Selasa, 15 October 2019

Akhirnya Terbit Juga! Perpres Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Oleh: Priskila P. Penasthika*)

​​​​​​​Meski diapresiasi, Perpres ini masih menyisakan beberapa catatan dan pertanyaan.
RED
Priskila P. Penasthika. Foto: Istimewa

Pertengahan tahun 2009 dunia praktik hukum di Indonesia gempar karena terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009). Sebab, Pasal 31 (1) undang-undang tersebut mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

 

Terkait dengan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing, ayat 2 dari Pasal 31 mengatur bahwa perjanjian tersebut ditulis juga dalam bahasa nasional dari pihak asing yang menjadi pihak dalam perjanjian, dan/atau dalam bahasa Inggris. Sayangnya, tanpa memberikan kejelasan versi mana yang dianggap berlaku dan mengikat apabila perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

 

Selain itu, undang-undang ini juga diam sehubungan dengan sanksi atau akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, namun mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan penggunaan bahasa Indonesia.

 

Menanggapi permintaan penjelasan dari sejumlah pengacara yang resah atas ketentuan Pasal 31 UU 24/2009 ini, di penghujung tahun 2009 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) menerbitkan surat nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 yang mengklarifikasi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang bersifat privat komersial.

 

Singkatnya, dalam suratnya tersebut Menkumham menerangkan tiga perihal. Pertama, pelaksanaan ketentuan Pasal 31 UU 24/2009 menunggu sampai diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Kedua, peraturan perundang-undangan berlaku secara non-retroaktif. Ini artinya,perjanjian privat komersial yang telah ada sebelum terbitnya UU 24/2009 dan disusun hanya dalam bahasa Inggris adalah tetap sah, tidak batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan. Ketiga, merujuk asas kebebasan berkontrak, sampai dengan diterbitkannya peraturan presiden sebagaimana diamanatkan UU 24/2009, pada dasarnya para pihak dalam perjanjian bebas pula untuk menentukan bahasa yang digunakan dalam perjanjian yang mereka sepakati.

 

Setelah diterbitkannya Surat Menkumham ini, praktik penyusunan perjanjian privat komersial yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia dilakukan dengan menggunakan dwi bahasa, dalam bahasa Indonesia dan, umumnya, bahasa Inggris. Praktik ini dilakukan sembari menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana dari kewajiban ini.

 

Putusan Mahkamah Agung yang Menggegerkan

Enam tahun setelah terbitnya UU 24/2009, persoalan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kembali mengemuka karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/K/Pdt/2015 dalam perkara antara Nine AM Ltd melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari (Putusan Nine AM).

 

Dalam putusan ini, Majelis Hakim MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan perjanjian kredit yang disepakati oleh badan hukum Indonesia dan badan hukum negara bagian Texas dengan alasan perjanjian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak digunakannya bahasa Indonesia oleh para pihak dalam perjanjian kredit merupakan suatu sebab/causa yang terlarang. Sehingga, perjanjian kredit ini tidak memenuhi syarat sebab/causa yang halal dalam salah satu dari empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.

 

Lebih lanjut, sehubungan dengan klarifikasi dalam surat Menkumham, Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Menhukham tersebut “… tidak dapat melumpuhkan kata(-kata) ‘wajib’ yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 tahun 2009 karena Surat Menteri tidak termasuk kepada tata urutan perundang-undangan.” Itu artinya, Surat Menhukham ini dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

 

Tentunya putusan tersebut mengundang kekhawatiran dan kritik. Pertama, kekhawatiran akan terulangnya gugatan-gugatan serupa dalam Putusan Nine AM, yang mengakibatkan perjanjian-perjanjian yang telah ada dan tidak dituangkan ke dalam bahasa Indonesia dinyatakan batal demi hukum. Kedua, Putusan Nine AM ini justru menambah ketidakjelasan ruang lingkup keberlakuan dari ketentuan Pasal 31 UU 24/2009. Ketiga, dengan mengangkat semangat asas kebebasan berkontrak, jika perjanjian harus ditulis dalam bahasa yang tidak mereka pahami, bagaimana para pihak dapat mengetahui apakah isi perjanjian tersebut telah benar merefleksikan hasil kesepakatan mereka? Keempat, persoalan penerjemahan dokumen yang bukan merupakan penyelesaian terbaik. Sebab, tidak hanya menjadi beban tambahan dari segi waktu dan biaya, tetapi juga penerjemahan dokumen hukum dari dan ke dalam berbagai bahasa tidak selalu dapat dilakukan secara sama dan sebangun (congruent) karena bahasa hukum bersifat khusus dan berakar pada budaya dan sistem hukum tempatnya dipergunakan. Sehingga penerjemahan dokumen hukum harus selalu memperhatikan konteks budaya dan sistem hukum.

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009

Pada tanggal 30 September 2019 akhirnya Presiden menggenapi amanat Pasal 40 UU 24/2009 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019). Perihal kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Pasal 26 yang terdiri dari 4 ayat. Isi dan redaksi dari ayat pertama dan kedua dari Pasal 26 ini menegaskan ulang isi Pasal 31 UU 24/2009.

 

Sehubungan dengan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing, ayat 3 dari Pasal 26 Perpres 63/2019 ini menyatakan bahwa: “… bahasa asing tersebut digunakan sebagai padanan atau terjemahan bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.”  Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, ayat terakhir dari Pasal ini lebih lanjut mengatur bahwa, “… bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.”

 

Setelah ditunggu lebih dari 10 tahun, Perpres 63/2019 ini setidaknya menjawab satu pertanyaan dan kebingungan yang selama ini ada di benak para pelaku usaha dan pengacara, yaitu dalam hal perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, para pihak bebas menyepakati bahasa yang digunakan dalam perjanjian dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, untuk selanjutnya perlu dinyatakan secara tegas bahasa yang disepakati dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dinyatakannya ketentuan ini dalam Perpres 63/2019 patut diapresiasi karena sejalan dan mengusung semangat kebebasan berkontrak para pihak.

 

Masih Menyisakan Catatan dan Pertanyaan

Sebagaimanapun patut diapresiasinya penerbitannya, Perpres 63/2019 ini masih menyisakan beberapa catatan dan pertanyaan. Pertama, dengan berlakunya Perpres 63/2019 ini, berarti ada satu hal yang harus selalu diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, yaitu ditulis dalam bahasa Indonesia. Sekalipun melibatkan pihak asing, yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai bahasa Indonesia sama sekali, versi bahasa Indonesia dari perjanjian tersebut harus selalu ada, selain versi bahasa asingnya. Dengan ini apakah berarti terdapat formalitas tambahan dalam hukum perjanjian Indonesia? Lalu, jikalau terjadi pelanggaran terhadap formalitas perjanjian ini, apakah kemudian dapat dimintakan pembatalan perjanjian? Atau justru kemudian bahasa Indonesia menjadi syarat sahnya perjanjian?

 

Kedua, merujuk Pasal 44-nya, Perpres 63/2019 ini tidak berlaku surut. Bagaimana status perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelum diterbitkannya Perpres ini dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing? Merujuk isi Pasal 26 ayat (4) Pepres 63/2019, apakah para pihak dapat menentukan kemudian versi bahasa yang menjadi berlaku untuk perjanjian mereka? Selanjutnya, bagaimana juga status perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelum diterbitkannya Perpres ini dan tidak ditulis dalam bahasa Indonesia? Apakah ini artinya terhadap perjanjian-perjanjian tersebut masih terbuka kemungkinan diajukan gugatan dan dinyatakan batal demi hukum seperti dalam Putusan Nine AM? Perpres 63/2019 diam mengenai persoalan-persoalan ini. Apakah ini artinya perlu diterbitkan ketentuan terpisah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut?

 

Ketiga, Pasal 2 Pepres 63/2019 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa, selaras dengan nilai sosial masyarakat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perpres 63/2019 mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Menteri, dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, untuk mengatur mengenai kaidah bahasa Indonesia. Hal ini menjadikan proses penerjemahan dokumen hukum, seperti perjanjian, semakin tidak mudah. Peran penerjemah menjadi sangat krusial karena ia bertanggung jawab dan harus berpedoman pada bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam melakukan penerjemahan perjanjian dari dan ke dalam bahasa Indonesia.

 

Sementara itu, bahasa hukum mempunyai berbagai karakter yang unik. Sebab, ia adalah bahasa untuk tujuan khusus, sehingga tidak selalu dapat memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Selain itu istilah-istilah hukum umumnya bersifat polisemi, sehingga harus didefinisikan atau diartikan sesuai konteks untuk menghindari kesalahan dan kesalahpahaman (Heikki E.S. Mattilla, 2006). Apakah jika perjanjian-perjanjian tersebut dinilai tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, lantas artinya dapat dimintakan pembatalan terhadapnya? Apakah penerjemah, dalam hal ini, kemudian menjadi turut bertanggung jawab secara hukum?

 

Keempat, perhatian perlu diarahkan pada kontrak-kontrak elektronik yang marak dilakukan seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012), kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia, harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

 

Dengan mengingat hierarkhi ketentuan perundang-undangan, ini artinya ketentuan Pasal 26 Perpres 63/2019 tidak mengikat kontrak-kontrak elektronik karena kedudukannya lebih rendah dibanding PP 82/2012. Terhadap kontrak-kontrak elektronik, yang ditujukan kepada penduduk Indonesia, tidak dimungkinkan para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bahasa yang berlaku untuk dan mengikat kontrak mereka. Begitu pula terhadap perjanjian kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan apabila ditulis dalam dua bahasa, maka bahasa Indonesia yang dinyatakan berlaku.

 

Apakah penyusunan Perpres 63/2019 ini tidak sempat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang telah lebih dahulu ada dan mengatur pula mengenai bahasa dalam perjanjian? Apakah ini artinya juga penyusunan Perpres 63/2019 ini tidak menjalankan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

 

Kelima, Pasal 42 Perpres 63/2019 mengatur mengenai tugas Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Apabila suatu saat salah satu pihak dalam perjanjian merasa dirugikan atas penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah, apakah Pemerintah kemudian bertanggung jawab secara hukum karena tidak melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Perpres 63/2019 ini?

 

Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai sarana pemersatu, simbol kedaulatan dan usaha menunjukkan identitas bangsa memang sudah menjadi tugas Pemerintah. Namun demikian, berkaca dari polemik ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, Pemerintah terlalu jauh campur tangan dalam urusan privat, dalam hal ini termasuk perjanjian-perjanjian yang bersifat privat komersial. Seharusnya Perpres 63/2019 ini mengecualikan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat privat komersial.

 

*) Priskila P. Penasthika adalah Mahasiswa program doktor pada Erasmus Graduate School of Law di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua