Kamis, 17 Oktober 2019

Menduniakan Prinsip Hukum Internasional yang Tumbuh di Negara-negara Asia

Hukum internasional senantiasa menjadi landasan bagi Indonesia dalam membentuk inisiatif kerjasama internasional.
Hamalatul Qur'ani
Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Development of International Law in Asia (DILA) menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk ‘The Grand Anatomy of State Practice In International Law In Asia for the Last 30 Years: Past, Present and Future’, 15-16 Oktober 2019. Foto: HMQ

Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Development of International Law in Asia (DILA) menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk ‘The Grand Anatomy of State Practice In International Law In Asia for the Last 30 Years: Past, Present and Future’, 15 - 16 Oktober 2019. Konferensi yang mengkaji beragam praktik hukum internasional yang berkembang di Negara-negara Asia itu dihadiri oleh 108 Peserta yang mewakili 23 Negara, baik Negara Asia maupun non-Asia.

 

Konferensi membahas berbagai isu-isu strategis mengenai hukum internasional dan perkembangannya di Asia seperti isu-isu Maritim, HAM, Lingkungan, Perdagangan, dan Investasi. Kegiatan Konferensi DILA ke-30 ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri, DILA dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Dr. iur. Damos Agusman dalam sambutan awal menjelaskan bahwa sejak merdeka Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional untuk mendapatkan pengakuan internasional dari negara-negara lain. Indonesia menjadi salah satu contoh negara di Asia yang berkontribusi dalam pembentukan hukum internasional sebagaimana dibuktikan dengan diakuinya konsep negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

 

Bahkan, Ia menyebut DILA didirikan pada tahun 1989 di Belanda atas inisiatif putra-putra terbaik Indonesia dan bertujuan untuk mendorong studi dan analisis topik dan isu di bidang hukum internasional, khususnya dalam perspektif Asia. “Untuk itu, Konferensi DILA ke-30 diharapkan dapat menjadi pendorong diplomasi dengan negara-negara di Asia, khususnya Indonesia, dalam mendukung perkembangan hubungan dan hukum internasional,” katanya.

 

Disambangi terpisah, Guru Besar Hukum Internasional FHUI yang sekaligus merupakan Ketua DILA, Hikmahanto Juwana menerangkan berdirinya DILA tak terlepas dari kehendak ketiga pendiri DILA untuk melihat dan mengukur seberapa besar perkembangan hukum internasional di berbagai Negara di Asia. Ketiga pendiri DILA itu terdiri dari Ko Swan Sik (Indonesia), MCW Pinto (Sri Lanka) dan JJG Syatauw (Indonesia). Ketiga pendiri ini, katanya, kala itu sama-sama tinggal di Belanda dan bekerja di berbagai institusi di Belanda. Tetapi pendiri dengan disiplin keilmuan hukum internasional sekaligus merupakan professor dan Indonesia adalah Prof. Ko Swan Sik dan Prof. JJG Syatauw.

 

Kalau selama ini bila bicara hukum Internasional lebih banyak merujuk ke Eropa, Amerika dan Australia, maka lewat DILA ini dicetuskan bagaimana melihat perkembangan hukum internasional di Asia termasuk prinsip-prinsip hukum internasional yang lahir dari pemikiran para ahli di Asia. Untuk merealisasikan visi itu, katanya, sejak awal diberdirikannya DILA para pendiri telah membuat sebuah ‘Asian Year book of International Law’. “Seperti jurnal, tapi bukan jurnal,” terangnya.

 

(Baca: Indonesia Tuan Rumah Konferensi Hukum Internasional Kawasan Asia)

 

Disitu dimuat berbagai artikel dan tulisan ilmiah dari para ahli tentang bagaimana praktek hukum internasional di Negara-negara Asia (state practice) seperti UU baru atau Putusan-putusan pengadilan terkait hukum internasional di Asia turut dimasukkan dalam Asian Year Book of International Law. Setelah program ini berjalan sekian lama, para pendiri sudah semakin sepuh, barulah para pakar-pakar hukum internasional muda mulai meneruskan estafet kepengurusan DILA, seperti Kevin YL Tan (DILA-Singapore), Seokwoon Lee (DILA-Korea) dan Hikmahanto sendiri (Chairman of DILA foundation).

 

“DILA berusaha terus kita hidupkan, dan Asian Year Book terus kita pertahankan,” tukasnya.

 

Selain Asian Year Book, katanya, juga ada ensiklopedia tentang state practice dari Negara-negara Asia tentang International Law. Indonesia sendiri, katanya, sudah masuk dalam proses pembuatan ensiklopedia itu. Dari produk ilmiah ini, diharapkan dunia internasional menjadi tahu, bahwa setiap norma baru yang muncul dalam praktek hukum internasional tak hanya merefleksikan praktek di Negara-negara eropa, amerika atau Australia saja, tapi juga bisa datang dari Asia.

 

Ia mencontohkan, prinsip hukum internasional yang bersumber dari Indonesia misalnya, yakni terkait konsep Negara kepulauan (Archipelagic State), pengembangan konsep hukum internasional terkait common heritage yang ada di United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982). Dulunya, katanya, konteks common heritage ini ditafsirkan ahli Eropa dengan konsep ‘first come, first serve’, tapi sekarang tafsiran atas konsep itu sudah bergeser.

 

Common heritage sekarang sudah dianggap sebagai warisan dari tuhan kepada umat manusia dan itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat di dunia. Jadi engga lagi hanya orang yang punya teknologi, punya uang dan punya professional yang bisa memanfaatkannya. Dan konsep baru itu lahir dari Asia,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Desra Percaya mengatakan hukum internasional senantiasa menjadi landasan bagi Indonesia dalam membentuk inisiatif kerjasama internasional, termasuk mendorong terciptanya kawasan yang aman dan makmur. Desra dalam forum ini berkesempatan mewakili Menteri Luar Negeri di depan para duta besar negara sahabat serta pengajar dan pakar hukum internasional dari berbagai negara pada pembukaan Konferensi DILA yang mengambil tema DILA at 30: The Grand Anatomy of State Practice in International Law in Asia for the Last 30 Years: Past, Present, and Future" di Jakarta (15/10).

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua