Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 38 nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024, Rabu (23/10). Dalam acara pengumuman yang dilanjutkan dengan pelantikan itu, Jokowi memberikan pesan kepada seluruh kabinetnya.
Pertama, jangan korupsi dan menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Kedua, tidak ada visi misi menteri, tapi yang ada pada visi misi presiden dan wakil presiden. Ketiga, semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton.
Kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. "Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin sent, tetapi delivered," ujarnya seperti dikutip dari situs Setkab.
Keenam, selalu mengecek masalah di lapangan, cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. “Yang terakhir (ketujuh, -red) semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati bisa saya copot di tengah jalan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan Kabinet Indonesia Maju dalam jangka pendek, lima tahun ke depan, akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM), pada penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah (UMKM).
Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonsia Maju tidak berfokus pada target 100 hari kerja pertama, namun melanjutkan kerja pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, dirinya sudah menyampaikan kepada para menterinya saat bertemu satu persatu bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkrit. Hal-hal yang ruwet dan ribet perlu disederhanakan.
“Dan yang paling terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah,” ujar Jokowi.
Mengenai undang-undang atau aturan yang menghambat investasi, Jokowi mengingatkan bahwa itu sudah disampaikannya saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, di MPR RI, Minggu (20/10) lalu. “Akan dilakukan dengan cara cepat lewat Omnibus Law, 74 undang-undang nanti semuanya akan dilakukan revisi lewat Omnibus Law,” katanya.