Rabu, 16 October 2019

Privatisasi Aset Negara, Notaris Perlu Waspada Agar Tak Jadi Subjek Tipikor

Bila semua aturan dan ketentuan yang ada diimplementasikan dalam setiap perjanjian yang dibuat maka notaris dalam posisi aman.
Hamalatul Qur'ani
Para pembicara dalam Dalam diskusi bertajuk ‘Mitigasi Risiko Privatisasi Aset Negara dalam Perspektif Hukum Pidana’ yang diselenggarakan PP INI, Senin (14/10). Foto: RES

Bicara soal realisasi rencana pemindahan ibukota negara, tentu tak terlepas dari aspek pembangunan infrastruktur, pembebasan lahan, pengadaan tanah, barang dan jasa, kerjasama pemerintah dan swasta hingga privatisasi (swastanisasi) aset negara. Keterlibatan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik atas beragam transaksi bisnis mutlak diperlukan.

 

Ironisnya, sekalipun notaris membuat akta dengan iktikad baik (sekadar menjalankan tugas profesi, -red), tuduhan terlibat dalam pemufakatan jahat yang bisa merugikan keuangan negara hingga dikriminalisasi atas tindakannya dalam menjalankan tugas profesi notaris pada praktiknya masih dijumpai. Padahal, risiko kerugian dalam bisnis ‘tak melulu’ disebabkan karena pelanggaran pidana.

 

Sebagai profesi yang sama-sama merupakan officium nobile dengan profesi advokat, adakah hak imunitas yang melindungi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya? Bila suatu transaksi yang ditangani notaris terlibat langsung dengan keuangan negara dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, akankah notaris sebagai ‘pejabat umum’ turut dipersalahkan sebagai tersangka korupsi?

 

Dalam diskusi bertajuk ‘Mitigasi Risiko Privatisasi Aset Negara dalam Perspektif Hukum Pidana’ yang diselenggarakan PP INI, Senin (14/10), Notaris Pieter Latumeten mengingatkan bahwa notaris harus berhati-hati dalam menangani transaksi bila tak ingin terlibat masalah. Kode etik jabatan, UU terkait keuangan dan perbendaharaan negara serta ketentuan persetujuan DPR atau Pemerintah atas pengalihan suatu aset tertentu harus betul-betul dipahami dan diperhatikan.

 

“Jika semua aturan dan ketentuan itu kita implementasikan dalam setiap perjanjian yang kita buat maka kita aman,” ujarnya.

 

Ia mencontohkan, untuk aset dengan nilai di atas Rp100 milyar misalnya, pengelolaan barang hanya boleh dialihkan dengan persetujuan DPR, atau jika di atas Rp10 milyar harus dengan persetujuan presiden atau untuk pengalihan aset di bawah Rp10 milyar harus dengan persetujuan menteri keuangan. (Vide; Pasal 46 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Persetujuan itu harus betul-betul diperoleh notaris sebelum mengalihkan aset.

 

Pasalnya, karakter unik ketentuan hukum publik yang berkaitan dengan aset negara baik dalam bentuk uang tunai atau barang sangat mempengaruhi proses pengalihan asset. Sehingga, ada sifat melawan hukum bila unsur ini tak terpenuhi.

 

“Kita (notaris) dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan privatisasi asset negara harus berhati-hati. Kalau ada pengalihan asset yang harus ada persetujuan penuhi dulu, kalau ada sewa berapa lama jangka waktunya? Siapa yang punya kewenangan memberi persetujuan? dan syarat lainnya, itu harus kita pahami?” tanyanya.

 

Ia juga mengatakan, sekalipun notaris secara jabatan profesi dilindungi oleh UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tak menutup kemungkinan notaris yang lalai dan tidak berhati-hati masuk sebagai subjek pelaku tindak pidana korupsi.

 

(Baca: Diminta Ungkap Beneficial Owner, Notaris Pertanyakan Perlindungan Hukum)

 

Pasal 3 UU Tipikor, menggunakan frasa ‘setiap orang’ yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya yang bisa merugikan keuangan negara bisa dipidana karena melakukan perbuatan korupsi.

 

Pejabat yang dimaksud, katanya, kerapkali diidentikkan dengan pegawai negeri atau pejabat negara, padahal pejabat lain termasuk notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris juga termasuk kategori pejabat yang bisa menyalahgunakan kewenangannya dan merugikan keuangan negara.

 

Sekalipun notaris beritikad baik, kerugian dalam bisnis bisa saja tetap terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi. Tapi setidaknya, selama notaris berpegang teguh pada kode etik, UU Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait, maka resiko dijadikan tersangka tipikor bisa diantisipasi.

 

Terkait Privatisasi aset negara, pakar hukum pidana, Eddy O.S Hiariej mengatakan setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dari sudut pandang hukum pidana. Pertama, perumus aturan dan pengambil kebijakan perlu secara tepat mendefinisikan aset apa yang bisa diprivatisasi?

 

Menurutnya, jika UU yang mendasari pemindahan Ibukota negara nantinya mendefinisikan aset yang dapat diprivatisasi berkaitan dengan cabang-cabang produksi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, jelas bertentangan dengan UUD 1945. “Sehingga konsekuensinya akan sangat rentan menjadi objek uji materiil di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

 

Kedua, bagaimana bentuk privatisasi tersebut? Jika dalam bentuk BUMN, katanya, maka akan ada penyertaan modal negara, demikian pula halnya bila privatisasi dalam bentuk perum. Konsekuensi dari bentuk privatisasi yang digunakan ini berkaitan erat dengan bentuk pertanggungjawabannya bila terjadi kerugian. Bila melibatkan kekayaan negara, maka bila timbul kerugian keuangan negara bisa saja Notaris yang terlibat ‘ditarik-tarik’ sebagai terpidana tipikor.

 

“Karena itulah Jaksa, Polisi, KPK seharusnya memiliki kesamaan frekuensi dan pemaknaan soal kerugian keuangan negara,” katanya.

 

Ketiga, bila terjadi kerugian keuangan negara dan kekayaan BUMN dikategorikan sebagai kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara, maka bila ada tindak pidana yang merugikan keuangan negara tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tapi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana umum lainnya. 

 

“Dalam konteks ini yang terjadi adalah crimes against corporation atau employees crimes,” katanya.

 

Artinya, posisi korporasi dalam hal ini adalah korban atas kejahatan yang dilakukan oleh karyawan terhadap korporasi. Dalam UNCAC ada jenis korupsi di sektor privat. Pengaturan ini semata-mata bertujuan untuk melindungi perusahaan tersebut.

 

Sebaliknya, bila kekayaan BUMN dikategorikan sebagai ‘kekayaan negara’ dan terdapat tindak pidana yang merugikan BUMN, maka perbuatan yang mengakibatkan itu terjadi bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Notaris menjadi jabatan yang rentan dikriminalisasi terkait hal ini.

 

“Karena sebagian besar, boleh dikatakan hampir 90 persen tindak pidana Korupsi yang disidik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan selalu berkaitan dengan pengadaaan barang dan jasa,” katanya.

 

Keempat, Bagaimana pertanggungjawaban korporasi? Jika kekayaan BUMN adalah kekayaan terpisah, maka kejahatan yang dilakukan oleh BUMN sebagai korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Artinya, BUMN tersebut dapat dijatuhi pidana berupa denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sebaliknya, jika kekayaan BUMN adalah kekayaan negara maka jika terjadi tindak pidana yang menguntungkan BUMN (selain tipikor) BUMN sebagai korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

 

“Tidaklah mungkin negara yang melakukan penuntutan secara pidana, menuntut dirinya sendiri untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana,” katanya.

 

Terkait tindak pidana korporasi, pasal-pasal dalam UNCAC telah berupaya melindungi sektor swasta dari tindakan-tindakan koruptif setiap orang yang bekerja di sektor swasta tersebut. Hanya saja, memang pasal-pasal UNCAC sifatnya tidak wajib diadopsi oleh state parties.

 

Lantaran Indonesia sudah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, maka sudah sepatutnya Indonesia mengadopsi ketentuan UNCAC itu untuk melindungi swasta dari tindakan pegawainya yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian korporasi.

 

“Salah satu latar belakang internasionalisasi kejahatan korupsi adalah karena korupsi dianggap merusak pasar. Dalam hal ini adalah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang selalu melibatkan swasta,” tegasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua