Selasa, 22 October 2019

Pengamat Ini Sarankan Presiden Jokowi Bentuk Kabinet Zaken

Calon menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi harus ahli, kompeten, dan profesional.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Setelah Joko Widodo dan Mar’uf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, beredar sejumlah nama yang diprediksi bakal menempati jabatan strategis dalam pemerintahan Jokowi Jilid II. Pengamat Ekonomi sekaligus Peneliti Indef Enny Sri Hartati mencatat pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikan di gedung DPR/MPR menyinggung beberapa hal seperti reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.

 

Enny berpendapat ada banyak hal yang harus dilakukan Presiden Jokowi untuk mewujudkan harapan tersebut antara lain memilih menteri yang ahli, kompeten, dan profesional, atau dikenal dengan istilah kabinet zaken. Kinerja kabinet ke depan, menurut Enny terkait juga dengan struktur organisasi kementerian yang bersangkutan. Reformasi birokrasi yang disebut Presiden Jokowi dalam pidatonya menurut Enny membingungkan. Enny melihat ada upaya untuk merampingkan pejabat eselon di Kementerian, tapi ada wacana yang beredar bakal dibentuk juga posisi wakil menteri.

 

“Tidak tepat jika dibentuk jabatan wakil menteri untuk seluruh kementerian. Layaknya jabatan ini hanya untuk kementerian yang cakupannya sangat luas,” kata Enny dalam diskusi Kantor ICW di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Baca Juga: Presiden Jokowi Diingatkan Pembenahan Sektor Hukum dan HAM  

 

Enny mengusulkan ketimbang membentuk wakil menteri, selain melakukan reformasi birokrasi, Presiden Jokowi juga perlu membentuk kabinet zaken. “Yang dibutuhkan sekarang itu kabinet zaken dimana diisi oleh ahli, kompeten dan profesional. Bisa jadi berasal dari partai politik atau nonpartai politik,” kata dia

 

Dia melanjutkan orang yang mengisi kabinet nanti harus mampu menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, salah satunya koordinasi. Menteri yang membantu Presiden nanti dituntut untuk mahir berkoordinasi dan berkomunikasi, misalnya dengan lembaga negara lainnya seperti DPR.

 

Dari sejumlah nama yang disebut bakal menempati jabatan menteri, Enny menyebut Sri Mulyani pantas menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan daripada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berasal dari kalangan profesional dan nonpartai politik. Untuk beberapa nama yang berasal dari kalangan pengusaha sekaligus pimpinan partai politik, Enny mengusulkan agar calon tersebut melepas jabatan ketika ditunjuk Presiden Jokowi menjadi menteri.

 

“Agar tidak terjadi konflik kepentingan,” ujarnya.

 

Peneliti LIPI Syamsuddin Haris melihat ada yang tidak biasa dalam proses pembentukan kabinet Presiden Jokowi jilid II antara lain penundaan pengumuman kabinet dan ada pembagian jatah kursi menteri untuk lawan politiknya pada Pemilu 2019 lalu. Syamsuddin menegaskan ada perbedaan antara kabinet dalam sistem presidensial dengan parlementer.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua