Senin, 14 Oktober 2019

Amandemen Konstitusi Buka Ruang Partisipasi Publik

Amandemen UUD 1945 diklaim tidak akan mengamandemen sistem pilpres dan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Agus Sahbani/ANT
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) dari Fraksi PPP Arsul Sani menginginkan wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 dibuka secara luas kepada publik, sehingga masyarakat dapat memberi masukan atas hal-hal apa saja yang harus diperbaiki/diubah. Usulan tersebut, menurut Arsul, karena muncul pendapat apakah amandemen tersebut dilakukan secara terbatas atau menyeluruh.

 

"Megawati dan PDI Perjuangan menginginkan amandemen terbatas, lalu hasil pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh membahas kemungkinan amandemen dilakukan secara menyeluruh," kata Arsul di Gedung MPR RI Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (14/10/2019). Baca Juga: Empat Hal ‘Haram’ dalam Amandemen Konstitusi

 

Arsul menilai amandemen UUD Tahun 1945 sebagai sebuah wacana, biarkan menggelinding bukan hanya konsumsi sepuluh kekuatan politik di MPR, melainkan harus dibuka ruang konsultasi publik seluas-luasnya. Menurutnya, PPP menginginkan agar wacana tersebut digulirkan saja. Namun, proses legal dan formalnya tidak perlu terburu-buru. "Dalam pembicaraan di MPR RI selama 1-2 tahun ini, kami membangun partisipasi publik melalui ruang publik yang akan diciptakan MPR, selain oleh elemen masyarakat," kata dia.

 

Menurut dia, yang harus dilakukan saat ini, membangun kesadaran bersama bahwa seluruh warga negara Indonesia memberlakukan konstitusi yang "hidup", bukan statis, sehingga tidak perlu ditutup rapat soal amandemen kelima UUD Tahun 1945 ini. Asrul menambahkan MPR saat ini belum membahas soal amandemen UUD Tahun 1945 karena saat ini baru disahkan badan-badan yang ada di MPR, antara lain, Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, dan Badan Anggaran.

 

"Kalau sudah terbentuk, tentu tidak tertutup kemungkinan mulai membuka ruang publik, nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik yang kita lihat hasilnya," katanya.

 

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan Badan Pengkajian MPR akan diketuai oleh Fraksi PDIP, di mana badan tersebut akan menjalankan tugas mengkaji amandemen UUD 1945. “Kami belum membentuk dan membahas personel untuk kaji amandemen, itu akan ditetapkan di rapat gabungan yang akan datang. Ketuanya dari PDIP,” ujar Bamsoet usai menggelar Rapat Gabungan Pimpinan MPR di Gedung Parlemen, Senin (14/10/2019).

 

Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah disetujuinya pembentukan Badan Kelengkapan MPR, yakni Badan Kajian, Badan Sosialisasi, Badan Anggaran, dan Komisi Pengkajian Ketatanegaraan.

 

Menurut Bamsoet, kajian amandemen UUD 45 menjadi salah satu tugas  Badan Kajian MPR. “Ini golden plan kami, menyerap aspirasi dari masyarakat atas rekomendasi dari MPR sebelumnya, yaitu usulan mengamandemen terbatas plus menghadirkan kembali GBHN,” ujar Bamsoet.

 

Dengan begitu, MPR ingin mengambil keputusan dengan cermat terkait rencana amandemen yang digulirkan. “Kami akan cermat betul untuk mengambil keputusan, karena apapun yang diputuskan akan memiliki implikasi yang luar biasa kepada bangsa kita,” tegasnya.

 

Tak singgung pilpres

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria menilai rencana amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyinggung terkait sistem pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). "Kami sudah sepakat bahwa MPR tidak mengembalikan pemilihan Presiden kembali dipilih MPR," kata Riza Patria di Jakarta, Sabtu (12/10/2019) kemarin.

 

Dia mengatakan hingga saat ini MPR RI berbicara terkait bagaimana menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut dia, kehadiran GBHN itu sangat penting karena kita tidak ingin arah kebijakan pemerintahan, siapapun pemimpinnya, bukan hanya menjadi kebijakan Presiden semata. "Yang baik adalah kebijakan Indonesia itu adalah kebijakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden terpilih saja," ujarnya.

 

Riza menjelaskan kebijakan pemerintahan harus bisa mengakomodasi visi-misi dan program dari capres-cawapres lain, partai politik yang ada, ormas, akademisi dan para ahli. Dia melanjutkan kalau nanti akan dilakukan amandemen terbatas UUD 1945, tidak akan mengutak-atik urusan jabatan presiden, seperti dipilih seumur hidup atau tiga periode.

 

"Atau periodeisasi DPR menjadi enam tahun, tidak begitu, atau presiden jadi delapan tahun, tidak begitu. Jadi kita harus memahami bahwa kita ini punya putra-putri terbaik yang pinter, cerdas, muda, semua harus diberi kesempatan yang sama," katanya.

 

Sebelumnya, MPR periode 2014-2019 telah menerbitkan tujuh poin usulan amandemen UUD 1945. Pertama, pentingnya pokok-pokok haluan negara. Kedua, penataan kewenangan MPR. Ketiga, penataan kewenangan DPD. Keempat, penataan sistem presidensial. Kelima, penataan kekuasaan kehakiman. Keenam, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, pelaksanaan pemasyarakatan 4 pilar dan Ketetapan MPR.

 

Namun, khusus amandemen konstitusi dengan memasukan kembali GBHN menuai polemik (pro dan kontra) dari sejumlah kalangan. Dosen STHI Jentera Bivitri Susanti, misalnya, menilai tidak ada urgensinya mengamandemen konstitusi jika tujuannya hanya memberlakukan kembali GBHN dan memperkuat MPR.

 

Sementara Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari menilai rencana amandemen UUD 1945 untuk memberlakukan kembali GBHN itu tidak sejalan dengan komitmen bernegara, antara lain membangun sistem pemerintahan presidensial yang kuat. Feri melihat ada keinginan pemimpin partai politik untuk memiliki kekuasaan di MPR guna “mengendalikan Presiden” melalui GBHN.

 

“Jika GBHN berlaku, maka presiden akan dikoreksi oleh MPR, apakah menjalankan GBHN atau tidak? Kemudian presiden juga dikoreksi oleh DPR, apakah telah menjalankan UU atau tidak?”  Hal lain yang dikhawatirkan Feri, amandemen ini akan menyasar isu lain, seperti mengembalikan fungsi MPR memilih presiden. Nantinya, ruang gerak presiden kembali dibatasi jika posisinya sebagai mandataris MPR.

 

Sebaliknya, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus secara pribadi mendukung agar MPR kembali diberi kewenangan menetapkan GBHN sebagai panduan, pedoman, arah penuntun dalam pembangunan nasional. Dia beralasan kewenangan menetapkan GBHN karena ada ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran keuangan pembangunan, serta ketidakselarasan pembangunan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.

 

Hal ini merujuk hasil riset mendalam kurun waktu 2004-2007 terkait efektivitas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang SPPN dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang perlu dievaluasi pelaksanaannya. Menurutnya, penerapan mekanisme yang serupa dengan GBHN tidak tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut sebuah negara, apakah itu menganut sistem parlementer atau presidensial. Sebab, praktik penerapan sejenis GBHN ini ternyata dijumpai di banyak negara dengan menganut kedua sistem dimaksud.

 

Seperti di Irlandia, dimana negara tersebut menganut sistem pemerintah parlementer menerapkan Haluan Negara yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 45 Konstitusi Irlandia 2015 berjudul Directive Prinsicples of Social Policy. Kemudian India, negara dengan sistem pemerintahan parlementer juga menerapkan Haluan Negara dalam konstitusinya seperti disebutkan secara tegas dalam Bab IV Konstitusi India dengan judul Directive Prinsiples of State Policy. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua