Minggu, 20 October 2019

Penjelasan Hukum Soal Pelantikan Presiden RI Harus 20 Oktober

Konvensi hukum tata negara sejak pemilihan Presiden pertama pasca reformasi.
Normand Edwin Elnizar
Joko Widodo saat dilantik menjadi Presiden RI Periode 2014-2019 di Gedung DPR/MPR. Foto: RES

“Sebenarnya istilah pelantikan tidak ditemukan dalam UUD 1945, yang ada bahwa Presiden dan Wakil Presiden ini mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Majelis Persmusyaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya,” kata Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, mengawali penjelasannya kepada hukumonline.

 

Bayu meluruskan salah kaprah konsep ‘pelantikan’ Presiden dan Wakil Presiden yang telanjur dikuatkan dalam pasal 33 UU No.17 Tahun 2014 jo. No.42 Tahun 2014 jo. No.2 Tahun 2018 jo. No.13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

 

Menurut Bayu, ketentuan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi era reformasi telah menempatkan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sejajar dengan lembaga kepresidenan. Tidak tepat untuk mengatakan Presiden RI pasca amandemen dilantik oleh MPR. Presiden dan Wakil Presiden hanya disaksikan dalam pengucapan sumpah jabatannya itu oleh MPR.

 

Apakah periode tersebut harus dimulai pada tanggal 20 Oktober? Ia mengatakan bahwa konstitusi hanya mengatur durasi periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun. Satu-satunya yang ditegaskan UUD 1945 adalah periode tersebut harus diawali dengan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MPR atau DPR.

 

“Kalau kita lihat, itu harus pada saat berakhirnya masa jabatan Presiden sebelumnya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan Presiden,” ujarnya. Mengenai tanggal 20 Oktober, Bayu merujuk pada perjalanan sejarah pergantian masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sejak era Presiden Gus Dur. Tepat 20 tahun lalu, Gus Dur mulai menjabat pada 20 Oktober 1999 setelah memenangkan pemilihan Presiden yang masih dilakukan oleh MPR.

 

Ia mengingatkan bahwa saat Gus Dur mengucapkan sumpah jabatan Presiden, belum terjadi amandemen UUD 1945. Saat itu Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Supremasi MPR saat itu menempatkannya lebih tinggi dari Presiden dan Wakil Presiden. Gus Dur dipilih oleh MPR sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999 dan langsung dilantik oleh MPR pada hari yang sama.

 

“Beliau dipilih dan dilantik MPR pada 20 Oktober 1999, jadi dihitung perode lima tahun sejak itu ketemu tanggal 20 Oktober 2004,” Bayu menjelaskan. Sejak saat itu tanggal 20 Oktober menjadi hari pergantian periode kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.

 

Pada 20 Oktober 2004 adalah hari pertama Presiden SBY menjabat usai memenangkan pemilihan umum. “Selama konstitusi kita belum diubah pasti akan selalu 20 Oktober,” ujarnya. Perlu diingat bahwa Presiden Megawati menjabat karena meneruskan masa jabatan Gus Dur yang dimakzulkan oleh MPR di tengah masa jabatan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Presiden.

 

(Baca: Presiden Jokowi Diminta Berkomitmen Lindungi Hutan)

 

Perhitungan tetap di tanggal yang sama yaitu 20 Oktober ini dibenarkan oleh Bivitri Susanti. Akademisi hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini menyebutnya sebagai konvensi hukum tata negara di Indonesia. “Bahkan yang lebih tepat juga harus di jam yang sama. Kalau dicari di konstitusi dan undang-undang memang nggak ada, ini konvensi ketatanegaraan,” katanya yang biasa disapa Bibip ini.

 

Bibip menyebut ini sebagai cara untuk konsisten soal kesinambungan masa jabatan Presiden pasca reformasi. Pertimbangannya adalah memastikan tidak terjadi jeda kekosongan jabatan Presiden. Penelusuran hukumonline menemukan terjadi variasi tanggal pergantian masa kepemimpinan Presiden sebelum Presiden Gus Dur.

 

Presiden BJ Habibie yang semula Wakil Presiden langsung dilantik pada 21 Mei 1998 tepat setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti di tengah masa jabatannya. Sejarah masa Orde Baru mencatat bahwa Presiden BJ Habibie juga dilantik secara tidak lazim.

 

Pelantikannya terjadi di Istana Negara dan hanya disaksikan oleh sejumlah pejabat MPR serta Mahkamah Agung. Belum ada pasal 9 ayat 2 UUD 1945 hasil amandeman yang menjadi dasar praktik tersebut kala itu. Namun karena kondisi negara dalam keadaan darurat di tahun 1998, praktik tersebut tetap dinyatakan sah.

 

Sedangkan Presiden Soeharto selalu dilantik pada bulan Maret sejak pertama ditetapkan sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 melalui Ketetapan MPR Sementara No.XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Kala itu Presiden Soekarno dipecat sebagai Presiden oleh MPR Sementara pasca kondisi darurat negara tahun 1965.

 

Setahun setelahnya pada 27 Maret 1968 Pejabat Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Presiden  melalui Ketetapan MPR Sementara No.XLIVMPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPR Sementara No.IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.

 

Selanjutnya, ia kembali dilantik sebagai Presiden pada 23 Maret 1973 dan juga pada 23 Maret 1978. Periode selanjutnya tanggal pelantikan Presiden Soeharto berubah menjadi 11 Maret 1983 dan seterusnya selalu sama hingga 11 Maret 1998. Belum ada penjelasan hukum yang memadai soal pergeseran tanggal pelantikan Presiden di masa Orde Baru tersebut selain alasan kesepakatan politik semata.

 

Mengenai kapan Presiden harus mengumumkan susunan kementerian, Bibip merujuk pasal 16 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji,” katanya. Lazimnya pengumuman susunan ini beserta nama Menteri yang akan memimpinnya.

 

Jika Presiden ingin mengubah susunan kementerian atau membubarkannya harus dengan pertimbangan DPR sebelum batas waktu tersebut. Namun ada tiga kementerian yang tidak bisa diubah atau dibubarkan Presiden berdasarkan undang-undang ini yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Sementara pembubaran Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan DPR.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua