Partai politik berperan penting dalam sistem demokrasi. Konsideran UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diperbarui melalui UU No.2 Tahun 2011 menjelaskan parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.
Peneliti Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai regulasi yang berkaitan dengan partai politik seperti UU Parpol dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum sempurna. Perempuan yang disapa Nisa itu menyebut kelemahan yang ada dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu menyebabkan institusi partai politik korup, melanggengkan oligarki politik, memperkuat elitisme, dan membuat biaya politik mahal.
Hal tersebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik relatif rendah. Berbagai persoalan yang ada antara lain absennya metode rekrutmen calon yang transparan dan demokratis dalam setiap pilkada dan pemilu.
Selain itu, belum ada aturan yang mewajibkan pelaporan keuangan partai politik akuntabel dan berkala; audit keuangan tidak memadai; dan syarat membentuk partai politik sangat berat dan mahal. Belum lagi, masalah pendanaan partai politik menimbulkan politik transaksional dalam merekrut calon yang ingin maju dalam perhelatan pilkada dan pemilu. Misalnya calon menyetor kepada partai politik untuk mendapat daerah pemilihan (dapil) dan nomor urut yang sesuai harapan.
Syarat pembentukan partai politik juga berat dan sulit, sehingga memperkecil peluang bagi partai politik yang modalnya minim. “Pemilu kita mahal sejak proses awal pembentukan partai politik. Hanya partai politik yang bermodal besar saja yang bisa memenuhi berbagai syarat itu,” kata Nisa dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/10/2019). Baca Juga: Baca Juga: Catatan Kritis Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi Jilid II
Mahalnya biaya politik itu, menurut Nisa membuka peluang kepentingan pebisnis untuk masuk dan mendanai calon yang bersangkutan. Ketika calon itu terpilih, kepentingan pebisnis berpotensi menyetir norma-norma dalam UU. Karena itu, partai politik harus direformasi dengan cara merevisi UU Partai Politik. Ada sejumlah hal yang perlu disasar dalam revisi itu antara lain mengubah syarat pembentukan dan kepesertaan pemilu partai politik dengan prinsip proporsional.
Nisa melihat persyaratan pembentukan partai politik sangat berat mulai dari memiliki kantor dan pengurus di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Ketentuan ini harus diubah secara proporsional, sehingga partai politik boleh dibentuk dan jika mampu bisa ikut pemilu nasional atau hanya di tingkat kabupaten/kota tertentu saja.