Selasa, 22 October 2019

Pengamat Ini Sarankan Presiden Jokowi Bentuk Kabinet Zaken

Calon menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi harus ahli, kompeten, dan profesional.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Setelah Joko Widodo dan Mar’uf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, beredar sejumlah nama yang diprediksi bakal menempati jabatan strategis dalam pemerintahan Jokowi Jilid II. Pengamat Ekonomi sekaligus Peneliti Indef Enny Sri Hartati mencatat pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikan di gedung DPR/MPR menyinggung beberapa hal seperti reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.

 

Enny berpendapat ada banyak hal yang harus dilakukan Presiden Jokowi untuk mewujudkan harapan tersebut antara lain memilih menteri yang ahli, kompeten, dan profesional, atau dikenal dengan istilah kabinet zaken. Kinerja kabinet ke depan, menurut Enny terkait juga dengan struktur organisasi kementerian yang bersangkutan. Reformasi birokrasi yang disebut Presiden Jokowi dalam pidatonya menurut Enny membingungkan. Enny melihat ada upaya untuk merampingkan pejabat eselon di Kementerian, tapi ada wacana yang beredar bakal dibentuk juga posisi wakil menteri.

 

“Tidak tepat jika dibentuk jabatan wakil menteri untuk seluruh kementerian. Layaknya jabatan ini hanya untuk kementerian yang cakupannya sangat luas,” kata Enny dalam diskusi Kantor ICW di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Baca Juga: Presiden Jokowi Diingatkan Pembenahan Sektor Hukum dan HAM  

 

Enny mengusulkan ketimbang membentuk wakil menteri, selain melakukan reformasi birokrasi, Presiden Jokowi juga perlu membentuk kabinet zaken. “Yang dibutuhkan sekarang itu kabinet zaken dimana diisi oleh ahli, kompeten dan profesional. Bisa jadi berasal dari partai politik atau nonpartai politik,” kata dia

 

Dia melanjutkan orang yang mengisi kabinet nanti harus mampu menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, salah satunya koordinasi. Menteri yang membantu Presiden nanti dituntut untuk mahir berkoordinasi dan berkomunikasi, misalnya dengan lembaga negara lainnya seperti DPR.

 

Dari sejumlah nama yang disebut bakal menempati jabatan menteri, Enny menyebut Sri Mulyani pantas menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan daripada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berasal dari kalangan profesional dan nonpartai politik. Untuk beberapa nama yang berasal dari kalangan pengusaha sekaligus pimpinan partai politik, Enny mengusulkan agar calon tersebut melepas jabatan ketika ditunjuk Presiden Jokowi menjadi menteri.

 

“Agar tidak terjadi konflik kepentingan,” ujarnya.

 

Peneliti LIPI Syamsuddin Haris melihat ada yang tidak biasa dalam proses pembentukan kabinet Presiden Jokowi jilid II antara lain penundaan pengumuman kabinet dan ada pembagian jatah kursi menteri untuk lawan politiknya pada Pemilu 2019 lalu. Syamsuddin menegaskan ada perbedaan antara kabinet dalam sistem presidensial dengan parlementer.

 

Dalam sistem presidensial kekuasaan berada di tangan Presiden. Karena itu, visi berasal dari Presiden dan tugas menteri/kabinet yakni melaksanakan visi tersebut. Partai politik koalisi pendukung Presiden Jokowi, menurut Syamsuddin tidak berhak menuntut jatah kursi di kabinet karena tidak ada MoU atau konsensus secara tertulis.

 

Kendati tidak patut bagi partai politik untuk minta posisi menteri tapi tidak etis juga jika Presiden Jokowi tidak memberikan beberapa kursi menteri untuk partai politik pendukungnya. Syamsuddin juga melihat ada yang janggal karena ada indikasi kuat jatah menteri ini juga akan diberikan kepada partai yang menjadi lawan politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2019 silam.

 

Syamsuddin mengingatkan sekalipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, tapi prosesnya dibatasi oleh moralitas publik. Menurutnya, publik berhak untuk memiliki menteri yang layak, tidak sekedar ahli dan professional, tapi juga berintegritas. “Presiden kan mendapat mandat dari rakyat melalui pemilu. Maka Presiden harus mewujudkan aspirasi publik,” harapnya.

 

Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan gagasan demokrasi, sehingga terjadi kompetisi dalam pemilu. Jika Presiden Jokowi memberikan kursi menteri untuk lawan politiknya, maka dalam 5 tahun ke depan hampir tidak ada partai politik yang menjadi oposisi.

 

Menurut Syamsuddin, Presiden Jokowi harusnya tidak melakukan manuver politik tersebut. Begitu pula dengan lawan politik. Masing-masing harus saling menghargai posisinya sebagai pihak yang berkuasa dan oposisi, selain itu menjunjung tinggi sportivitas. “Untuk apa digelar pemilu kalau ujungnya hanya bagi-bagi kekuasaan antara pihak yang menang dan kalah,” kata dia.

 

Mencermati pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi, Syamsuddin menyayangkan dalam pidato itu tidak menyebut persoalan HAM, intoleransi, diskriminasi, presekusi, dan korupsi. Padahal berbagai masalah itu merupakan ancaman besar yang dihadapi bangsa ini. Hal itu ditegaskan dalam berbagai hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga baik nasional dan internasional yang menyimpulkan demokrasi di Indonesia berada diujung tanduk.

 

Hasil survei Freedom House tahun 2018 menunjukan kualitas demokrasi di Indonesia partly free. Posisi ini membuat Indonesia lebih rendah daripada Timor Leste yang kualitas kebebasannya free. Bahkan, ada hasil survei lembaga internasional yang menyimpulkan demokrasi di Indonesia “cacat” , seperti Malaysia dan Thailand. Dalam 5 tahun ke depan, Syamsuddin menekankan elemen masyarakat sipil harus memiliki energi yang cukup untuk mengawal pemerintahan agar berada di jalan yang lurus.

 

“Kita dalam posisi yang tidak menguntungkan karena minim oposisi di parlemen,” tegas Syamsuddin.

 

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mencatat dalam pidato kenegaraan itu, Presiden Jokowi menekankan soal stabilitas. Menjelang akhir pemerintahan periode 2014-2019 hal itu sudah dapat dirasakan dalam berbagai kasus seperti pelarangan demonstrasi dan “membungkam” kritik yang disampaikan melalui media sosial. Jika mengutamakan stabilitas dalam membangun ekonomi, Topan menyebut pada akhirnya akan hancur seperti orba. “Ini terjadi karena tidak ada kepastian hukum seperti masa orba,” ujar Adnan Topan.

 

Topan mencatat salah satu nama yang disebut bakal menempati jabatan menteri yakni Mahfud MD. Ketimbang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, Topan menilai Ketua MK periode 2008-2013 itu lebih cocok sebagai Jaksa Agung dengan harapan mampu mendorong pemberantasan korupsi melalui lembaga kejaksaan.

 

Peran ini penting mengingat revisi UU KPK yang disahkan DPR dan disetujui pemerintah bakal mengkerdilkan penindakan yang dilakukan KPK. Bahkan Topan memprediksi dalam 5 tahun ke depan tidak ada menteri yang bakal terkena operasi tangkap tangan. “Jika tidak ada lagi operasi tangkap tangan bukan berarti pemerintahan sudah bersih dan sehat, tapi penegakan hukum telah runtuh,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua