Kamis, 24 October 2019

Data As New Oil dalam Konstruksi Hukum Ekonomi Digital di Indonesia Oleh: Danrivanto Budhijanto*)

“The world’s most valuable resource, data and the new rules of competition” The Economist, May 2017.
RED
Danrivanto Budhijanto. Foto: Istimewa

“Data is the new oil” menjadi laporan khusus majalah The Economist pada bulan Mei 2017 dengan judul “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”. Namun terminologi futurikal ini sebenarnya telah hadir lebih awal di tahun 2006 oleh Clive Humby, seorang matematikawan. Sehingga sangat tepat jika pada Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus siap dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan data.

 

Presiden Joko Widodo menyebut dengan artikulasi yang sangat bernas bahwa “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak," karenanya menurut Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mewujudkan kedaulatan data (data sovereignty). Setiap hak warga negara atas data pribadi harus terlindungi dan legislasinya harus disiapkan tidak boleh ada kompromi sebagaimana disampaikan dalam Pidato Kenegaraan dimaksud.

 

Data & Yuridiksi Virtual

Kita tidak menyadari bahwa kehidupan hari ini berada di dunia Big Data, di mana perusahaan menjadi kaya dengan mendapatkan keuntungan dari informasi pribadi dengan sedikit kendala dan hampir tidak ada pengawasan. Keadilan hukum dan keadilan sosial menjadi sangat jauh untuk menjangkau media sosial dalam platform digital dan Big Data.

 

Perusahaan menawarkan kepada kita aplikasi gratis yang nyaman, bermanfaat dan menyenangkan namun sebagai gantinya diambilnya hak perlindungan data pribadi saat terjadinya interaksi virtual (on-line dan terkadang off-line). Perusahaan-perusahan Big Data cenderung senyap bagi pengguna/publik dan regulator, sehingga hanya sedikit orang yang memahami risiko dan kemampuan perusahaan Big Data, yang sanggup menyembunyikan pelanggaran perlindungan data untuk waktu yang lama.

 

Pendekatan ortodoks untuk perlindungan data pribadi dalam pendekatan keadilan hukum dan keadilan sosial tidak lagi relevan dalam semesta virtual, dengan pemanfaatan Big Data dan algoritma aplikasi platform. Perlu pemahaman kontemporer dalam pendekatan keadilan virtual yaitu yurisdiksi virtual, di mana data pribadi yang dilindungi dalam interaksi layanan platform Big Data adalah sebagai berikut:

  1. volunteered data (data sukarela) yaitu data pribadi yang secara aktif dan detail diberikan oleh individu ketika mereka mendaftar untuk layanan platform;
  2. observed data (data yang diamati) yaitu data perilaku yang dihasilkan melalui pengamatan/observasi penggunaan layanan oleh individu pengguna layanan platform; dan
  3. inferred data (data yang disimpulkan) yaitu data yang tidak aktif atau pasif disediakan oleh individu pengguna layanan platform, tetapi diperoleh melalui analisis data yang dikumpulkan.

 

Legislasi dan regulasi perlindungan data eksisting di beberapa negara mengatur lebih banyak tentang volunteered data (data sukarela). Namun pada kenyataanya karena sebagian besar data yang dikumpulkan dan diperjual-belikan dilanjutkan prosesnya dengan pengamatan (observasi) atau penarikan kesimpulan, maka perlindungan kepada data sukarela tidak lagi memiliki makna keadilan hukum maupun keadilan sosial.

 

Gagasan tentang perlindungan privasi perlu mempergunakan artikulasi baru karena adanya data lintas yurisdiksi yaitu keadilan virtual (virtual justice) sehingga membentuk rezim yurisdiksi virtual (virtual jurisdiction). Yurisdiksi Virtual dipahami sebagai konvergensi penerapan asas, kaidah, proses, dan lembaga terhadap subyek hukum virtual yang melakukan perbuatan hukum virtual serta memiliki akibat hukum virtual dan/atau faktual.

 

Yurisdiksi virtual terhadap perlindungan data sebagai “new oil” memiliki konstruksi konseptual dan teoritikal dalam Cyberlaw. Evolusi dari rezim Cyberlaw dimulai dari Cyberlaw 1.0 sebagai Lex Informatica yang kemudian bertransformasi menjadi Cyberlaw 2.0 sebagai Lex Internetica, dan berkonvergensi menjadi Cyberlaw 3.0 sebagai Lex Digital-Informatica, serta evolusi terakhir yaitu Cyberlaw 4.0 sebagai Lex Cryptographica. Sehingga dengan pendekatan Cyberlaw maka data digital sebagai "aset" dan memiliki valuasi dapat diartikulasi dalam konstruksi Hukum Ekonomi Digital.

 

Data & Hukum Ekonomi Digital di Indonesia

Ekonomi digital memiliki potensi peningkatan ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan 3 pilar “berbagi” yaitu berbagi ekonomi (economic sharing), berbagai kepercayaan (trust sharing), dan berbagi pengetahuan (intellectual sharing). Ekononomi kerakyatan adalah konsep dalam upaya mengimplementasikan kedaulatan negara (rakyat) di bidang ekonomi.

 

Mubyarto merumuskan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial yaitu sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, mengandung prinsip-prinsip pemanfaatan hak milik yang merupakan anjuran atau norma-norma perilaku manusia sebagai berikut:

  1. Memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat;
  2. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  3. Adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain; dan
  4. Tidak menggunakan hak milik pribadi untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain, untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan untuk kehidupan yang bersifat mewah, atau perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan dan merugikan kepentingan umum.

 

Mubyarto merumuskan pula lima agenda pokok ekonomi kerakyatan sebagai desentralisasi hak atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara kepada daerah; pembatasan penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada para petani penggarap (landreform); reformasi koperasi dan pendirian koperasi-koperasi sejati; pengembangan mekanisme persaingan yang menjamin berlangsungnya persaingan usaha secara sehat; dan penerapan pajak penghasilan dan kekayaan progresif sebagai upaya untuk mempertahankan demokrasi penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tengah-tengah masyarakat, selain itu penerapan pajak penghasilan dan kekayaan progresif itu juga diperlukan sebagai upaya untuk terus menerus membentuk dana jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan.

 

Keadilan sosial tidak berdiri sendiri, namun mempunyai kaitan erat dengan keadilan hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Peran yang terus tumbuh dari platform transportasi on-line, perdagangan on-line, pendidikan on-line menjadikan Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peradaban digital ekonomi dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum. Pemerintah bersama ekosistem industri terus berupaya memperluas dan memperkuat sektor infrastruktur digital dan sumber daya talenta digital.

 

C.F.G Sunaryati Hartono sebagai Ibu Hukum Ekonomi di Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa dalam teori hukum dimuat istilah “Hukum Ekonomi” merupakan terjemahan dari Economisch Recht (Belanda) atau Economic Law (Amerika). Sekalipun demikian menurut Sunarjati, pengertian atau konotasi Economisch Recht di Belanda ternyata berbeda dengan arti Economic Law di Amerika Serikat. Sebab pengertian Economisch Recht (Belanda) sebenarnya berasal dari istilah Droit E’conomique (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Gerard Farjat dan yang setelah Perang Dunia Kedua berkembang menjadi Droit de l’economie. Droit E’conomique adalah kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara (terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif) yang mulai sekitar tahun 1930an diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat memenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga tidak akan mati kelaparan.

 

Pemikiran berkaitan Hukum dan Ekonomi (Law and Economics) mulai muncul secara global sebagai pandangan para ahli pada awal 1970-an, ketika sejumlah para ahli hukum dan ekonomi mengembangkan suatu metodologi ‘baru’ dan teori Yurisprudential dengan mempergunakan analisis ekonomi terhadap hukum. Pemahaman ‘baru’ tentang Hukum dan Ekonomi pada awal 1970-an dimaksudkan sebagai kerangka teoritis baru untuk secara sistematis menggambarkan dan memformulasikan putusan hakim dan pengambilan keputusan di tatanan hukum. Pendirian utama yang baru dalam Hukum dan Ekonomi  adalah terhadap suatu putusan hakim secara umumnya dapat dilakukan penelitian dan jika perlu diperbaiki sesuai dengan penerapan konsep ekonomi yang fundamental.

 

Pertentangan dan perbedaan terjadi pula antara para pemikir aliran Hukum dan Ekonomi yaitu antara penganut ortodoks dan penganut pembaharuan. Posisi pemikiran penganut ortodoks Hukum dan Ekonomi dikembangkan melalui satu metodologi dasar berdasarkan pada perspektif ekonomi dari Chicago School.

 

Chicago School adalah ‘hardliners' yang merupakan para pelopor (the founding fathers) pada 1970-an dan awal 1980-an yang mendorong dengan kuat suatu hipotesis tentang law-and-efficiency. Hipotesis dimaksud secara normal dihubungkan dengan pandangan dari Judge Richard A. Posner yang menyatakan bahwa common law merupakan suatu wahana utama untuk menciptakan dan mendorong efisiensi, hal mana oleh Posner diberikan ungkapan ‘wealth maximization’. Pendekatan dimaksud mendasarkan kepada premis argumentasi bahwa struktur dari common law pada hakikatnya dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai hukum/keputusan hakim agar dapat diperhitungkan dengan mata uang (dollar).

 

Tekno-Legislasi (tecno-legislation) atau Legislasi Teknologi menjadi suatu paradigma dan kerangka baru dalam pembentukan hukum dan norma. Tekno-Legislasi dalam pemahaman Dogmatika Hukum menjadi paralel dengan munculnya paradoks Teori Hukum yang telah memasuki Abad Digital Informasi.  Trio teoretikus sepanjang masa yaitu Socrates, Aristoteles, dan Plato akan terkaget-kaget kalaulah tidak dikatakan gamang jika mereka masih bisa menjadi saksi hidup Abad Digital Informasi. Evolusi bahkan revolusi Teori Hukum tidak hanya memiliki karakter filosofis, historis, humanis, sosiologis, psikologis, bahkan ekonomis namun sudah mengarah kepada teknologis. Ternyata yang dapat mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi adalah sistem hukum, bukan teknologinya itu sendiri. Gregory N. Mandel memberikan ketegasan hal dimaksud sebelum membahas uraian pemikirannya dalam “History Lessons for a General Theory of Law and Technology” yaitu:

 

The marvels of technological advance are not always risk- free. Such risks and perceived risks often create new issues and disputes to which the legal system must respond.” (Dicetak tebal oleh Penulis)

 

Sunaryati Hartono memberikan suatu pemahaman bahwa Hukum Ekonomi Pembangunan bahwa peranan Pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pemberi arah kepada pembangunan ekonomi itu lebih menonjol. Sunaryati menjelaskan pula Hukum Ekonomi Sosial tekanannya adalah pada pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata, memelihara, dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dimaksud. Hukum Ekonomi Digital adalah platform untuk mengantisipasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan pemanfaatan infrastruktur digital, model-model bisnis disrupsi, dan inovasi teknologi informasi yang masif. Hukum Ekonomi Indonesia dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:

  1. Hukum Ekonomi Pembangunan adalah yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana;
  2. Hukum Ekonomi Sosial adalah yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata); dan
  3. Hukum Ekonomi Digital adalah yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara meregulasi (regulator), memfasilitasi (fasilitator), dan mengakselerasi (akselerator) pembangunan ekonomi nasional berbasis teknologi digital dan demokratisasi ekonomi bersama (sharing economy) dalam yurisdiksi virtual Indonesia.

 

Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah, sedangkan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum yang memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia sebagai perorangan, dan tetap memelihara harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak yang lemah dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah dimaksud.

 

Sunaryati menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah Hukum mengenai Ekonomi Indonesia memiliki sifat Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial sehingga didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.

 

Perkembangan teknologi informasi yang berbasis infrastruktur digital di Indonesia menjadikan pemahaman teoritikal dan pratikal C.F.G Sunaryati Hartono tentang Hukum Ekonomi Indonesia sangat relevan. Hukum Ekonomi Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0 adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi digital di Indonesia yaitu Hukum Ekonomi Digital.

 

*)DR. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, FCBArb adalah Ketua Departemen Hukum Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Penulis buku "Teori Hukum Konvergensi" dan "Hukum Ekonomi Digital di Indonesia"

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua