Sabtu, 12 Oktober 2019

Pemerintah Diingatkan Moratorium Hukuman Mati

Praktik hukuman mati di era pemerintahan Jokowi tertinggi. Pemerintah dan DPR kembali diminta untuk menghapus hukuman mati karena bertentangan dengan konstitusi.
Ady Thea DA

Pasal 28I UUD RI 1945 mengamanatkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

 

Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Tapi, sampai saat ini praktik hukuman mati di Indonesia masih tetap berlaku. Bahkan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya meningkat tajam. Padahal, sejumlah negara mulai meninggalkan hukuman mati pada tahun 2018, seperti Gambia, telah mendeklarasikan moratorium (menunda) hukuman mati.

 

Burkina Faso, sebuah negara di Afrika Selatan, telah menghapus hukuman mati dari hukum pidananya. Akhir tahun lalu, Malaysia mengumumkan bakal mereformasi UU Hukuman Mati setelah sebelumnya melakukan moratorium eksekusi mati. Kemudian negara bagian Washington, Amerika Serikat menyatakan hukuman mati inkonstitusional.

 

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2019 paling tinggi dibanding pemerintahan sebelumnya sejak reformasi. Dia mencatat periode 1998-2013 terdapat 27 eksekusi terpidana mati dan 197 terdakwa yang divonis mati. Sedangkan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi ada 18 eksekusi terpidana mati dan 221 terdakwa divonis mati.

 

“Selama 15 tahun reformasi rata-rata eksekusi mati per tahun 1,8, tapi dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi 3,6 eksekusi terhadap terpidana mati setiap tahun,” kata Gufron dalam jumpa pers di kantor Imparsial di Jakarta, Kamis (10/10/2019). Baca Juga: Moratorium Hukuman Mati Perlu Dituangkan dalam Peraturan   

 

Untuk vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa, selama 15 tahun reformasi rata-rata 13,13 dan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi 44,2 per tahun. Berikut pengadilan yang paling banyak menjatuhkan vonis mati periode 2014-2019:

 

No

Jenis Pengadilan

Kabupaten/Kota/Provinsi

Jumlah

1

Pengadilan Negeri

Medan

19

2

Pengadilan Negeri

Palembang

14

3

Mahkamah Agung

Jakarta

13

4

Pengadilan Negeri

Jakarta Utara

11

5

Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

10

6

Pengadilan Tinggi

Jakarta

10

7

Pengadilan Negeri

Jakarta Barat

9

8

Pengadilan Negeri

Banda Aceh

9

 

Gufron menegaskan konstitusi menjamin hak setiap orang untuk hidup, begitu pula kovenan internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam UU HAM. Alih-alih melaksanakan amanat tersebut, pemerintah malah mempertahankan dan menambah aturan yang mengancam hak untuk hidup, misalnya RUU KUHP dan UU Terorisme.

 

Atas dasar itu, Gufron mengusulkan pemerintah dan DPR untuk menghapus hukuman mati karena bertentangan dengan konstitusi. Hukuman mati juga tidak selaras dengan sistem pemidanaan modern dimana hukum pidana ditujukan sebagai koreksi, bukan penghukuman. Dalih yang menyebut hukuman mati agar menimbulkan efek jera menurut Gufron tidak tepat.

 

“Sangat penting bagi Presiden Jokowi untuk menghapus hukuman mati, setidaknya menerbitkan kebijakan tertulis yang intinya moratorium (penangguhan) praktik hukuman mati,” usulnya.

 

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto mengingatkan jangan sampai pemerintahan Presiden Jokowi dijuluki “juara praktik hukuman mati” karena jumlah terpidana mati yang dieksekusi dan vonis mati yang dijatuhkan kepada terdakwa relatif paling banyak daripada pemerintahan sebelumnya sejak reformasi bergulir.

 

“Presiden Jokowi harus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan.”  

 

Ardi menghitung tak sedikit kasus yang dijatuhi vonis mati terindikasi mengalami unfair trial. Misalnya, Zainal Abidin, terpidana mati kasus narkotika, berkas PK-nya terselip sampai 10 tahun, akibatnya dia dieksekusi mati pada April 2015. “Presiden perlu menerbitkan moratorium hukuman mati secara tertulis. Ini menunjukan komitmen pemerintah terhadap penghormatan dan pemenuhan HAM,” tegasnya.

 

Peneliti senior Imparsial Bhatara Ibnu Reza menilai Indonesia tidak pernah melakukan moratorium hukuman mati secara tertulis, tapi penundaan eksekusi terpidana mati. Kendati RUU KUHP mengatur pidana mati sebagai alternatif, bukan pidana pokok, tapi Bhatara melihat ketentuan ini masih membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati.

 

Sebagai komitmen pemerintah menghapus hukuman mati, Bhatara mengusulkan Presiden Jokowi menerbitkan moratorium hukuman mati secara tertulis, misalnya dalam bentuk Peraturan Presiden. Moratorium ini bukan hanya untuk eksekusi terpidana mati, tapi juga bisa dimulai dari proses penuntutan di kejaksaan. “Hasil penelitian Imparsial menunjukan eksekusi terpidana mati dilakukan menjelang pemilu,” ungkapnya.

 

Bhatara mengingatkan pemerintah untuk berkomitmen menghapus hukuman mati karena hal ini akan mempengaruhi upaya membela membebaskan buruh migran Indonesia di luar negeri dari jerat hukuman mati. Kebijakan moratorium hukuman mati yang diterbitkan pemerintah bisa digunakan sebagai alat diplomasi untuk membebaskan buruh migran Indonesia. “Jika punya kebijakan itu, pemerintah bisa lantang menyuarakan kepada masyarakat internasional bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM,” tutupnya.

 

Sebelumnya, mantan Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mencatat sedikitnya ada 9 UU yang masih memuat pasal hukuman mati, salah satunya KUHP. Menurutnya, sampai sekarang belum ada upaya serius untuk menghapus pasal hukuman mati. Padahal, praktik hukuman mati sangat mengkhawatirkan. Sebab, jika terpidana dieksekusi, di kemudian ditemukan bukti baru yang dapat digunakan untuk membebaskannya dari segala tuduhan, maka tidak dapat lagi vonis mati diperbaiki. Padahal, tidak ada satupun negara yang memiliki sistem hukum yang sempurna.

 

“Sekitar tahun 1990 di Amerika Serikat ada puluhan terpidana mati dibebaskan karena ditemukan bukti (baru) kalau mereka tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dituduhkan. Tapi jika terpidana itu sudah dieksekusi mati, maka sudah tidak bisa lagi,” ujar Charles.

 

Charles berpendapat untuk menghapus hukuman mati perlu regulasi dan kemauan politik yang kuat. Berbagai UU yang memuat pasal hukuman mati bisa dilakukan revisi, dan pemerintah dapat juga membuat peta jalan menuju penghapusan hukuman mati. Politisi PDIP itu mengaku sangat sulit melihat mana anggota DPR yang pro atau kontra hukuman mati. Tapi kecenderungannya secara umum banyak anggota DPR yang tidak mengupayakan penghapusan pasal hukuman mati, misalnya dalam RKUHP.

 

Bagi Charles isu hukuman mati jangan digunakan sebagai komoditas politik. Presiden Joko Widodo harus melakukan moratorium hukuman mati secara terbuka. Pemerintah bisa mendorong agenda ini dalam perbaikan regulasi. “Saya apresiasi Malaysia yang moratorium eksekusi dan mau merevisi hukuman mati. Kalau kita mau hapus hukuman mati, maka peran pemerintah sangat penting,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua