Setelah Joko Widodo dan Mar’uf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, beredar sejumlah nama yang diprediksi bakal menempati jabatan strategis dalam pemerintahan Jokowi Jilid II. Pengamat Ekonomi sekaligus Peneliti Indef Enny Sri Hartati mencatat pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikan di gedung DPR/MPR menyinggung beberapa hal seperti reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.
Enny berpendapat ada banyak hal yang harus dilakukan Presiden Jokowi untuk mewujudkan harapan tersebut antara lain memilih menteri yang ahli, kompeten, dan profesional, atau dikenal dengan istilah kabinet zaken. Kinerja kabinet ke depan, menurut Enny terkait juga dengan struktur organisasi kementerian yang bersangkutan. Reformasi birokrasi yang disebut Presiden Jokowi dalam pidatonya menurut Enny membingungkan. Enny melihat ada upaya untuk merampingkan pejabat eselon di Kementerian, tapi ada wacana yang beredar bakal dibentuk juga posisi wakil menteri.
“Tidak tepat jika dibentuk jabatan wakil menteri untuk seluruh kementerian. Layaknya jabatan ini hanya untuk kementerian yang cakupannya sangat luas,” kata Enny dalam diskusi Kantor ICW di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Baca Juga: Presiden Jokowi Diingatkan Pembenahan Sektor Hukum dan HAM
Enny mengusulkan ketimbang membentuk wakil menteri, selain melakukan reformasi birokrasi, Presiden Jokowi juga perlu membentuk kabinet zaken. “Yang dibutuhkan sekarang itu kabinet zaken dimana diisi oleh ahli, kompeten dan profesional. Bisa jadi berasal dari partai politik atau nonpartai politik,” kata dia
Dia melanjutkan orang yang mengisi kabinet nanti harus mampu menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, salah satunya koordinasi. Menteri yang membantu Presiden nanti dituntut untuk mahir berkoordinasi dan berkomunikasi, misalnya dengan lembaga negara lainnya seperti DPR.
Dari sejumlah nama yang disebut bakal menempati jabatan menteri, Enny menyebut Sri Mulyani pantas menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan daripada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berasal dari kalangan profesional dan nonpartai politik. Untuk beberapa nama yang berasal dari kalangan pengusaha sekaligus pimpinan partai politik, Enny mengusulkan agar calon tersebut melepas jabatan ketika ditunjuk Presiden Jokowi menjadi menteri.
“Agar tidak terjadi konflik kepentingan,” ujarnya.
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris melihat ada yang tidak biasa dalam proses pembentukan kabinet Presiden Jokowi jilid II antara lain penundaan pengumuman kabinet dan ada pembagian jatah kursi menteri untuk lawan politiknya pada Pemilu 2019 lalu. Syamsuddin menegaskan ada perbedaan antara kabinet dalam sistem presidensial dengan parlementer.