Rabu, 16 October 2019

Politisi Muda Uji Syarat Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah

Majelis meminta agar permohonan mengurai kedudukan hukum secara jelas dihubungkan dengan kerugian konstitusional yang dialami para pemohon.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Sejumlah politisi muda yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2020 mendatang melayangkan uji materi aturan syarat batas usia untuk maju dalam pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah politisi muda yakni Tsamara Amani (PSI), Faldo Maldini dan Dara Adinda Kesuma Nasution (Gerindra) dan Cakra Yudi Putra (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia).

 

Kuasa Hukum Para Pemohon Rian Ernest menilai berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) terkait batas usia yang boleh mengikuti pilkada telah mereduksi sifat “demokratis” dalam pemilu/pilkada. Aturan itu berakibat menghalangi golongan muda ikut dari kontestasi pilkada dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat dari golongan muda.

 

Adanya aturan itu bisa ditafsirkan seolah-olah golongan muda dibawah umur 25 tahun dipastikan tidak mampu memimpin sebaik golongan usia yang lebih tua,” ujar Rian Ernest dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra di ruang sidang MK, Rabu (16/10/2019). Baca Juga: MK Diminta Perketat Syarat Mantan Terpidana Nyalon Kepala Daerah

 

Selengkapnya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyebutkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

 

Rian menilai Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada itu bertentangan dengan UUD 1945 Tahun 1945. Kalaupun Pasal 28J UUD 1945 memuat pembatasan hak warga negara, tetapi dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

 

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur batas usia dewasa seseorang. Misalnya, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengatur syarat seseorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah 21 tahun. Demikian pula, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa setelah umur 21 tahun dianggap sudah dewasa.  

 

Menurut Rian, hak Para Pemohon tersebut sejalan dengan prinsip dalam Universal Declaration of Human Rights yang dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintah negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”. Sedangkan Pasal 21 ayat (2)-nya disebutkan “Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

 

Karena itu, dalam petitum permohonannya, Para Pemohon meminta Majelis Mahkamah Konstiusi menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

 

Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Panel I Dewa Gede Palguna mengatakan Para Pemohon sebaiknya tidak perlu menambah dasar hukum dalam permohonannya. Pemohon sebaiknya perlu mengelaborasi hak konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU Pilkada tersebut serta menjelaskan kedudukan hukum Para Pemohon.

 

“Uraian tentang kedudukan hukum jangan dianggap sepele, karena itu tidak dapat menyakinkan Mahkamah. Jika Saudara tidak mampu menjelaskan bahwa Anda memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan ( permohonan tidak dapat diterima, red),” ujar Palguna.

 

Hal yang sama dikatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyarankan Para Pemohon perlu menjelaskan posisi masing-masing terkait dengan kedudukan hukum (legal standing). Kemudian, Saldi menyarankan Para Pemohon perlu memberi basis argumentasi yang kuat terhadap norma yang dipersoalkan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945.  

 

“Para pemohon perlu mengelaborasi kaitan norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon. Pemohon juga perlu melampirkan bukti dalam permohonannya,” sarannya.  

 

Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams pun meminta Para Pemohon memperbaiki identitas para pemohon karena hal ini terkait kedudukan hukum.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua