Senin, 14 Oktober 2019

Kemungkinan Nasib Uji Materi RUU KPK

 

Menurutnya, ada dua kemungkinan nasib pengujian RUU KPK yang diajukan para mahasiswa. Pertama, jika sudah memasuki sidang perbaikan permohonan belum juga memiliki nomor UU, maka sidang tidak berlanjut dan dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, jika sudah memasuki sidang perbaikan permohonan telah memiliki nomor UU, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.  

 

Jadi bagaimana nasib permohonan pengujian RUU KPK ini? Fajar menilai sidang perbaikan permohonan jangka waktunya 14 hari kerja setelah sidang pendahuluan. Sedangkan, batas waktu para pemohon memberikan perbaikan permohonannya jatuh pada tanggal 14 Oktober 2019. “Sekarang kan masih 14 hari biasa, tapi sidang perbaikan permohonan 14 hari kerja,” dalihnya.

 

Berbeda, Pengacara Konstitusi Viktor Santoso Tandiasa menilai selama dirinya berperkara di MK, jangka sidang permohonan pendahuluan ke sidang perbaikan permohonan selalu 14 hari biasa, bukan 14 hari kerja. Tapi, kalau sejak registrasi permohonan yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara ke sidang permohonan pendahuluan baru jangka waktu 14 hari kerja sesuai Pasal 34 ayat (1) UU MK.

 

“Selama sidang di MK, sejak sidang permohonan pendahuluan ke sidang perbaikan permohonan itu jangka waktunya 14 hari biasa, bukan 14 hari kerja,” kata Victor. Baca Juga: Sejuta Alasan Perppu KPK Harus Diterbitkan

 

Bila dilihat aturannya sesuai bunyi Pasal 39 ayat (2) UU MK, perbaikan permohonan harus sudah dimasukkan ke MK 14 hari biasa. Namun, kata dia, memang tidak diatur eksplisit (tegas) jangka waktu kapan MK menyidangkan sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan. “Tapi, lazimnya sidang perbaikan tepat hari ke-14 sekaligus batas akhir pemohon memasukan perbaikan permohonan,” ujar Viktor.

 

Meski begitu, menurutnya jika MK menggelar sidang perbaikan dalam perkara PUU No. 57/PUU-XVII/2019 hitungannya 14 hari kerja tidak melanggar UU atau Peraturan MK. Namun, Victor menilai perkara yang belum memasukan nomor UU-nya hingga batas akhir perbaikan permohonan pada 14 Oktober 2019, nantinya saat sidang perbaikan, MK tetap dapat memeriksa perkara pengujian UU yang belum bernomor itu.

 

“Tapi, tidak dapat dilanjutkan ke sidang tahap selanjutnya karena dianggap tidak ada objeknya,” kata dia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua