Senin, 14 October 2019

​​​​​​​Meneropong Tantangan dan Peluang Industri Kendaraan Listrik via Diskusi

​​​​​​​Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan kebijakan pemerintah dalam proses percepatan industri kendaraan listrik berbasis baterai.
Tim Hukumonline

Beberapa waktu lalu, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai/Battery Electric Vehicle untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019) telah diundangkan. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa pemerintah serius menyambut Industri 4.0, khususnya di sektor industri otomotif.

 

Kehadiran Perpres 55/2019 harus disikapi sebagai keuntungan bagi pelaku usaha, karena industri otomotif akan memiliki sektor bisnis baru yakni terkait produksi dan penjualan kendaraan listrik, dan juga Industri Baterai sebagai pendukung kendaraan listrik. Berangkat dari issue tersebut, perlu adanyapengetahuan dan pemahaman, antara lain terkait penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, kenyamanan berkendara, kesiapan produksi kendaraan listrik, infrastruktur pengisian energi listrik, adaptasi terhadap teknologi, dan regulasi.

 

Maka dari itu Hukumonline.com akan mengadakan Diskusi Hukumonline 2019 “Peta Jalan Industri Otomotif di Indonesia: Tantangan dan Peluang Industri Kendaraan Listrik" yang akan diadakan pada 29 Oktober 2019 di Le Meridien Hotel, Jakarta Pusat.

 

Dalam diskusi ini akan hadir pembicara-pembicara kompeten, yaitu:

  • Putu Juli Ardika - Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
  • Leo Harwidono - Technical Services Manager, Bluebird Group
  • Mohammad Mustafa Sarinanto - Kepala, Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE)
  • Cindy Riswantyo - Counsel, Ginting & Reksodiputro in association with Allen & Overy.

 

Fokus diskusi ini membahas mengenai Peta Jalan Kebijakan Industri Otomotif di Indonesia serta Pertimbangan Bisnis dan Hukum terkait eksistensi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, yang masing-masing dibagi pada dua sesi.

 

Putu Juli Ardika dan Leo Harwidono di sesi pertama akan berbicara mengenai Peta Jalan Kebijakan Industri Otomotif di Indonesia, yang akan dimoderatori oleh Cindy Riswantyo.

 

Lalu, pada sesi kedua Mohammad M. Sarinanto dan Cindy Riswantyo akan berbicara tentang Pertimbangan Bisnis dan Hukum terhadap Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, yang akan dimoderatori oleh Phalita Gatra dari Hukumonline.

 

Kami membuka pendaftaran diskusi ini bagi yang berminat, terutama bagi perusahaan. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served!

 

Jika Anda tertarik, silakan klik di sini atau klik gambar di bawah ini.

 

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuat peta jalan yang bertajuk Making Indonesia 4.0, yang berisi sejumlah strategi industri dalam memasuki era Industri 4.0. Menyambut roadmap ini, maka diperlukan langkah kolaboratif yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri.

 

Salah satu strategi Indonesia memasuki Industri 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri tanah air. Salah satu sektor manufakturnya adalah industri otomotif yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi bangsa dan Negara. Karena hal tersebut dapat membawa peluang besar untuk merevitalisasi sektor otomotif yang akan meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua