yang dianggap dapat mengganggu pelayanan terhadap sertifikasi produk halal yang resmi dijalankan pada 17 Oktober nanti.

 

Pertama, pembentukan BPJPH di daerah untuk pelayanan kepada masyarakat dinilai tidak dilakukan secara regional tetapi dengan perwakilan yang dititipkan kepada Kantor Wilayah Kemenag. Namun Ombudsman melihat sistem tersebut hingga saat ini belum berjalan efektif.

 

Kedua, belum adanya aturan rinci tentang proses dan kode etik serta audit di masing-masing kelembagaan terkait. Ketiga, belum adanya sosialisasi secara merata untuk memastikan masyarakat, pelaku usaha, Kemenag tingkat Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah serta Dinas lainnya tentang konsekuensi berlakukanya UU JPH.

 

Keempat, Ombudsman menilai belum adanya skema yang jelas tentang pembiayaan ringan kepada pelaku usaha mikro, kelima belum adanya skema harga sertifikasi halal yang akan dibebankan kepada pelaku usaha, dan keenam belum adanya struktur organisasi BPJPH yang jelas di daerah.

 

"Untuk regional BPJPH, Kemenag memanfaatkan Kanwil. Ini baik, hanya saja kami melihat belum sistematis, strukturnya seperti apa, siapa yang mengerjakan. Juga tentang harga dan tarif belum cukup jelas dan baru akan ditetapkan sebelum 17 Oktober. Jadi monitoring ini supaya JPH tidak menyulitkan masyarakat," kata Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, Selasa (16/9).

 

Menjawab hasil penemuan dari Ombudsman, Staf Ahli Kemenag Janedri M Gaffar menyampaikan bahwa BPJPH siap beroperasi pada 17 Oktober mendatang. Sementara terkait pelayanan JPH, Kemenag dan BPJPH sudah melakukan pembicaraan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua belah pihak sepakat bersinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan UU JPH.

 

"Kami siap menerima permohonan pengajuan sertifikasi halal yang nanti diajukan oleh pelaku usaha. Setelah diajukan pemeriksaan terhadap dokumen, kami akan serahkan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)," kata Janedri.

 

Terkait LPH, Janedri menegaskan jika pihaknya bersama MUI sepakat untuk menjadikan LPPOM MUI sebagai LPH. Nantinya, produk akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh LPPOM MUI. Hasilnya kemudian akan diserahkan ke BPJPH dan disampaikan ke MUI untuk ditetapkan halalnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua