Jumat, 11 October 2019

Tim Stranas Percepatan Administrasi Kependudukan Dibentuk

Perpres 62/2019 diterbitkan dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas Penduduk.
RED/YOZ
Ilustrasi: BAS

Pada 27 September 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas APKSH).

 

Perpres ini diteken dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas Penduduk, pemerintah memandang dibutuhkan kemudahan akses masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui percepatan Administrasi Kependudukan, yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati, yang diwujudkan dalam Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

 

Dikutip dari laman Setkab, Jumat (11/10), Stranas AKPSH menurut Perpres ini memuat 5 (lima) strategi sebagai berikut: a. perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; b. peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

 

c. percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus; d. pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan e. penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati.

 

“Stranas AKPSH berlaku sampai dengan Tahun 2024,” bunyi Pasal 2 ayat (3) Perpres ini.

 

Adapun tujuan Stranas AKPSH adalah untuk: a. melaksanakan percepatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengembangan Statistik Hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif; b. mewujudkan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan c. menyediakan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

 

Tim Nasional Stranas AKPSH Dalam rangka menyelenggarakan Stranas AKPSH, menurut Perpres ini, dibentuk Tim Nasional Stranas AKPSH. Susunan keanggotaan Tim Nasional Stranas AKPSH terdiri atas: Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Ketua Pelaksana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

(Baca: Risiko di Balik Kebebasan Korporasi Mengakses Data Kependudukan)

 

Wakil Ketua Pelaksana: Menteri Dalam Negeri. Anggota: 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  4. Menteri Ketenagakerjaan; 5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 10. Menteri Sosial; 11.Menteri Agama; 12. Menteri Komunikasi dan Informatika; 13. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 14. Kepala Badan Pusat Statistik.

 

Ketua Pelaksana, menurut Perpres ini, mengoordinasikan pelaksanaan Stranas AKPSH yang menjadi tugas kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Tim Nasional Stranas AKPSH bertugas: a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pencapaian Stranas AKPSH; b. melaksanakan Stranas AKPSH sesuai dengan tugas dan fungsinya; c. merumuskan langkah dan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Stranas AKPSH; d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas AKPSH; dan e. menyusun laporan pelaksanaan Stranas AKPSH.

 

“Tim Nasional Stranas AKPSH dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi Administrasi Kependudukan, kementerian lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten kota terkait serta pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

 

Sementara Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Stranas AKPSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

 

“Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Stranas AKPSH dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali,” bunyi Pasal 6 Perpres ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud, Tim Nasional Stranas AKPSH menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas AKPSH kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

 

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 27 September 2019.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua