Sesuai UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membolehkan DPR, Pemerintah, dan DPD mengajukan RUU) di luar daftar Proglegnas baik jangka panjang (lima tahunan) maupun tahunan. Namun, pengajuan RUU di luar Prolegnas ini harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur Pasal 23 UU Perubahan Pembentukan Peraturan itu.
Kepala Pusat Perancangan Perundang-Undangan Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul mengakui selama ini membolehkan pengajuan RUU selain yang sudah ditentukan dalam daftar Prolegnas. Dalam praktik hal ini disebut RUU Kumulatif Terbuka yang biasanya karena ada amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau ada kebutuhan yang mendesak.
Dia menerangkan ketika ada amanat tindak lanjut putusan MK terkait revisi atau pembuatan UU tertentu, dimungkinkan DPR, pemerintah, ataupun DPD mengajukan perubahan RUU penyesuaian. Seperti Revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum lama ini disahkan DPR terkait batas usia pernikahan; RUU Sumber Daya Air yang belum lama ini disahkan menjadi UU sebagaimana perintah putusan MK; RUU Perkoperasian telah rampung di pembahasan tingkat pertama.
“Atau ketika ada ratifikasi perjanjian internasional (tindak lanjutnya dituangkan dalam UU, red), atau ada kebutuhan mendesak,” ujarnya. Baca Juga: Syarat DPR-Presiden Boleh Ajukan RUU Di Luar Prolegnas
Ketika ada perintah putusan MK yang mengamanatkan dibuatnya sebuah RUU tertentu, DPR dapat segera membuat naskah akademik dan memasukan draf RUU dalam Prolegnas. Terlebih, jika ada agenda DPR yang khusus membahas penetapan Prolegnas, ketika ada RUU yang dianggap mendesak, dapat otomatis masuk tanpa perlu ditetapkan dalam Prolegnas baru. “Jadi otomatis,” imbuhnya.
Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2019
(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. |
Peneliti Indonesia Parlemen Center (IPC) Muhammad Ichsan menilai pengajuan RUU di luar Prolegnas bukanlah pelanggaran. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Hanya saja, menurutnya pengajuan RUU di luar Prolegnas harus memenuhi syarat.