Senin, 21 October 2019

5 Isu Pokok dalam UU Kehutanan

Kasus karhutla jadi pemantik untuk merevisi UU Kehutanan. Indonesia membutuhkan regulasi tegas dan mengikat semua pihak dalam upaya pencegahan karhutla dan perlindungan masyarakat hukum adat di sekitar kawasan hutan.
Rofiq Hidayat
Suasana RDPU Komite II DPD di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (21/10). Foto: RFQ

Kasus kebakaran hutan (Karhutla) yang terjadi berbagai daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak termasuk negara tetangga. Sebab, dampak asap akibat karhutla mencemari udara sekitarnya dan jutaan anak terkena penyakit saluran pernapasan. Sementara penegakan hukum seolah tak berdaya. Kondisi ini dapat menjadi momentum untuk merevisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 

Harapan ini disampaikan Ketua Umum Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad H Wibowo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Komplek Gedung Parlemen, Senin (21/10/2019). “Saya betul-betul mohon, tolong ini (Revisi UU Kehutanan) dijadikan isu di DPD,” ujarnya.

 

Dradjad berpendapat penting didorong untuk merevisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab, muatan materi UU Kehutanan ini sebagian sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Termasuk merevisi penanganan Karhutla agar menjadi lebih spesifik.“Tapi, sambil revisi UU Kehutanan berjalan, pemerintah tetap terus berupaya mengambil tindakan mengatasi karhutla ini,” pintanya.

 

Dia menilai penanganan karhutla terlampau menekankan pada penegakan hukum seolah hanya pencitraan semata. Sebab faktanya, semua pelaku yang diproses secara hukum hanya sebagian kecil yang berlanjut ke pengadilan. “Karena lebih ke arah pencitraan itu akhirnya jadi agak kurang efektif. Tapi, bukan penegakan hukum tidak perlu, itu sangat penting,” ujarnya.

 

“Semestinya, penegakan hukum terhadap kasus karhutla secara sengaja (kriminal) berlaku terhadap siapapun tanpa pandang bulu terlepas motifnya karena ingin membuka lahan perkebunan atau pertanian.”

 

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Hariadi Kartodihardjo menyarankan penegakan hukum terhadap kasus karhutla mesti diefektifkan agar menimbulkan efek jera. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan agar bisa bersikap tegas tanpa pandang bulu untuk menindak para pelaku karhutla.

 

Menurut Prof Hariadi, ada lima isu pokok dalam revisi UU Kehutanan. Pertama, kawasan hutan. Sejak 2005, terdapat delapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah isi UU Kehutanan terutama mengenai kawasan hutan. Seperti definisi/batasan kawasan hutan, hak menguasai negara yang meliputi hak individual termasuk pengelolaan tambang di kawasan hutan lindung.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua