Kamis, 17 Oktober 2019

Minim Partisipasi Publik Penyebab Produk UU Berujung ke MK

Selama DPR periode 2014-2019, IPC mencatat 14 UU diuji materi ke MK dengan 116 permohonan. DPR selama ini dinilai tertutup dalam proses pembahasan RUU, sehingga minim menyerap aspirasi masukan dari masyarakat.
Rofiq Hidayat
Sejumlah narasumber dalam diskusi bertajuk 'Tinjauan dan Tantangan Fungsi Legislasi DPR' di Jakarta, Kamis (17/10). Foto: RFQ

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR periode 2014-2019 telah berakhir sejak 30 September 2019 lalu. Secara kuantitas kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 mengalami penurunan cukup signifikan dibanding periode sebelumnya. Selain kuantitas, kualitas (materi muatan) produk legislasi pun kerap berujung “gugatan” ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran dinilai bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945).

 

Hal ini disebabkan minimnya DPR-pemerintah menyerap aspirasi atau masukan publik dalam proses penyusunan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Padahal, idealnya proses pembahasan RUU dilakukan secara terbuka untuk menyerap aspirasi publik agar sesuai kebutuhan masyarakat.

 

Pandangan itu disampaikan Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Muhammad Ichsan dalam sebuah diskusi bertajuk “Tinjauan dan Tantangan Fungsi Legislasi DPR” di Jakarta, Kamis (17/10/2019). “Banyaknya UU yang disahkan, lalu di-judicial review di MK menunjukan DPR kurang mengakomodir aspirasi masyarakat sebagai stakeholder. DPR seolah tutup kuping enggan mendengar masukan masyarakat,” ujar Muhammad Ichsan. Baca Juga: Penyebab Menurunnya Produk Legislasi DPR

 

Berdasakan catatan IPC, kata Ichsan, ada 78 UU yang dihasilkan DPR periode 2014-2019 diantaranya 14 UU dimohonkan uji materi ke MK oleh sejumlah warga masyarakat dengan total sebanyak 116 permohonan.

 

Berikut 14 UU yang kerap dimohonkan pengujian UU di MK.

  1. UU No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) sebanyak 10 permohonan.
  2. UU Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU dengan 2 permohonan.  
  3. UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan dua permohonan.
  4. UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan 45 permohonan.
  5. Penetapan Perppu No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU dengan 1 permohonan.
  6. UU No.15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 dengan 1 permohonan.
  7. Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas dengan 4 permohonan.
  8. UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dengan 1 permohonan.
  9. UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada) dengan 20 permohonan.
  10. UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan 4 permohonan.
  11. UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan 2 permohonan.
  12. Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada dengan 2 permohonan.
  13. UU No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 dengan 3 permohonan.
  14. UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada dengan 19 permohonan.

 

Menurut Ichsan, dari 116 permohonan uji materi itu, tercatat 11 permohonan dikabulkan  sebagian dan 1 permohonan dikabulkan seluruhnya. Dengan banyaknya permohonan uji materi atas produk UU yang dihasilkan menunjukan ketidakpuasan publik dalam proses pembahasan RUU di DPR. “Sekaligus menegaskan bahwa UU yang dihasilkan tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum,” dalihnya.

 

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana berpandangan kinerja DPR periode 2014-2019 tak lebih baik daripada periode sebelumnya. Menurutnya, Parlemen Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Malahan kinerja DPR sejak era reformasi pun dinilai mengecewakan. “Apalagi produk legislasinya rendah. Periode 2014-2019 hanya 78 UU, ini titik terendah,”  kata dia dalam kesempatan yang sama. 

 

Menurutnya, banyaknya produk legislasi yang diuji materi ke MK menunjukan publik tidak percaya dengan proses pembahasan RUU di DPR. Minimnya kuantitas dan kualitas UU yang dihasilkan menjadikan masyarakat distrust terhadap DPR. “Banyak orang lari ke MK membuktikan orang tidak percaya dengan DPR. MK menjadi limpahan kekecewaan terhadap DPR. Ini anomali,” ujarnya.

 

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Rahmat melanjutkan perencanaan jumlah RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas kerap tidak koheren dengan anggaran per tahunnya. Misalnya pada 2015, target Prolegnas sebanyak 53 RUU. Namun, hanya 14 RUU yang berhasil dirampungkan hingga menjadi UU. “Ini membuktikan DPR dalam menetapkan target prolegnas seharusnya lebih realistis mempertimbangkan kapasitas dengan anggarannya,” sarannya.

 

Baginya, anggaran dalam pembuatan RUU dalam kurun satu periode mencapapi Rp1,57 triliun. Setiap tahunnya dianggarkan Rp316 miliar dalam proses pembuatan semua RUU dalam satu tahun. Dia merinci biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan 1 RUU sebesar Rp11 miliar. “Adanya gap (kesenjangan) antara alokasi anggaran dan kualitas produk legislasi yang dihasilkan.”

 

Selain mengusulkan adanya reformasi anggaran, dia berharap kebijakan open parliamentary dapat direalisasikan dan dibarengi adanya transparansi dan akuntabilitas DPR dari aspek anggaran. “Transparansi anggaran DPR masih minim karena selama ini publik masih sulit mendapat informasi tentang politik anggaran di DPR. Anggaran ini tidak ada pengawasan dari masyarakat,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua