Rabu, 23 Oktober 2019

PSHK: Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hukum Sekedar ‘Pelumas’ Investasi

PSHK berpandangan wajah Pemerintahan Jokowi Jilid II sejauh ini belum berhasil menghadirkan optimisme baru, khususnya dalam bidang hukum. Pemilihan nama Yasonna H Laoly yang merupakan politisi PDIP, untuk kembali duduk di posisi Menkumham jelas pilihan keliru.
Agus Sahbani
Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat diwawancarai awak media usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024. Foto: RES

Pidato pelantikan Presiden Joko Widodo hari Minggu (20/10) lalu serta komposisi kabinet yang diumumkan Rabu (23/10) ini menunjukkan bahwa agenda pemerintahan mengutamakan peningkatan investasi. Arah kebijakan yang ramah terhadap investasi tentu perlu didukung dengan prasyarat adanya visi yang kuat dalam aspek penegakan hukum, antikorupsi, hak asasi manusia (HAM), dan kelestarian lingkungan. 

 

“Faktanya, dalam pidato hari Minggu itu, Presiden Jokowi sama sekali tidak membahas empat aspek dasar tersebut,” ujar Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Penelitian PSHK Rizky Argama saat dikonfirmasi, Rabu (23/10/2019). Baca Juga: 5 Target Pemerintahan Jokowi di Periode Kedua

 

Rizky menilai Presiden hanya menyinggung persoalan regulasi dalam kaitannya dengan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan lapangan kerja baru. Ketegasan Presiden memberi kepastian regulasi atas dua isu itu tentu merupakan langkah positif. Namun, gagasan untuk memilih instrumen omnibus law berupa RUU Pemberdayaan UMKM dan RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai solusi haruslah disertai dengan basis bukti (data) yang ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Dia juga menilai penyebutan hukum sebatas persoalan regulasi pada dua sektor tersebut menunjukkan cara pandang yang sempit dalam memahami konsep negara hukum yang demokratis. Seolah-olah, persoalan hukum hanya sebatas pembenahan regulasi dan penyederhanaan perizinan. “Melalui dua regulasi itu, hukum dipandang sebagai ‘pelumas’ untuk memperlancar investasi,” sindirnya.  

 

Dalam pidato pelantikan itu, Presiden mengatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang (UU) besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law yaitu satu UU sekaligus merevisi (mencabut/menghapus) beberapa pasal atau UU lain yang terkait, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Dan puluhan UU yang dianggap menghambat pengembangan UMKM juga langsung direvisi atau disederhanakan.

 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya sebagai Presiden periode 2019-2014 menargetkan lima hal. Pertama,pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bakal menjadi prioritas utama. Kedua, pembangunan infrastruktur di periode pertama bakal dilanjutkan pada periode kedua. Ketiga, berbagai kendala regulasi bakal disederhanakan (omnibus law). Keempatpenyederhanaan birokrasi bakal dilakukan secara besar-besaran. Kelima, transformasi ekonomi. 

 

Di sisi lain, pidato Presiden Jokowi tak sedikit pun menyasar persoalan substansif, seperti politik hukum nasional dan reformasi kelembagaan hukum. Padahal, pembentukan sistem hukum nasional, seperti pembaruan materi hukum warisan kolonial dan pemberdayaan institusi hukum, merupakan salah satu tujuan Visi dan Arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025. 

 

Tidak ada teroboson

Dalam kaitannya dengan komposisi kabinet pada bidang hukum, Presiden Jokowi tidak menunjukkan terobosan positif sama sekali untuk memperbaiki sektor penegakan hukum dan HAM. Pemilihan nama Yasonna H Laoly yang merupakan politisi PDIP, untuk kembali duduk di posisi Menkumham jelas pilihan keliru.

 

PSHK menilai Menkumham Yasonna berperan besar dalam proses pembentukan sejumlah RUU bermasalah pada akhir pemerintahan periode sebelumnya, diantaranya RUU KPK, RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan. Selain itu, permasalahan narapidana bebas keluar masuk lapas yang terus berulang sesungguhnya juga tanggung jawab Menkumham Yasonna. Hingga kini tidak ada langkah penanganan tegas yang telah ia lakukan.

 

Tak hanya itu, hingga komposisi kabinet telah diumumkan, Presiden Jokowi juga belum merealisasikan janjinya untuk membentuk badan khusus yang bertanggung jawab melakukan pembenahan regulasi di Indonesia. Padahal, rencana pembentukan lembaga itu telah berulang kali disampaikan dalam berbagai kesempatan sejak masa kampanye dalam Pilpres 2019.

 

“Bukan tidak mungkin, absennya badan khusus regulasi ini akan mengakibatkan berulangnya persoalan manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama ini telah mengakar.”

 

Karena itu, PSHK berpandangan wajah Pemerintahan Jokowi Jilid II sejauh ini belum berhasil menghadirkan optimisme baru, khususnya dalam bidang hukum. Pembangunan sektor ekonomi seharusnya dilakukan seiring sejalan dengan pembangunan sektor hukum. Baginya, memisahkan keduanya atau bahkan membuat keduanya saling menegasikan, merupakan logika yang amat keliru.

 

“Pertumbuhan ekonomi perlu dikejar secara bertanggung jawab. Pembangunan tanpa keberpihakan pada agenda hukum, HAM, dan kelestarian sumber daya alam, akan membuat nilai-nilai demokrasi yang menjadi prinsip negara ini akan semakin tergerus, dan bukan tidak mungkin bisa menjerumuskan negara ini pada otoritarianisme,” katanya mengingatkan.

 

Benahi keimigrasian dan lapas

Terpisah, Menkumham Yasonna H Laoly mengaku mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo untuk terus memperbaiki pelayanan keimigrasian dan juga lembaga pemasyarakatan (lapas). "Pesan Bapak Presiden juga yang kemarin saya menghadap termasuk di dalamnya untuk terus perbaiki pelayanan keimigrasian baik di dalam pelayanan paspor. Pelayanan paspor sudah lebih baik tetapi harus terus ditingkatkan," ujar Yasonna saat sambutannya acara serah terima jabatan di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (23/10/2019) seperti dikutip Antara.

 

Presiden Jokowi juga meminta agar pelayanan visa dan pelayanan keimigrasian di bandara juga terus ditingkatkan. "Kemudian pelayanan di keimigrasian baik di kantor-kantor imigrasi, pelayanan visa termasuk pelayanan-pelayanan keimigrasian di bandara-bandara. Itu pesan Bapak Presiden kepada saya," lanjut Yasonna.

 

Selain itu, kata dia, Presiden juga memberi perhatian khusus soal perbaikan di lapas. "Berikutnya, lembaga pemasyarakatan mendapat perhatian dari Bapak Presiden, maka Ditjen Pemasyarakatan sebagai bagian terbesar dari kementerian ini harus segera berbenah diri," kata dia.

 

Yasonna menyinggung soal over capacity di lapas yang kontribusi terbesarnya berasal dari narapidana kasus narkotika. "Saya berharap over capacity, saya sampaikan memang ini kontribusi terbesarnya ada di narkoba," ujar Yasonna.

 

Ia juga mengharapkan agar penyelesaian revisi Undang-Undang Narkotika penting dilakukan. "Penyelesaian revisi UU Narkotika menjadi sangat penting kami lakukan karena persoalan di sana cukup besar. Pembenahan, penekanan pada rehabilitasi kemudian peredaran-peredaran narkoba yang masih ditemukan, ini harus menjadi catatan prioritas kami," ujar Yasonna. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua