Selasa, 22 October 2019

Begini Pandangan Pemangku Kepentingan Terkait Pemilu Serentak

KPU menganggap adanya peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat menjadi bahan evaluasi mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga hal-hal yang dirasa masih kurang baik dapat dibenahi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya.
Agus Sahbani
Ilustrasi: HGW

Sidang lanjutan pengujian aturan pemilu serentak dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digelar Kamis (17/10/2019) kemarin. Agenda sidang perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 ini mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan MK. 

 

Sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, dalam keterangannya, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menuturkan KPU dalam menyelenggarakan pemilu berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil dengan menerapkan manajemen tata kelola pemilu yang baik, serta tidak bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam UU Pemilu. 

 

Hasyim menerangkan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang diuji yakni Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu mengatur pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Kemudian Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. 

 

Pengertian pemilu dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemilu yang menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Kemudian kata “serentak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya). Kata serentak sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. “Pengertian pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak adalah pemungutan suara Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan secara bersama-sama atau hari, tanggal, dan waktunya bersamaan atau serentak,” kata Hasyim dalam persidangan.

 

Meski begitu, KPU menganggap perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Meskipun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan berjalan aman, tertib, dan lancar, tetapi tetap perlu melakukan evaluasi dan pembenahan di beberapa hal untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya. Evaluasi perbaikan terutama bertumpu pada hal teknis atau tata kelola pemilu.

 

Aspek teknis atau tata kelola pemilu tersebut penting dievaluasi, terutama pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi. Penghitungan dan rekapitulasi hasil suara merupakan aspek teknis yang memiliki beban yang cukup berat. Selain karena banyaknya jenis formulir yang digunakan, juga limitasi atau batas waktu yang tersedia bagi penyelenggara pemilu melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara. 

 

“Diharapkan adanya peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat menjadi bahan mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga hal-hal yang dirasa masih kurang baik dapat dibenahi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya,” kata Hasyim. Baca Juga: Pandangan Pemerintah Terkait Rasionalitas Pemilu Serentak

 

Perbaikan sistem teknologi

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyampaikan perlu dilakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan pemungutan suara secara serentak terhadap proses pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pemangku kepentingan lain, seperti pemantau pemilu maupun masyarakat sebagai pemilih. Selain itu, perlu kerja sama antara penyelenggara pemilu dan kementerian atau lembaga terkait untuk membantu menyediakan sarana dan prasarana, seperti jalur transportasi atau alat transportasi yang dapat mempermudah akses distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. 

 

Menurut Abhan, perlunya persiapan yang lebih baik dalam pelaksanaan pemilu termasuk peningkatan kapasitas pengetahuan kepemiluan kepada penyelenggara pemilu. “Berikutnya, perlunya perbaikan sistem teknologi informasi. Tidak hanya dalam proses pendaftaran dan/atau pencalonan, namun juga hingga pemungutan suara berbasis teknologi untuk mempermudah kerja penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan atau pengawasan pemilu serentak,” usulnya. 

 

Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono menerangkan kewenangan DKPP yaitu menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Penegakan etik yang dilakukan oleh DKPP itu meliputi jajaran KPU dari pusat sampai ke bawah, begitu pula dari Bawaslu pusat ke bawah. “Falsafah yang kita pegang dalam menegakkan kode etik itu intinya menjaga kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana sebuah proses pemilu itu kalau penyelenggaranya tidak dipercaya lagi?”

 

“Memang DKPP diberikan kewenangan-kewenangan memberikan sanksi, bahkan sanksi yang paling berat adalah pemberhentian dan bisa kami laporkan pada tahun 2019 ini ada juga yang kemudian terpaksa harus diberhentikan dari jabatan itu,” ungkap Harjono. 

 

Sebelumnya, sejumlah organisasi pemantau pemilu dan berbagai profesi mengajukan permohonan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), (3) UU Pemilu terkait frasa "Pemilu serentak" dalam dua pasal itu karena dianggap telah menimbulkan banyak korban. 

 

Perkara dengan nomor registrasi 37/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal M. Faesal Zuhri, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Robnaldo Heinrich Herman.

 

Para Pemohon menilai Pemilu Serentak 2019 sangat berat dan memiliki tekanan yang cukup tinggi karena adanya penggabungan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif. Bahkan, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mencatat 544 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 3.788 orang jatuh sakit. 

 

Pemohon berpandangan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak telah melanggar hak konstitusional para pemohon, yang harus bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi dari segi fisik dan psikis serta honorarium yang tidak sesuai. Pemohon juga menilai penerapan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak dapat dikatakan tidak manusiawi, karena sistem penyelenggaraan pemilu yang berat dan banyak tekanan.

 

"Fakta empiris menyatakan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggaraan Pemilu. Artinya, desain penyelenggaraan pemilu dengan lima kotak perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya," ujar salah satu kuasa hukum Para Pemohon, Yohanes Mahatma di Gedung MK Jakarta, Selasa (3/9/2019) lalu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua