Kamis, 24 October 2019

Jokowi Disarankan Tak Bergantung pada UU Omnibus Atasi Persoalan Regulasi

Pemerintah diminta membentuk lembaga khusus penyusunan regulasi.
Mochamad Januar Rizki
Presiden RI Joko Widodo. Foto: RES

Presiden Joko Widodo mewacanakan  pembentukan Undang-Undang Omnibus (Omnibus Law) pada berbagai sektor sebagai jalan keluar hambatan regulasi investasi. UU Omnibus ini akan merevisi sekaligus puluhan UU sehingga menjadi satu peraturan. UU yang telah diwacanakan antara lain UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

 

Namun, Jokowi diminta tidak bergantung pada UU Omnibus saja. Secara logika, UU Omnibus tidak mungkin dapat menyelesaikan persoalan regulasi sebab tumpang tindih aturan hingga rumitnya perizinan sudah sangat kompleks. Perlu ada upaya lain agar penyelesaian permasalahan regulasi tersebut maksimal. Hal ini disampaikan pakar hukum tata negara dan Dosen FH Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan.

 

Menurut Jimmy, pemerintah seharusnya memerlukan lembaga khusus menangani persoalan regulasi ini seperti yang dijanjikan dalam debat capres dan pidato kenegaraan 16 Agustus. Sayangnya, dalam pembentukan kabinet Jokowi-Ma’aruf tidak terlihat penyusunan lembaga tersebut.

 

“Ironinya, janji Presiden dalam debat Capres pertama dan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus soal lembaga khusus menangani regulasi tidak nampak dalam skema penyusunan kabinet Indonesia Maju. Ditambah lagi Presiden seolah beranggapan penyelesaian regulasi di Indonesia dapat dilakukan dengan Omnibus Law, tanpa lembaga khusus regulasi,” jelas Jimmy.

 

Dia menganalisis setidaknya ada 4 skema persoalan regulasi di Indonesia seperti tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah, kewenangan pembentukan aturan yang dilakukan berbagai instansi, ego sektoral dan tidak berjalannya UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Persoalan pertama, ketidaksinkronan dan saling tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah terjadi karena tidak adanya kewajiban ruang harmonisasi dari instansi vertikal di pusat.

 

(Baca: Menyoal Ide Omnibus Law dalam Pidato Pelantikan Jokowi)

 

Misalnya, pemerintah daerah hendak membuat rancangan peraturan daerah yang terkait dengan lingkungan hidup, tidak ada kewajiban bagi Kementerian Lingkungan Hidup atau kementerian hukum sebagai instansi vertikal untuk melakukan pengawasan terhadap substansi dari Rancangan Perda itu. Persoalan ini terjadi pada 34 Pemda Provinsi dan 514 Pemda Kabupaten/Kota.

 

Kedua, kewenangan pembentukan peraturan¨perundang-undangan dilakukan oleh berbagai instansi sering menyebabkan masalah. UU 12/2011 mengatur bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi beberapa tahapan yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dalam membentuk peraturan di tingkat pusat dan daerah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua