Senin, 14 Oktober 2019

5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui Omnibus Law

Terdapat regulasi-regulasi yang tumpang tindih tersebar dalam berbagai peraturan. UU Omnibus Law dianggap jadi jalan keluar. Namun, terdapat berbagai hal penting yang harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pemerintah sedang menyusun pembentukan Undang-Undang (UU) Omnibus Law sebagai salah satu cara menyederhanakan perizinan investasi yang selama ini tumpang tindih. Konsep UU Omnibus Law ini akan mengamandemen berbagai peraturan yang tersebar kemudian disusun dalam satu peraturan.

 

Penyusunan Omnibus Law pada sektor perizinan investasi ini bukan hal mudah. Pasalnya, terdapat banyak peraturan perizinan investasi yang tersebar dalam berbagai UU. Sehingga, pemerintah harus jeli menyusunnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum pada publik.

 

Pakar Hukum Tata Negara dan Dosen FH Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan, memberikan lima catatan kepada pemerintah agar tepat menyusun UU Omnibus Law ini. Persoalan pertama, Jimmy menyatakan secara praktik terdapat dua pola dalam UU Omnibus Law, yaitu peninjauan terhadap UU serta pengaturan materi baru dan mencabut aturan-aturan terkait. Berdasarkan dua pola tersebut, pembentuk undang-undang memilih salah satu.

 

Kedua, dia menilai UU Omnibus Law ini akan efektif bila dibuat berdasarkan pada suatu tema yang sama, misalnya pemerintahan daerah, agraria, pajak dan sebagainya. Konsep ini pernah diterapkan seperti yang dilakukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Pasal 409 UU Pemda mencabut dan menyatakan tidak berlakunya dua undang-undang secara keseluruhan dan ketentuan-ketentuan dalam dua UU lain.

 

Menurutnya, penekanan pada tema yang sama dimaksudkan agar memahami konteks desain politik hokum yang berkembang dalam undang-undang yang berkaitan dengan mendasarkan pada konstitusi.

 

Ketiga, penyusun regulasi harus melakukan pengkajian mendalam terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari ketentuan dalam undang-undang yang hendak dicabut atau dievaluasi. “Sebab jangan sampai filosofi dari undang-undang yang baru justru bertentangan dengan konstitusi,” jelas Jimmy kepada hukumonline, Minggu (13/10).

 

Keempat, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk Undang-Undang Omnibus Law. Hal ini dimaksudkan agar mengontrol kebijakan dalam undang undang omnibus nantinya, yang tidak serta merta mengambil satu kebijakan pemerintah, namun berpotensi merugikan masyarakat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua