Selasa, 22 October 2019

Meneropong Kebijakan Sektor Pajak di Kabinet Kerja Jilid II

Reformasi perpajakan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi di Kabinet Kerja Jilid II.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Kabinet Kerja Jilid II di era Presiden Jokowi sudah memasuki babak awal. Hal itu ditandai dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden baru pada 20 Oktober lalu. Presiden Jokowi didampingi Ma’ruf Amin akan menakhodai perjalanan Indonesia untuk lima tahun ke depan hingga tahun 2024 mendatang.

 

Salah satu persoalan klasik yang masih belum terselesaikan hingga saat ini adalah sektor perpajakan. Masih banyaknya kebocoran pajak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tax ratio dan lain sebagainya membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal.

 

Sebagai salah satu langkah untuk mereformasi perpajakan, Jokowi mengambil kebijakan yang cukup berani. Salah satunya adalah dengan memberlakukan program pengampunan pajak atau yang dikenal dengan tax amnesty. Program ini diharapkan dapat memperluas basis data perpajakan Indonesia, membawa kembali dana yang terparkir di luar negeri, dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan dalam membayar pajak.

 

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, mengatakan bahwa pajak adalah tulang punggung Indonesia. Tidak hanya karena menyumbangkan sekitar 75% dari APBN, pajak juga dapat menjamin proses state building yang mencakup pembaharuan kontrak fiskal, pembenahan governance, dan sekaligus memperkuat negara.

 

Dengan fakta tersebut, arah kebijakan pajak nasional hakikatnya akan sangat bergantung dari figur pemimpin nasional. Jika menengok kembali kinerja perpajakan di periode I kepemimpinan Jokowi, Darussalam menilai Jokowi merupakan pemimpin yang memiliki perhatian besar bagi sektor pajak.

 

“Lihat saja program amnesti pajak, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, berbagai insentif pajak, serta agenda reformasi perpajakan 2017-2020. Berbagai kebijakan tersebut secara tidak langsung mengubah wajah pajak Indonesia saat ini,” kata Darussalam kepada hukumonline, Senin (21/10).

 

Lalu bagaimana untuk lima tahun mendatang? Darussalam menyebut jika arah perpajakan Indonesia untuk lima tahun ke depan bisa dilihat dari Pidato Presiden Jokowi mengenai Visi Indonesia pada 14 Juli 2019 lalu. Setidaknya, terdapat 5 gagasan utama yang hendak dicapai, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, serta APBN yang lebih tepat guna.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua