Jumat, 25 October 2019

Kemenko Maritim Membawahi Urusan Investasi, Apa Urgensinya?

Mungkin pembangunan infrastruktur poros maritim bisa berdampak signifikan terhadap domestic index, mengingat dalam pidatonya Presiden Jokowi pernah menginginkan Indonesia menjadi poros maritim.
Hamalatul Qur'ani
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Foto: RES

Adanya perubahan nomenklatur mengakibatkan urusan investasi dinaungi oleh Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian itu disebut akan mengkoordinasikan hingga 7 (tujuh) kementerian di bawahnya, tak terkecuali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menko Kemaritman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di acara penyambutannya di Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyebut akan ada deputi baru dibentuk untuk mengakomodir perubahan nomenklatur itu.

 

Ia menjelaskan, nantinya Menko akan berwenang mengkoordinasikan, mengendalikan dan memiliki hak veto atas kebijakan-kebijakan Kementerian yang bertentangan dengan kebijakan yang sudah diambil dalam rapat di tingkat Kemenko. “Saya pikir peran kita banyak,” tukasnya.

 

Harapannya, Kemenko KI kedepannya mampu menghasilkan terobosan untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia, menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen investasi besar. Akan tetapi apa hubungannya maritim dan investasi ini? Apa urgensinya sehingga harus diletakkan dalam satu Kementerian Koordinasi?

 

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan konektifitas yang mungkin ada antara investasi dan kemaritiman bersangkutan dengan persoalan logistik. Logistik index Indonesia naik tinggi (data world bank 2018: Logistic Performance Index Indonesia naik dari peringkat ke-63 dunia menjadi 46), akan tetapi biaya logistik Indonesia masih tinggi sekali. Konektifitas logistik yang mahal itu, katanya, bersumber pada pembangunan infrastruktur pengantaran logistik yang hanya terpaku pada pembangunan darat, bukan laut.

 

Menyinggung pidato Jokowi yang pernah menginginkan Indonesia menjadi poros maritim, katanya, mungkin pembangunan infrastruktur poros maritim bisa berdampak signifikan terhadap domestic index. “Jadi itu yang akan memacu investasi. Lima tahun ini jarang dibicarakan mengenai konektifitas laut atau maritim, dan pemberdayaan sektor maritim yang terkait investasi,” tukasnya.

 

Selanjutnya, katanya, salah satu proritas Jokowi adalah reformasi struktural, terutama untuk urusan industrialisasi. Salah satu persoalan yang penting untuk dikoordinasikan adalah keterkaitan antara industri dan sektor lain yang cukup tinggi. Persoalan-persoalan di industri sebagian besar memang berada di luar industri. Misalnya, mengenai industri energi di Kementerian ESDM, infrastruktur di PUPR, penetrasi impor di Kementerian perdagangan. Alih-alih berupaya mengkoordinasikan cakupan-cakupan industri itu, investasi malah diletakkan di Kemenko Maritim.

 

“Kita harapkan waktu itu pak Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian) di upgrade ke Menko. karena beliau tahu persis wilayah industri yang harus dikoordinasikan. Ternyata malah investasi ini malah adanya di maritim,” keluhnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua