Adanya perubahan nomenklatur mengakibatkan urusan investasi dinaungi oleh Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian itu disebut akan mengkoordinasikan hingga 7 (tujuh) kementerian di bawahnya, tak terkecuali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menko Kemaritman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di acara penyambutannya di Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyebut akan ada deputi baru dibentuk untuk mengakomodir perubahan nomenklatur itu.
Ia menjelaskan, nantinya Menko akan berwenang mengkoordinasikan, mengendalikan dan memiliki hak veto atas kebijakan-kebijakan Kementerian yang bertentangan dengan kebijakan yang sudah diambil dalam rapat di tingkat Kemenko. “Saya pikir peran kita banyak,” tukasnya.
Harapannya, Kemenko KI kedepannya mampu menghasilkan terobosan untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia, menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen investasi besar. Akan tetapi apa hubungannya maritim dan investasi ini? Apa urgensinya sehingga harus diletakkan dalam satu Kementerian Koordinasi?
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan konektifitas yang mungkin ada antara investasi dan kemaritiman bersangkutan dengan persoalan logistik. Logistik index Indonesia naik tinggi (data world bank 2018: Logistic Performance Index Indonesia naik dari peringkat ke-63 dunia menjadi 46), akan tetapi biaya logistik Indonesia masih tinggi sekali. Konektifitas logistik yang mahal itu, katanya, bersumber pada pembangunan infrastruktur pengantaran logistik yang hanya terpaku pada pembangunan darat, bukan laut.
Menyinggung pidato Jokowi yang pernah menginginkan Indonesia menjadi poros maritim, katanya, mungkin pembangunan infrastruktur poros maritim bisa berdampak signifikan terhadap domestic index. “Jadi itu yang akan memacu investasi. Lima tahun ini jarang dibicarakan mengenai konektifitas laut atau maritim, dan pemberdayaan sektor maritim yang terkait investasi,” tukasnya.
Selanjutnya, katanya, salah satu proritas Jokowi adalah reformasi struktural, terutama untuk urusan industrialisasi. Salah satu persoalan yang penting untuk dikoordinasikan adalah keterkaitan antara industri dan sektor lain yang cukup tinggi. Persoalan-persoalan di industri sebagian besar memang berada di luar industri. Misalnya, mengenai industri energi di Kementerian ESDM, infrastruktur di PUPR, penetrasi impor di Kementerian perdagangan. Alih-alih berupaya mengkoordinasikan cakupan-cakupan industri itu, investasi malah diletakkan di Kemenko Maritim.
“Kita harapkan waktu itu pak Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian) di upgrade ke Menko. karena beliau tahu persis wilayah industri yang harus dikoordinasikan. Ternyata malah investasi ini malah adanya di maritim,” keluhnya.