Minggu, 13 October 2019

Gelaran Rakernas, PPKHI Beri Penghargaan Layanan Terbaik kepada KPT Aceh

PPKHI berinisiatif menyatukan seluruh anggota PPKHI seluruh Indonesia agar saling membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait praktik advokat baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
Aida Mardatillah
Ketua PT Banda Aceh saat menerima penghargaan pelayanan peradilan terbaik di sela-sela Rakernas PPKHI I di Jakarta, Sabtu (12/10). Foto: AID

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 atau perdana. Dalam Rakernas ini, PPKHI melaporkan program kerjanya setahun terakhir, yang diantaranya pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), pelaksanaan sumpah advokat di seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia.

 

Ketua Umum PPKHI Yudistira Ikhsan Pramana mengatakan berdirinya PPKHI sejak 14 September 2017 untuk meningkatkan kualitas advokat, menunjang peningkatan kualitas Sarjana Hukum dan Sumber Daya Manusia. Salah satu caranya, PPKHI menyelenggarakan pendidikan hukum yang profesional, berkelas dan berkualitas agar menghasilkan individu yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.

 

“Digelarnya acara rakernas ini, selain untuk melaporkan program kerja yang telah dijalankan selama ini dan rencana program kerja ke depan. Selain itu, acara ini menjadi ajang silatuhrahmi pengurus PPKHI di seluruh Indonesia,” kata Yudistira di Hotel Amos Cozy Jakarta Selatan, Sabtu (12/10/2019) malam.

 

Ia mengatakan permasalahan era teknologi informasi dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya advokat PPKHI yang saat ini berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 orang yang tersebar di 34 DPD seluruh Indonesia. Saat ini yang hadir di acara Rakernas I ini diantaranya dari DPD DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatra Utara, dan lain-lain.

 

Yudistira mengungkapkan dalam agenda Rakernas ini, PPKHI berinisiatif menyatukan seluruh anggota PPKHI seluruh Indonesia agar saling membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait praktik advokat baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Dengan harapan dapat memperkuat organisasi PPKHI dan bersama-sama berjejaring untuk membangun PPKHI menjadi lebih baik.

 

Dalam laporan kerja DPN PPKHI, selama ini telah melakukan pelantikan kepada pengurus di seluruh Indonesia diantaranya di Ambon, Bali, Banten, Banjarmasin, Banda Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Yogyakarta, Kupang, Medan, Kendari, Palembang, Palu, Palangka Raya, Semarang, Surabaya, Jawa Barat.

 

Dia menerangkan selama ini dalam melaksanakan Pendidikan Kemahiran Profesi Advokat, PPKHI telah berkerja sama dengan beberapa Universitas di seluruh Indonesia. Seperti, Universitas Tadulako, Universitas Wiraswasta Indonesa, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Eka Sakti Padang, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Universitas Antakusuma Kalimantan Tengah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Uiversitas Dwijendra Bali, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

 

Penghargaan

Dalam salah satu rangkaian acara Rakernas, dihelat pemberian Award (penghargaan) terhadap pengadilan tinggi dan tokoh terbaik dalam pelayanan hukum. Kriteria yang digunakan yakni pelayanan tanpa pungli, transparan, kemudahan dalam memberikan pelayanan, dan profesional.      

 

Dalam ajang ini, PPKHI memilih dan memberi penghargaan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Djumali karena PT Banda Aceh ini dinilai terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum lain termasuk advokat.

 

Ketua PT Banda Aceh Djumali dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari PPKHI yang mulai tumbuh dan berkembang. “Saya sangat tersanjung diundang dan diberitahu akan diberikan penghargaan pelayanan masyarakat di pengadilan,” kata Djumali.

 

Ia menerangkan di PT Banda Aceh terdiri dari 23 Pengadilan Negeri, 17 diantaranya sudah memiliki akreditasi A dan selebihnya B. Selama ini dirinya memang menuntut jajaran aparatur pengadilan di wilayahnya memberikan pelayanan prima dengan senyum, sapa, dan salam. Dengan komitmen bersama mengubah pola pikir pejabat negara yang ingin dilayani menjadi pejabat negara yang melayani. “Selama ini saya tekankan dorongan seperti ini untuk bekerja lebih baik lagi,” kata dia.

 

Terkait pelayanan terhadap advokat, kata Djumali, pelayanan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak dipungut biaya. “Penyumpahan dilakukan tanpa pemungutan bayaran, bahkan tanda tangan dalam berita acara sumpah saya tanda tangani langsung di hadapan advokat yang baru dilantik dan saya berikan satu-satu kepada para advokat yang baru. Surat Berita Acara Sumpahnya tidak menggunakan kertas HVS biasa, tetapi kertas yang biasanya digunakan untk ijazah,” kata dia.

 

Djumali mengingatkan saat ini telah banyak aplikasi berbasis elektronik yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat. “Marilah kita pergunakan aplikasi berbasis elektronik tersebut, tidak perlu takut untuk tidak punya fee advokat ke depannya. Sebagai mitra kerja dunia peradilan, marilah PPKHI mempelopori penggunaan aplikasi berbasis elektronik,” harapnya.

 

Dalam rangkaian acara Rakernas ini juga telah digelar seminar yang mengangkat topik “Peran Advokat dalam Proses PKPU dan Kepailitan untuk Penyelesaian Utang Piutang dengan narasumber Hikmat Nazar Soebandi; “Perkembangan Kantor Hukum Konvensional ke Era Modern dengan narasumber Redaktur senior Hukumonline Muhammad Yasin; Penanaganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dengan Narasumber Kasubdit PUU BNN Supardi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua