Rabu, 16 October 2019

Privatisasi Aset Negara, Notaris Perlu Waspada Agar Tak Jadi Subjek Tipikor

Bila semua aturan dan ketentuan yang ada diimplementasikan dalam setiap perjanjian yang dibuat maka notaris dalam posisi aman.
Hamalatul Qur'ani
Para pembicara dalam Dalam diskusi bertajuk ‘Mitigasi Risiko Privatisasi Aset Negara dalam Perspektif Hukum Pidana’ yang diselenggarakan PP INI, Senin (14/10). Foto: RES

Bicara soal realisasi rencana pemindahan ibukota negara, tentu tak terlepas dari aspek pembangunan infrastruktur, pembebasan lahan, pengadaan tanah, barang dan jasa, kerjasama pemerintah dan swasta hingga privatisasi (swastanisasi) aset negara. Keterlibatan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik atas beragam transaksi bisnis mutlak diperlukan.

 

Ironisnya, sekalipun notaris membuat akta dengan iktikad baik (sekadar menjalankan tugas profesi, -red), tuduhan terlibat dalam pemufakatan jahat yang bisa merugikan keuangan negara hingga dikriminalisasi atas tindakannya dalam menjalankan tugas profesi notaris pada praktiknya masih dijumpai. Padahal, risiko kerugian dalam bisnis ‘tak melulu’ disebabkan karena pelanggaran pidana.

 

Sebagai profesi yang sama-sama merupakan officium nobile dengan profesi advokat, adakah hak imunitas yang melindungi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya? Bila suatu transaksi yang ditangani notaris terlibat langsung dengan keuangan negara dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, akankah notaris sebagai ‘pejabat umum’ turut dipersalahkan sebagai tersangka korupsi?

 

Dalam diskusi bertajuk ‘Mitigasi Risiko Privatisasi Aset Negara dalam Perspektif Hukum Pidana’ yang diselenggarakan PP INI, Senin (14/10), Notaris Pieter Latumeten mengingatkan bahwa notaris harus berhati-hati dalam menangani transaksi bila tak ingin terlibat masalah. Kode etik jabatan, UU terkait keuangan dan perbendaharaan negara serta ketentuan persetujuan DPR atau Pemerintah atas pengalihan suatu aset tertentu harus betul-betul dipahami dan diperhatikan.

 

“Jika semua aturan dan ketentuan itu kita implementasikan dalam setiap perjanjian yang kita buat maka kita aman,” ujarnya.

 

Ia mencontohkan, untuk aset dengan nilai di atas Rp100 milyar misalnya, pengelolaan barang hanya boleh dialihkan dengan persetujuan DPR, atau jika di atas Rp10 milyar harus dengan persetujuan presiden atau untuk pengalihan aset di bawah Rp10 milyar harus dengan persetujuan menteri keuangan. (Vide; Pasal 46 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Persetujuan itu harus betul-betul diperoleh notaris sebelum mengalihkan aset.

 

Pasalnya, karakter unik ketentuan hukum publik yang berkaitan dengan aset negara baik dalam bentuk uang tunai atau barang sangat mempengaruhi proses pengalihan asset. Sehingga, ada sifat melawan hukum bila unsur ini tak terpenuhi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua