Senin, 14 October 2019

Dari Perusahaan Mengintip Isi Rekening Karyawan, Hingga Ganti Rugi Pengamen Korban Salah Tangkap

Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirim ke Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Klinik Hukumonline dengan taglinenya “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi maupun ahli atas masalah hukum sehari-hari. Tim Klinik menyajikan informasi hukum ke dalam artikel yang mudah dicerna masyarakat. Tak hanya artikel, kini edukasi hukum yang disampaikan oleh Klinik Hukumonline telah hadir dalam berbagai format seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Mulai dari wewenang perusahaan mengintip isi rekening karyawan, hingga ganti kerugian bagi pengamen korban salah tangkap.

 

  1. Arti Gugatan Prematur

Gugatan prematur adalah gugatan yang belum dapat diajukan ke pengadilan dikarenakan mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO).

 

Adapun dalam contoh putusan pengadilan, gugatan prematur menitikberatkan pada ketidaklengkapan/belum terpenuhinya upaya penyelesaian sengketa yang tersedia yang harus dilalui sebelum gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

  1. Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi?

Penyewa yang menolak melanjutkan pembayaran biaya sewa, sekalipun telah menyetujui jangka waktu sewa menyewa di muka, tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alih-alih, perbuatan ini lebih tepat disebut sebagai ingkar janji (wanprestasi).

 

Lalu, apa yang dapat dilakukan pihak pemberi sewa untuk mengatasi masalah ini? Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Kedudukan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan

Jaksa dan Penuntut Umum merupakan dua istilah yang harus dibedakan. Penuntut umum merupakan sebutan untuk jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan di muka hakim, sehingga sifatnya hanya fungsional yang melekat pada jaksa.

 

Di lingkup Kejaksaan Agung terdapat Subdirektorat Penuntutan, sehingga proses penuntutan, pemeriksaan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan akan melibatkan koordinasi berjenjang dengan subdirektorat dalam lingkup kerja masing-masing. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Hukumnya Menipu Calon Suami Agar Dinikahi

Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan di dalamnya. Menurut R. Soesilo, unsur pidana penipuan, yaitu perbuatan penipuan bermula dari usaha membujuk yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Usaha membujuk tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca di sini.

 

  1. Hukumnya Jika Biaya Listrik di Mall Merugikan Penyewa

Hubungan sewa menyewa antara penyewa dengan pemberi sewa timbul dari adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pelaksanaan perjanjian berpedoman pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai biaya tagihan listrik yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan atau adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi penyewa, penyewa dapat merujuk pada bunyi klausula terkait kewajiban pihak mall untuk mengajukan ganti kerugian atas wanprestasi.

 

Jika klausula mengenai pemberitahuan informasi tagihan listrik tidak ada dalam perjanjian, maka perbuatan pihak mall dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.

 

  1. Pengembalian Barang Curian yang Disita Kepada Korban

Untuk kepentingan pembuktian, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

Benda-benda yang disita penyidik dapat dikembalikan lagi kepada pihak yang bersangkutan jika perkara telah diputus, jika benda sudah tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan, jika perkara tidak jadi dituntut, atau jika perkara dikesampingkan atau ditutup demi hukum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di sini.

 

  1. Jika Perusahaan Mengintip Isi Rekening Karyawannya

Perusahaan tidak tergolong sebagai pihak yang mendapatkan pengecualian rahasia bank untuk mengakses rekening karyawannya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

 

Dengan demikian, menurut aturan, suatu perusahaan tidak punya otoritas untuk melihat history tabungan rekening karyawannya kecuali diizinkan secara tertulis oleh si pekerja/karyawan tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca pada tautan ini.

 

  1. Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat

Data pribadi adalah sebuah hal yang confidential, di mana tidak sembarang orang dapat mengakses, menyebarkan atau bahkan membocorkan data pribadi milik orang lain kepada publik begitu saja. Dalam hal ini, berbagai peraturan telah mengatur tentangnya serta telah memberi jaminan keamanan.

 

Namun demi kepentingan hukum, pemerintah dapat mengakses data pribadi penduduk. Apabila terjadi kebocoran data pribadi, terdapat beberapa pihak yang dapat bertanggung jawab, tergantung pihak mana yang membocorkannya. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca pada tautan ini.

 

  1. Jerat Hukum Buku Anak Bermuatan Asusila

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengatur bahwa penerbit berkewajiban untuk mencantumkan peruntukan buku sesuai dengan jenjang usia pembaca. Peruntukan buku dibagi menjadi tiga kategori, antara lain, buku untuk anak, remaja, atau dewasa. Jika tidak mencantumkan keterangan tersebut, maka penerbit dapat dikenai sanksi administratif.

 

Di sisi lain, penulis dan penerbit buku anak yang bermuatan asusila ternyata dapat dijerat sanksi pidana. Bagaimana ketentuannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di sini.

 

  1. Ganti Kerugian bagi Pengamen Korban Salah Tangkap

Pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban salah tangkap merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).Pasal tersebut pada dasarnya tidak membedakan korban salah tangkap berdasarkan jenis pekerjaannya, termasuk pengamen sekalipun. Terdapat pula contoh putusan yang memerintahkan negara membayar ganti rugi bagi para pengamen korban salah tangkap.

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik Hukumonline.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua