Senin, 14 October 2019

Amandemen Konstitusi Buka Ruang Partisipasi Publik

Amandemen UUD 1945 diklaim tidak akan mengamandemen sistem pilpres dan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Agus Sahbani/ANT
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) dari Fraksi PPP Arsul Sani menginginkan wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 dibuka secara luas kepada publik, sehingga masyarakat dapat memberi masukan atas hal-hal apa saja yang harus diperbaiki/diubah. Usulan tersebut, menurut Arsul, karena muncul pendapat apakah amandemen tersebut dilakukan secara terbatas atau menyeluruh.

 

"Megawati dan PDI Perjuangan menginginkan amandemen terbatas, lalu hasil pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh membahas kemungkinan amandemen dilakukan secara menyeluruh," kata Arsul di Gedung MPR RI Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (14/10/2019). Baca Juga: Empat Hal ‘Haram’ dalam Amandemen Konstitusi

 

Arsul menilai amandemen UUD Tahun 1945 sebagai sebuah wacana, biarkan menggelinding bukan hanya konsumsi sepuluh kekuatan politik di MPR, melainkan harus dibuka ruang konsultasi publik seluas-luasnya. Menurutnya, PPP menginginkan agar wacana tersebut digulirkan saja. Namun, proses legal dan formalnya tidak perlu terburu-buru. "Dalam pembicaraan di MPR RI selama 1-2 tahun ini, kami membangun partisipasi publik melalui ruang publik yang akan diciptakan MPR, selain oleh elemen masyarakat," kata dia.

 

Menurut dia, yang harus dilakukan saat ini, membangun kesadaran bersama bahwa seluruh warga negara Indonesia memberlakukan konstitusi yang "hidup", bukan statis, sehingga tidak perlu ditutup rapat soal amandemen kelima UUD Tahun 1945 ini. Asrul menambahkan MPR saat ini belum membahas soal amandemen UUD Tahun 1945 karena saat ini baru disahkan badan-badan yang ada di MPR, antara lain, Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, dan Badan Anggaran.

 

"Kalau sudah terbentuk, tentu tidak tertutup kemungkinan mulai membuka ruang publik, nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik yang kita lihat hasilnya," katanya.

 

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan Badan Pengkajian MPR akan diketuai oleh Fraksi PDIP, di mana badan tersebut akan menjalankan tugas mengkaji amandemen UUD 1945. “Kami belum membentuk dan membahas personel untuk kaji amandemen, itu akan ditetapkan di rapat gabungan yang akan datang. Ketuanya dari PDIP,” ujar Bamsoet usai menggelar Rapat Gabungan Pimpinan MPR di Gedung Parlemen, Senin (14/10/2019).

 

Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah disetujuinya pembentukan Badan Kelengkapan MPR, yakni Badan Kajian, Badan Sosialisasi, Badan Anggaran, dan Komisi Pengkajian Ketatanegaraan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua