Jumat, 18 October 2019

Hak Bebas Berekspresi dan Tantangannya bagi Generasi Muda Oleh: Fitra Arsil*)

​​​​​​​Tantangan bagi para anak muda ini adalah bagaimana menempatkan diri mereka di dunia maya sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri.
RED

Pada era globalisasi saat ini, kemudahan untuk mengakses informasi melalui internet merupakan suatu keniscayaan. Betapa tidak, pada genggaman setiap orang sudah ada gawai yang memudahkan akses untuk berselancar di dunia maya. Kemudahan ini ternyata juga mempengaruhi kebiasaan seseorang untuk mengekspresikan dirinya. Bila sebelumnya orang-orang mengekspresikan dirinya melalui dunia nyata, maka mengungkapkan ekspresi di dunia maya menjadi tren saat ini.

 

Kebebasan berekspresi atau freedom of expression merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang memuat unsur-unsur atau karakteristik dari sikap ekspresif yang meliputi komunikasi, informasi, dan pengaruh (Guinn, 2005).

 

Ekspresi sendiri dimulai dari adanya komunikasi yang kemudian mentransfer beragam informasi, tujuan dari informasi ini nantinya adalah adanya untuk dapat menghasilkan pengaruh yang mengubah kenyataan hidup, cara pandang, maupun posisi dari si penerima informasi.

 

Di samping unsur-unsur yang terkandung dari kebebasan berekspresi, David E. Guinn juga berpendapat bahwa kebebasan berekspresi dapat pula dilihat dari fungsinya yang mencakup fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual lebih menekankan kepada peran ekspresi sebagai bentuk aktualisasi diri seseorang dalam menemukan jati dirinya. Di sisi lain, fungsi sosial lebih menekankan adanya kegiatan sosial dalam penyaluran ekspresi tersebut. Dalam konteks ini, sangat dimungkinkan terbentuknya berbagai komunitas yang menjadi wadah penyaluran masing-masing bentuk ekspresi.

 

Jaminan Hak Bebas Berekspresi

Untuk melindungi kebebasan berekspresi warga negara, tentu diperlukan jaminan dalam suatu produk hukum. Menurut Thomas Emerson, kebebasan berekspresi perlu dijamin karena memiliki berbagai urgensi. Pertama, membantu seseorang untuk mendapatkan kepuasan. Kedua, membantu untuk menemukan kebenaran. Ketiga, memperkuat kemampuan setiap individu dalam membuat keputusan. Keempat, menyediakan mekanisme yang mendukung terwujudnya keseimbangan antara stabilisasi dan perubahan sosial.

 

Keempat urgensi ini telah mencerminkan hakikat dari kebebasan berekspresi itu sendiri sebagai bagian dari komunikasi yang melibatkan dua atau lebih pihak. Dengan demikian, terdapat dua jenis hak dalam kebebasan berekspresi, yaitu hak untuk berekspresi itu sendiri dan juga hak untuk mendengarkan atau menerima ekspresi tersebut (Wiratraman, 2014).

 

Urgensi lainnya dapat dilihat dalam hubungan kebebasan berekspresi dengan demokrasi. John Stuart Mill berpendapat bahwa kebebasan berekspresi memiliki peran sentral dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tidak tiran. Peran ini dimulai ketika proses pengisian jabatan pemerintahan melalui pemilu. Untuk memilih calon yang paling baik dibutuhkan akses dan keterbukaan informasi tentang peserta pemilu. Hal ini penting agar masyarakat mempunyai informasi yang cukup dalam memilih calon yang tepat untuk duduk dalam pemerintahan.

 

Mengingat peran penting dari kebebasan berekspresi tersebut, menjadikannya salah satu hak asasi yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang kemudian diatur di dalam Pasal 19 DUHAM. Aturan ini kemudian menjadi diperkuat dalam Internasional Convention on Civil and Political Rights (ICCPR). Kebebasan berekspresi diatur di dalam Pasal 19 ICCPR dengan rumusan setiap orang berhak untuk berpendapat dan bebas untuk menyatakan pendapat. Kebebasan ini juga mencakup bebas untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran, terlepas dari berbagai pembatasan.

 

Di Indonesia, jaminan tentang kebebasan berekspresi telah diatur dalam level konstitusi maupun undang-undang. Pada mulanya, terjadi perdebatan sengit di Sidang BPUPK tentang pengaturan HAM. Soekarno dan Soepomo menolak jaminan HAM dalam konstitusi karena lahir dari pemikiran individualistis dan tidak sesuai dengan tujuan negara yang hendak memajukan kesejahteraan umum.

 

Pendapat yang berseberangan datang dari Hatta dan Yamin. Keduanya memandang bahwa pemuatan jaminan HAM dalam konstitusi bukanlah ditujukan untuk melemahkan kekeluargaan dan memperkuat individualisme. Muatan itu lebih ditujukan pada tujuannya untuk menjamin perlindungan  warga negara sekaligus mencegah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Hingga pada akhirnya, muatan mengenai HAM diatur secara terbatas pada Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

 

Amendemen UUD 1945 membawa angin segar bagi pengaturan tentang HAM. Jaminan tentang kebebasan berekspresi juga dapat dijumpai pada Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini mengatur tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, warga negara mendapatkan jaminan konstitusional terkait dengan hak yang berhubungan dengan informasi.

 

Pengaturan lainnya juga dapat ditemukan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Kedua UU tersebut pada akhirnya memperkuat jaminan tentang hak bebas berekspresi bagi warga negara. Jaminan untuk bebas berekspresi dalam berbagai aturan ini sangat penting terutama Indonesia telah memasuki fase demokratis. Berbeda dengan fase pada Orde Baru yang serba membatasi informasi, maka fase demokratis ini tabir pembatas itu kemudian dibuka.

 

Namun demikian, perlu diingat bahwa dengan adanya jaminan bebas berekspresi diatur dalam konstitusi bukan berarti tidak dibatasi sama sekali. Pasal 29 ayat (2) DUHAM menyatakan bahwa HAM dapat dibatasi melalui undang-undang dan juga nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian ini, kita memiliki Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam level konstitusi telah diatur pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pada level undang-undang, kita memiliki UU ITE, khususnya untuk pembatasan ekspresi melalui dunia maya. Jadi, adanya pembatasan ini bukan berarti untuk membatasi HAM, tapi untuk mengatur agar HAM tetap dapat dijalankan sesuai dengan koridor yang berlaku.

 

Tantangan bagi Generasi Muda

Perkembangan internet yang sangat pesat ternyata juga mengubah budaya dari masyarakat. Salah satu perubahannya adalah jika dulu orang berekspresi melalui tulisan, poster, dan lainnya, sekarang orang dapat dengan mudah berekspresi di dunia maya melalui akun media sosial masing-masing. Kondisi ini dapat dilihat dari para generasi muda saat ini. Begitu banyak akun media sosial, seperti LINE, Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya yang dapat menjadi sarana aktualisasi diri mereka.

 

Kemudahan yang diperoleh generasi muda ini sudah seharusnya diiringi pula oleh tanggung jawab mereka di dunia maya. Tantangan bagi para anak muda ini adalah bagaimana menempatkan diri mereka di dunia maya sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri.

 

Keresahan inilah yang ditangkap oleh Tim Pengabdi Fakultas Hukum UI yang mengadakan Training for Trainers: Pendidikan Hak Bebas Berekspresi bagi Siswa SMA. Pada kegiatan ini, Tim Pengabdi menekankan pentingnya tanggung jawab di media sosial. Tanpa disadari, para anak muda ini menganggap bahwa akun media sosial yang mereka miliki adalah ranah privasi. Padahal, ketika mereka telah membagikan ekspresi mereka melalui akun sosial media mereka, maka itu sudah menjadi ranah publik. Singkatnya, dunia dalam media sosial sudah beralih layaknya dunia nyata.

 

Pelatihan yang diberikan juga menekankan bagaimana trik menggunakan sosial media yang bertanggung jawab. Selain itu juga diberikan pemahaman tentang UU ITE yang selama ini dianggap mengekang kebebasan berekspresi seseorang. Harapannya, dari pelatihan yang diadakan tersebut, para siswa/i SMA/MA yang juga aktif dalam organisasi sekolahnya, dapat menjadi duta di sekolahnya masing-masing. Dengan demikian, akan semakin banyak generasi muda yang sadar dan paham tentang menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

 

*)Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. adalah Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua