Senin, 14 October 2019

Kemungkinan Nasib Uji Materi RUU KPK

 

Dia menceritakan pengalamannya saat mengajukan uji materi UU MD3 belum memiliki nomor UU, tetapi saat telah masuk dalam sidang perbaikan permohonan objek perkara yang diajukan telah memiliki nomor UU, sehingga perkara UU MD3 ketika itu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

 

“Sepengetahuan saya, selama ini belum ada perkara yang diajukan ke MK diputus tidak dapat diterima karena belum memiliki objek atau nomor UU-nya belum ada. Sebab, selama ini ketika memasuki sidang perbaikan permohonan sudah memiliki nomor UU,” jelasnya.

 

Hari ini, Senin (14/10/2019), MK juga menggelar sidang pendahuluan uji materi Revisi UU KPK dengan Perkara No. 59/PUU-XVII/2019. Permohonan ini diajukan mahasiwa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah sekaligus berprofesi advokat yang bernaung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), diantaranya Heru, Setiyowati, Bachtiar, Netrawati, Yossi Yusnidar Dkk,

 

Dengan adanya permohonan Revisi UU KPK yang baru ini, Menurut Victor, tidak perlu khawatir pengujian Revisi UU KPK akan gugur di tengah jalan, diputus tidak dapat diterima karena permohonan uji materi Revisi UU KPK Perkara No. 57/PUU-XVII/2019 objeknya tidak ada.

 

“Kita bisa beracuan pada permohonan perkara yang baru terkait uji materi Revisi UU KPK ini, karena nantinya pada saat memasuki penyerahan berkas perbaikan permohonan atau sidang perbaikan permohonan (dipastikan) telah memiliki nomor UU yang telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua