Senin, 14 October 2019

Perkom Baru Mulai Berlaku, Kini Akuisisi Aset Wajib Lapor KPPU

Pasal-pasal inti yang membedakan pengaturan pada Perkom baru ini dengan ketentuan notifikasi sebelumnya, antara lain terkait dengan Kewajiban Notifikasi Merger/Akuisisi Aset.
Hamalatul Qur'ani
Jumpa pers KPPU terkait dikeluarkannya Perkom No.3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Senin (14/10). Foto: HMQ

Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) baru saja mengeluarkan Perkom No.3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Perkom yang diundangkan pada 3 Oktober 2019 ini, resmi menggantikan Perkom No.13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

 

“Langsung berlaku ketika diundangkan,” kata Kepala Biro Hukum KPPU, Ima Damayanti.

 

Adapun pasal-pasal inti yang membedakan pengaturan pada Perkom baru ini dengan ketentuan notifikasi sebelumnya, antara lain terkait dengan Kewajiban Notifikasi Merger/Akuisisi Aset. Sebelum terbitnya Perkom 3/2019, tak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan notifikasi merger, akuisisi dan konsolidasi aset ke KPPU.

 

Sekarang tak hanya berlaku untuk Merger/Akuisisi saham, setiap Merger/Akuisisi aset yang mengakibatkan nilai aset badan usaha hasil Merger/Akuisisi melebihi Rp2,5 triliun atau Merger/Akuisisi aset dengan nilai penjualan badan usaha hasil Merger/Akuisisi melebihi Rp5 triliun, wajib dilaporkan ke KPPU (Vide; Pasal 2 Ayat (4)).

 

Pasal 2:

  1. Dalam hal hanya salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan bergerak di bidang perbankan dan pihak lain bergerak di bidang lainnya, maka Pelaku Usaha wajib melakukan Notifikasi kepada Komisi apabila nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) atau nilai penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

 

Lantas, apakah dibenarkan memasukkan ketentuan baru akusisi aset dalam Perkom sekalipun hal itu tak diatur dalam UU 5/1999 dan PP 57/2010? Ima mengatakan ketentuan baru soal kewajiban notifikasi Merger/Akuisisi aset ini sudah melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tak lagi masalah.

 

Selama ini, katanya, KPPU sudah terlalu lama absen dalam mengawasi Merger/Akuisisi aset karena memang tak memiliki kewenangan untuk itu. Secara best practice, katanya, semua otoritas di berbagai negara sudah menerapkan kewajiban notifikasi untuk Merger/Akuisisi aset.

 

“Sudah dilakukan hampir disemua otoritas di berbagai negara, sehingga ini menjadi urgen. Selama ini kita luput dari perkara pengambilalihan asset,” katanya.

 

Selain soal Merger/Akuisisi aset, Perkom baru mengatur bahwa pelaku usaha wajib melengkapi dokumen yang diminta KPPU pada saat melakukan notifikasi Merger/Akuisisi. Pasal 10 Perkom a quo, tegas mengatur bahwa Komisi hanya menerima Notifikasi yang telah lengkap pada jam kerja Komisi dengan mencatat tanggal penerimaan dan mengeluarkan surat tanda terima.

 

(Baca: KPPU Sebut Bisa Batalkan Merger Bila RUU Persaingan Usaha Tak Kunjung Disahkan)

 

Kewajiban melengkapi dokumen terlebih dahulu itu, jelas mengandung konsekuensi ‘bisa mengakibatkan terjadinya keterlambatan notifikasi Merger/Akuisisi’ oleh Pelaku Usaha. Hal ini lantaran aktivitas Merger/Akuisisi tersebut dianggap belum melakukan notifikasi bila KPPU (direktorat merger) belum menyatakan bahwa dokumen pelaku usaha telah lengkap.

 

Jika hingga tenggat terakhir (maksimal 30 hari pasca Merger/Akuisisi berlaku efektif secara yuridis) KPPU belum juga menyatakan bahwa dokumen pelaku usaha telah lengkap sehingga notifikasi dianggap tak pernah dilakukan, maka sanksi denda akan tegas diberlakukan. Seperti diketahui, setiap keterlambatan notifikasi Merger/Akuisisi di KPPU akan dikenakan denda per hari Rp1 milyar dengan nilai denda maksimal Rp25 milyar.

 

Berikut rincian dokumen pendukung yang harus dipenuhi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 Perkom 3/2019:

  1. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan: 1. pada transaksi Pengambilalihan saham dan/atau Aset perusahaan, perusahaan pengambilalih sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi beserta anak-anak usahanya, dan perusahaan yang diambil alih beserta anak–anak usahanya. Khusus bagi perpindahan Aset, laporan keuangan perusahaan yang menerima atau mengambil alih Aset; 2. pada transaksi Penggabungan, perusahaan yang menerima penggabungan sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi beserta anak–anak usahanya, perusahaan yang menggabungkan diri beserta anak–anak usahanya; 3. pada transaksi Peleburan, perusahaan yang saling meleburkan diri sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi perusahaan yang mengendalikan perusahaan hasil peleburan beserta anak–anak usahanya;
  2. skema struktur kelompok pelaku usaha sebelum dan setelah transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan;
  3. anggaran dasar perubahan sebelum dan setelah transaksi dilakukan;
  4. profil perusahaan yang paling sedikit memuat identitas perusahaan termasuk informasi struktur pemegang saham, komisaris, dan direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan perusahaan, dan jangkauan pemasaran;
  5. ringkasan transaksi paling sedikit memuat tanggal efektif secara yuridis, nilai transaksi, dan perjanjianperjanjian terkait transaksi;
  6. rencana bisnis setelah transaksi dilakukan oleh para pihak; dan
  7. analisis dampak transaksi yang memuat paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar yang terdampak terkait dengan transaksi, dan manfaat transaksi bagi para pihak.

 

Selanjutnya, poin aturan baru yang tertuang dalam Perkom ini berkaitan dengan adanya penambahan aspek penilaian KPPU atas aktivitas Merger/Akuisisi. Bila sebelum lahirnya Perkom a quo, Ima menjelaskan penilaian oleh KPPU hanya menggunakan analisis konsentrasi pasar; hambatan masuk pasar (entry barrier); potensi perilaku anti persaingan; efisiensi dan/atau kepailitan, maka dalam perkom baru ini KPPU dalam menggunakan analisis lain dalam hal tertentu.

 

Metode analisis lain yang dimaksud meliputi analisis terhadap kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional; pengembangan teknologi dan inovasi; perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah; dampak terhadap tenaga kerja dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

 

Penting dicatat, dalam melaksanakan penilaian, Komisi dapat meminta dokumen pendukung dan/atau data tambahan kepada pelaku usaha. Bila pelaku usaha tak memenuhi dokumen pendukung dan/atau data tambahan itu, maka Komisi dapat menyimpulkan hasil penilaian menggunakan asumsi, dokumen dan/atau data yang dimiliki komisi. (Vide; Pasal 14)

 

Juru bicara KPPU Guntur Saragih menambahkan lahirnya Perkom 3/2019 ini merupakan upaya KPPU untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengawasan Merger/Akuisisi. Akhir-akhir ini, katanya, KPPU sedang gencar-gencarnya melakukan penegakan hukum terkait keterlambatan notifikasi merger, sebut saja proses penegakan hukum atas 12 transaksi merger yang sudah bertahun-tahun tak dilaporkan kepada KPPU.

 

“Kita tau di periode ini keterlambatan merger cukup intens ditangani, agar pelaku usaha semakin tau ada kewajiban notifikasi dan ada sanksi keterlambatan. KPPU ingin semakin tinggi tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha,” tukasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua