Senin, 21 Oktober 2019

5 Isu Pokok dalam UU Kehutanan

Kasus karhutla jadi pemantik untuk merevisi UU Kehutanan. Indonesia membutuhkan regulasi tegas dan mengikat semua pihak dalam upaya pencegahan karhutla dan perlindungan masyarakat hukum adat di sekitar kawasan hutan.
Rofiq Hidayat
Suasana RDPU Komite II DPD di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (21/10). Foto: RFQ

Kasus kebakaran hutan (Karhutla) yang terjadi berbagai daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak termasuk negara tetangga. Sebab, dampak asap akibat karhutla mencemari udara sekitarnya dan jutaan anak terkena penyakit saluran pernapasan. Sementara penegakan hukum seolah tak berdaya. Kondisi ini dapat menjadi momentum untuk merevisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 

Harapan ini disampaikan Ketua Umum Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad H Wibowo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Komplek Gedung Parlemen, Senin (21/10/2019). “Saya betul-betul mohon, tolong ini (Revisi UU Kehutanan) dijadikan isu di DPD,” ujarnya.

 

Dradjad berpendapat penting didorong untuk merevisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab, muatan materi UU Kehutanan ini sebagian sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Termasuk merevisi penanganan Karhutla agar menjadi lebih spesifik.“Tapi, sambil revisi UU Kehutanan berjalan, pemerintah tetap terus berupaya mengambil tindakan mengatasi karhutla ini,” pintanya.

 

Dia menilai penanganan karhutla terlampau menekankan pada penegakan hukum seolah hanya pencitraan semata. Sebab faktanya, semua pelaku yang diproses secara hukum hanya sebagian kecil yang berlanjut ke pengadilan. “Karena lebih ke arah pencitraan itu akhirnya jadi agak kurang efektif. Tapi, bukan penegakan hukum tidak perlu, itu sangat penting,” ujarnya.

 

“Semestinya, penegakan hukum terhadap kasus karhutla secara sengaja (kriminal) berlaku terhadap siapapun tanpa pandang bulu terlepas motifnya karena ingin membuka lahan perkebunan atau pertanian.”

 

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Hariadi Kartodihardjo menyarankan penegakan hukum terhadap kasus karhutla mesti diefektifkan agar menimbulkan efek jera. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan agar bisa bersikap tegas tanpa pandang bulu untuk menindak para pelaku karhutla.

 

Menurut Prof Hariadi, ada lima isu pokok dalam revisi UU Kehutanan. Pertama, kawasan hutan. Sejak 2005, terdapat delapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah isi UU Kehutanan terutama mengenai kawasan hutan. Seperti definisi/batasan kawasan hutan, hak menguasai negara yang meliputi hak individual termasuk pengelolaan tambang di kawasan hutan lindung.

 

“Khusus definisi kawasan hutan belum terdapat mekanisme penyelesaian konflik lahan hutan. Bila tak dapat diselesaikan melalui program perhutanan sosial, maka dapat dilakukan melalui resettlement dan penegakan hukum.”

 

Baca:

 

Kedua, efisiensi usaha perhutanan. Menurutnya, UU Kehutanan tak dapat memberi terobosan perizinan atau ekonomi pemanfaatan hasil hutan agar menjadi efisien. Bentuk perizinan per komoditas hasil hutan seperti tertuang dalam Pasal 23-29 UU Kehutanan menjadi panjangnya mata rantai proses perizinan. Bahkan, menjadi menghambat inovasi dalam meningkatkan produktivitas.

 

Ketiga, proses rehabilitasi hutan dan lahan yang bermasalah. Keempat, ketimpangan organisasi dengan pemusatan sumber daya di ibu kota dan provinsi. Kelima, hubungan UU Kehutanan dengan UU lain yang tidak sinkron perlu menjadi perhatian. Misalnya, UU Kehutanan dengan pelaksanaan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

 

Menurutnya, ada sejumlah kelemahan dalam UU Kehutanan itu tak memungkinkan memperbaiki pembangunan kehutanan. Namun melihat situasi kasus maraknya karhutla dan usia UU yang sudah 20 tahun menjadi keharusan dilakukan revisi UU Kehutanan. “Perubahan isi UU Kehutanan mendesak dilakukan,” tegasnya.

 

Badan khusus karhutla

Ketua Komite II DPR Yorrys Raweyai sependapat dengan pandangan Dradjad dan Prof Hariadi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan regulasi tegas dan mengikat semua pihak dalam upaya pencegahan karhutla. Regulasi tersebut harus melibatkan semua sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan baik dari sisi pengelolaan, pemeliharaan,  maupun pelestariannya.

 

Misalnya, pemerintah harus dapat membangun sarana prasarana dalam upaya pencegahan dan pemadaman kasus karhutla secara efektif. Untuk itu, dalam revisi UU Kehutanan ini,  Yorrys mengusulkan dibentuknya badan khusus yang menangani masalah karhutla agar penanganan karhutla tersentral dan lebih sistematis.

 

“Kebakaran hutan ini bukan masalah baru, pemerintah harus membuat satu regulasi khusus tentang bagaimana pencegahan itu (efektif). Kalau regulasi sekarang dibebankan kepada sektoral, maka itu bukan solusi,” kata dia.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Simbolinggi menyoroti aspek keberadaan masyarakat hukum adat. Sebab, masyarakat hukum adat banyak yang menempati kawasan hutan sebagai tempat tinggal. Dia menyesalkan sikap pemerintah yang menempatkan hutan sebagai “emas hijau” yang selalu dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat.  

 

Pihaknya, kerap melakukan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat yang mengalami hambatan dalam mengakses hak mereka atas hutan adat. Termasuk pemanfaatan hasil hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat hukum adat. Padahal pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat tertuang dalam Pasal 67 UU Kehutanan.

 

“Meski sudah ada Pasal 67 UU Kehutanan, tapi ada sekitar 75 Perda di sejumlah daerah justru mempersulit masyarakat adat untuk mengakses hutan adat sebagai sumber kehidupan mereka,” keluhnya.

 

Anggota Komite II DPD Yustina menambahkan selama ini masyarakat adat di wilayahnya sudah lelah menunggu peraturan daerah (Perda) yang melindungi hak-hak masyarakat adat yang menetap di kawasan hutan. “Sudah berkali-kali masyarakat adat menanyakan Perda yang melindungi hutan adat, tapi sampai sekarang belum jadi-jadi,” tambah senator asal Kalimantan Tengah itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua