Selasa, 15 Oktober 2019

Catatan Kritis Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi Jilid I

Penegakan hukum digunakan sebagai alat kriminalisasi, diskriminasi, melanggar HAM dan merusak demokrasi. Penegakan dan pembangunan sektor hukum 5 tahun ke depan mengkhawatirkan dan berpotensi sama seperti sebelumnya.
Ady Thea DA
Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016. Foto: RES

Masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir dalam waktu dekat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menerbitkan beberapa catatan kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019, khususnya sektor hukum dan dan penegakan hukum.

 

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai selama 5 tahun terakhir proses penegakan hukum digunakan sebagai alat kriminalisasi, diskriminasi, melanggar HAM dan merusak demokrasi. Menurutnya, ini dapat dilihat dari maraknya kriminalisasi yang menjerat pihak yang kritis atau tidak sependapat dengan kebijakan atau pandangan pemerintah.

 

Isnur mencontohkan kasus terbaru, korban meninggal pasca demonstrasi di DPR belum lama ini, Akbar Alamsyah. Sebelum meninggal, Akbar ditemukan 10 hari setelah mengalami koma. Dia sempat mendapat perawatan intensif di RS Pelni, RS Polri, terakhir RSPAD Gatot Subroto. Menurut Isnur, bagian tulang tengkorak Akbar hancur, begitu pula ginjalnya. Ironisnya, kepolisian menetapkan Akbar sebagai tersangka pada 10 Oktober 2019 dan dia dimakamkan 11 Oktober 2019.

 

Selain itu, ada Dandhy Dwi Laksono, ditetapkan tersangka oleh kepolisian karena kritikannya di media sosial dan Ananda Badudu, dijemput aparat kepolisian karena dianggap menyalurkan dana untuk demonstrasi di DPR. Isnur menilai peristiwa seperti ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 2018, LBH menangani 22 kasus kriminalisasi yang menjerat masyarakat karena mempertahankan ruang hidupnya dan berpandangan kritis.

 

Pandangan Isnur terhadap penegakan hukum 5 tahun ke depan diperkirakan sama seperti saat ini yakni penegakan hukum digunakan sebagai alat untuk mengkriminalkan masyarakat. Bahkan, mengutip temuan Ombudsman, Isnur menuturkan persoalan penanganan demonstrasi di DPR itu merupakan masalah kelembagaan, bukan oknum. Berbagai prosedur dan peraturan terkait penanganan demonstrasi tidak pernah dievaluasi bagaimana implementasinya di lapangan.

 

Isnur juga menyoroti Pasal 30 ayat (3) huruf d UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang intinya mengatur pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Pengawasan ini dilakukan oleh Bakor Pakem seperti masa Orba. Menurutnya, mekanisme pengawasan ini menimbulkan diskriminasi bagi kelompok minoritas keagamaan. Seperti yang dialami kelompok Ahmadiyah dimana mereka mendapat surat pemanggilan rutin dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

 

“Outlook kami penegakan hukum sebagai alat untuk mengkriminalkan warga, diskriminasi, melanggar HAM, dan merusak demokrasi,” kata Isnur dalam diskusi di Jakarta, Senin (14/10/2019). Baca Juga: PSHK: Setengah Hati Reformasi Regulasi, Lemah Penegakan Hukum  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua