Selasa, 15 Oktober 2019

Akhirnya Terbit Juga! Perpres Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Oleh: Priskila P. Penasthika*)

​​​​​​​Meski diapresiasi, Perpres ini masih menyisakan beberapa catatan dan pertanyaan.
RED
Priskila P. Penasthika. Foto: Istimewa

Pertengahan tahun 2009 dunia praktik hukum di Indonesia gempar karena terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009). Sebab, Pasal 31 (1) undang-undang tersebut mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

 

Terkait dengan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing, ayat 2 dari Pasal 31 mengatur bahwa perjanjian tersebut ditulis juga dalam bahasa nasional dari pihak asing yang menjadi pihak dalam perjanjian, dan/atau dalam bahasa Inggris. Sayangnya, tanpa memberikan kejelasan versi mana yang dianggap berlaku dan mengikat apabila perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

 

Selain itu, undang-undang ini juga diam sehubungan dengan sanksi atau akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, namun mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan penggunaan bahasa Indonesia.

 

Menanggapi permintaan penjelasan dari sejumlah pengacara yang resah atas ketentuan Pasal 31 UU 24/2009 ini, di penghujung tahun 2009 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) menerbitkan surat nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 yang mengklarifikasi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang bersifat privat komersial.

 

Singkatnya, dalam suratnya tersebut Menkumham menerangkan tiga perihal. Pertama, pelaksanaan ketentuan Pasal 31 UU 24/2009 menunggu sampai diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Kedua, peraturan perundang-undangan berlaku secara non-retroaktif. Ini artinya,perjanjian privat komersial yang telah ada sebelum terbitnya UU 24/2009 dan disusun hanya dalam bahasa Inggris adalah tetap sah, tidak batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan. Ketiga, merujuk asas kebebasan berkontrak, sampai dengan diterbitkannya peraturan presiden sebagaimana diamanatkan UU 24/2009, pada dasarnya para pihak dalam perjanjian bebas pula untuk menentukan bahasa yang digunakan dalam perjanjian yang mereka sepakati.

 

Setelah diterbitkannya Surat Menkumham ini, praktik penyusunan perjanjian privat komersial yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia dilakukan dengan menggunakan dwi bahasa, dalam bahasa Indonesia dan, umumnya, bahasa Inggris. Praktik ini dilakukan sembari menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana dari kewajiban ini.

 

Putusan Mahkamah Agung yang Menggegerkan

Enam tahun setelah terbitnya UU 24/2009, persoalan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kembali mengemuka karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/K/Pdt/2015 dalam perkara antara Nine AM Ltd melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari (Putusan Nine AM).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua