Sabtu, 12 Oktober 2019

Pemerintah Diingatkan Moratorium Hukuman Mati

Praktik hukuman mati di era pemerintahan Jokowi tertinggi. Pemerintah dan DPR kembali diminta untuk menghapus hukuman mati karena bertentangan dengan konstitusi.
Ady Thea DA

Pasal 28I UUD RI 1945 mengamanatkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

 

Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Tapi, sampai saat ini praktik hukuman mati di Indonesia masih tetap berlaku. Bahkan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya meningkat tajam. Padahal, sejumlah negara mulai meninggalkan hukuman mati pada tahun 2018, seperti Gambia, telah mendeklarasikan moratorium (menunda) hukuman mati.

 

Burkina Faso, sebuah negara di Afrika Selatan, telah menghapus hukuman mati dari hukum pidananya. Akhir tahun lalu, Malaysia mengumumkan bakal mereformasi UU Hukuman Mati setelah sebelumnya melakukan moratorium eksekusi mati. Kemudian negara bagian Washington, Amerika Serikat menyatakan hukuman mati inkonstitusional.

 

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2019 paling tinggi dibanding pemerintahan sebelumnya sejak reformasi. Dia mencatat periode 1998-2013 terdapat 27 eksekusi terpidana mati dan 197 terdakwa yang divonis mati. Sedangkan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi ada 18 eksekusi terpidana mati dan 221 terdakwa divonis mati.

 

“Selama 15 tahun reformasi rata-rata eksekusi mati per tahun 1,8, tapi dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi 3,6 eksekusi terhadap terpidana mati setiap tahun,” kata Gufron dalam jumpa pers di kantor Imparsial di Jakarta, Kamis (10/10/2019). Baca Juga: Moratorium Hukuman Mati Perlu Dituangkan dalam Peraturan   

 

Untuk vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa, selama 15 tahun reformasi rata-rata 13,13 dan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi 44,2 per tahun. Berikut pengadilan yang paling banyak menjatuhkan vonis mati periode 2014-2019:

 



























































No



Jenis Pengadilan



Kabupaten/Kota/Provinsi



Jumlah



1



Pengadilan Negeri



Medan



19



2



Pengadilan Negeri



Palembang



14



3



Mahkamah Agung



Jakarta



13



4



Pengadilan Negeri



Jakarta Utara



11



5



Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan



10



6



Pengadilan Tinggi



Jakarta



10



7



Pengadilan Negeri



Jakarta Barat



9



8



Pengadilan Negeri



Banda Aceh



9


Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua