Minggu, 27 Oktober 2019

Hak Veto Menko, Bagaimana Hukum Tata Negara Melihatnya?

Kewenangan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Rofiq Hidayat
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah anggota kabinet dan pimpinan lembaga negara setingkat menteri. Foto: RES

Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan anggota kabinet ‘pelangi’ kepada publik. Dalam pernyataan terbuka, Presiden menegaskan para menteri itu bertugas membantu presiden untuk melaksanakan visi dan misi presiden. Para menteri itu harus melaksanakan visi presiden, bukan visi menteri.

Untuk menjaga agar visi presiden dijalankan para menteri, muncul usulan agar Menteri Koordinator (menko) diberi hak ‘veto’. Ada empat Menko di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yakni Menko Polhukham yang dijabat Moh. Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi yang dijabat Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian yang dijabat Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijabat Muhadjir Effendy.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD  mengatakan Kemenko bertugas mengawal visi besar presiden. Tujuannya supaya dapat diimplementasikan para pembantunya  di kementerian dan lembaga setingkat menteri. Pendek kata, Menko melakukan koodinasi sinkronisasi dan harmonisasi terhadap kebijakan yang diterbitkan para menteri. Kemenko mengkoordinasikan tugas-tugas kementerian yang menjadi wewenang masing-masing.

“Presiden mengatakan Menko boleh memveto kebijakan Menteri yang ada dibawahnya kalau dia bertindak sendiri, apalagi sampai bertentangan dengan kebijakan Presiden maupun kebijakan Kementerian lain yang sejajar,”  ujarnya.

(Baca juga: Kemenko Maritim Membawahi Urusan Investasi, Apa Urgensinya?).

Lantas, bagaimana hukum tata negara memandang ‘veto’ pada Kemenko? Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono berpandangan kedudukan menteri negara pada prinsipnya sama sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UUD 1945. Ayat (1) menyebutkan, ‘Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara’. Ayat (2) menyebutkan, ‘Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden’. Selanjutnya, ayat (3) pasal yang sama menyebutkan ‘Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan’.

Rumusan tadi memperlihatkan kedudukan para menteri dari perspektif hukum tata negara. “Jadi dari sisi konstitusi kedudukan sesama menteri sejajar sebagai pembantu presiden,” ujarnya kepada hukumonline, Sabtu (26/10).

Dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebut nomenklatur Menteri Koordinator. Nomenklatur ini tidak bersifat wajib karena sifatnya ‘dapat’ dibentuk. Kemenko bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi.  Namun, tidak ada masalah sepanjang presiden memiliki kebijakan memfungsikan Menko memiliki hak veto untuk membatalkan, atau menolak kebijakan menteri lain yang tidak sejalan dengan visi presiden serta bertentangan dengan kementerian lain. Masalah timbul jika kewenangan memveto kebijakan menteri lain tidak dibatasi.

Menurut Bayu, memveto sebuah kebijakan menteri di bawah Menko akan sulit dalam pelaksanaanya. Sebab boleh jadi bakal terjadi beda penafsiran antara menteri yang mengeluarkan kebijakan dengan Menko yang hendak memveto. Misalnya salah satu menteri membuat kebijakan sesuai dengan visi presiden. Sementara Menko beranggapan kebijakan menteri berbeda dengan visi presiden. Oleh karena itu, perlunya dibuat parameter kebijakan seperti apa saja yang bertentangan dengan kementerian lain dan visi presiden.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Jember itu menegaskan kewenangan memveto kebijakan menteri oleh Menko tetap berada di tangan presiden. Artinya, sebelum memveto sebuah kebijakan menteri di bawahnya, Menko terlebih dahulu berkonsultasi dengan presiden. Sementara kewenangan mengeksekusi pembatalan atau memveto kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi presiden atau bertentangan dengan kementerian lain tetap berada di Menko. “Kalau kemudian Menko bisa memveto tanpa berkordinasi dengan presiden dan menafsirkan sendiri kebijakan menteri berentangan dengan presiden, maka bisa terjadi perselisihan nanti,” ujarnya.

(Baca juga: Sistem Legislasi Indonesia Perlu Dirombak).

Agar veto kebijakan ini jelas, Bayu menyarankan dibuat tata cara melakukan veto. Misalnya terlebih dahulu mengundang menteri yang membuat kebijakan, kemudian Menko melaporkan dan berkonsultasi dengan presiden.  “Jangan memveto dilakukan, baru melapor ke presiden. Apalagi veto itu menjadi klaim sepihak Menko bisa muncul kegaduhan,” ujarnya.

Dengan kata lain, kewenangan Menko memveto kebijakan menteri lain harus dibatasi, tidak serta merta sepihak dapat membatalkan sebuah kebijakan menteri di bawahnya. Karena itulah perlu dibuat standar operasional prosedur (SOP) di internal kabinet. SOP hanya mengatur dan mengikat internal menteri di kabinet. “Jangan Perpres. Dibuat SOP di internal kabinet Indonesia Maju saja. Kalau Perpres akan mengikat umum dan semua warga negara,” katanya.

Konsolidasi sistem presidendial

Terpisah, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Charles Simamora berpendapat penggunaan frasa veto memang cenderung lebih keras. Namun sedianya veto dimaksud menyeragamkan kebijakan kementerian di bawah Menko agar tidak saling bertabrakan antar kementerian, atau menyimpang dari visi besar presiden.

Menurut Charles, dari aspek hukum tata negara, pola yang bakal diterapkan Presiden Jokowi melalui Menko tidaklah menjadi persoalan. Mungkin sebaliknya, mampu mengkonsolidasikan sistem presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan.  “Dari aspek ketatanegaraan tidak masalah. Kalau mau dilihat ini sebagai konsolidasi sistem presidensial, menteri itu pake sistem presidensil tidak bisa jalan sendiri,” imbuhnya.

Kabinet di pemerintahan Jokowi periode kedua dibangun atas nama koalisi. Sebagian besar para menteri dan wakil menterinya pun berasal dari partai yang berjasa dalam memenangkan Jokowi dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kendati berkeringat dalam memenangkan Jokowi, tidak berarti para menterinya dapat berinovasi dalam kebijakan yang justru bertabrakan dengan visi besar Presiden. “Ini yang kemudian mau dipertegas oleh presiden. Makanya salah satu caranya adalah meletakan posisi Menko untuk itu,” ujarnya.

Menurut Charles, presiden tidak perlu berhadapan langsung dengan partai politik tempat berasal para menterinya, ketika ada kebijakan yang tidak tepat. Sebaliknya, Menko sebagai kepanjangan tangan presiden yang bakal berkoordinasi, mengevaluasi dan mengharmonisasi menteri-menteri di bawahnya.

Dia menilai adanya perpanjangan  jalur birokrasi. Pasalnya menteri pun tidak dapat langsung ke presiden menyodorkan kebijakan yang bakal diterbitkan. Namun terlebih dahulu  kebijakan menteri dikoordinasikan, singkronisasikan oleh Menko. “Nanti  diefektifkan, melalui posisi Menko,” katanya.

Lebih lanjut Charles berpandangan, Presiden Jokowi menyadari di periode pertama adanya ketidakharmonisan antar pembantunya. Makanya Presiden Jokowi bakal memperkuat posisi kontrolnya terhadap para menterinya agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah peran Menko dengan kewenangan itulah menjadikan peran kontrol dalam menjaga visi besar presiden.

“Ini mungkin eksperimen baru yang mau dicoba Pak Jokowi. Ini badan dalam struktur mau dilembagakan dalam sistem presidensil bersama para pembantunya. Sehingga satu visi dan satu suara. Tapi ini bagus untuk menjaga visinya presiden,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua