Senin, 28 October 2019

Politik-Hukum Ruang Udara Internasional: FIR Indonesia dan Singapura Oleh: Syarif Iqbal*)

​​​​​​​Keberadaan FIR merupakan salah satu elemen yang dapat dilihat bagaimana suatu negara mampu menjaga kedaulatan negara di ruang udara.
RED
Syarif Iqbal. Foto: Istimewa

Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Singapura pada 8 Oktober 2019 lalu, kembali membuka tabir akan pentingnya ruang udara dalam tatanan kedaulatan teritorial negara serta kepastian hukum yang melekat di dalamnya. Kedua pemerintahan mencapai kesepakatan bersama mengenai kerangka kerja negosiasi Flight Information Region (FIR) Jakarta-Singapura untuk dibahas lebih lanjut.

 

Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari serangkaian diplomasi keluar serta perbaikan-perbaikan internal oleh pemerintah Indonesia sejak 2015, berlandaskan ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Di mana dalam Pasal 458 berisi wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangan didelegasikan kepada negara lain harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak UU berlaku.

 

Permasalahan batas ruang udara antara Indonesia dengan Singapura di atas Kepulauan Riau, didasari oleh faktor historis dan politik-hukum antara subjek hukum internasional yang terlibat, dalam hal ini hubungan tripatriat antara Indonesia, Singapura dan ICAO (International Civil Aviation Organization).

 

Relasi antara politik dan hukum internasional seringkali menimbulkan suatu irisan yang berujung dengan adanya suatu konflik. Menurut Hans J. Morgenthau “kekuasaan nasional negara-negara dibatasi oleh balance of power, moralitas internasional, pendapat umum dunia, serta hukum interansional”. Singkat kata, setiap hubungan antar negara diatur oleh hukum, sedangkan hukum yang mengatur tersebut merupakan hukum internasional.

 

Dalam konteks definisi serta pengertian saat ini, hukum internasional melampaui pengertian secara tradisional sebagai sistem fondasi hubungan antar negara-negara. Kompleksitas isu-isu di tengah derasnya arus globalisasi membutuhkan organisasi/rezim internasional di setiap sektor sebagai legal standing termasuk di dalamnya yang menyangkut permasalahan di ruang udara.

 

Pemerintahan di Ruang Udara: Kontribusi dan Eksistensi Negara Anggota

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan dunia aviasi melesat jauh dari sekadar alat transportasi khalayak untuk mencapai destinasi tertentu. Peradaban manusia mampu mengeksplorasi serta mengeksploitasi sumberdaya alam di ruang udara, sebagai usaha guna memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan itu sendiri. Hal tersebut menjadikan komunitas internasional memulai usaha untuk merumuskan paket pengaturan dalam hal aviasi secara global demi keselamatan dan keamanan utamanya.

 

Sebagai produk yang dihasilkan melalui Konvensi Chicago 1944, ICAO memiliki konstitusi yang harus dipahami serta dijalani oleh negara-negara anggota (contracting states). Dalam perjalanannya, tugas-tugas yang dimandatkan oleh ICAO kepada negara-negara anggota memiliki fokus pada aspek-aspek teknis dan hukum atas aviasi sipil internaisonal.

 

Secara konstitusi ICAO, negara-negara anggota memiliki kedudukan atau status keberadaan dari suatu negara. Secara umum status tersebut terbagi menjadi negara-negara anggota biasa dan negara-negara yang menjadi anggota Dewan ICAO (Council). Keanggotaan negara anggota ICAO yang memiliki status sebagai Dewan terdiri dari 36 negara serta terbagi kedalam 3 kategorisasi: negara-ngara yang memiliki alat angkutan udara yang penting (Kategori I); negara-negara yang mempunyai kontribusi terbesar dalam menyediakan fasilitas navigasi penerbangan sipil internasional (Kategori II); negara-negara yang penunjukan mewakili semua wilayah geografi (Kategori III).

 

Dewan ICAO sebagai badan yang berdaulat, mengadakan sidang paling tidak sekali dalam tiga tahun untuk meninjau serta merumuskan garis besar dalam perencanaan masa depan dunia aviasi sipil internasional. Pasal 54 dalam Konvensi Chicago, fungsi inti serta tugas mandatris dari Dewan ICAO meliputi aspek legislatif, yudikatif, dan administratif.

 

Dalam memenuhi peran legislatifnya, Dewan menetapkan standar teknis aviasi internasional yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota ICAO. Pada Ayat (L) dalam Pasal 54 disebutkan “Adopt, in accordance with the provisions of Chapter VI of this convention”, ditegaskan kembali bahwa ICAO menitikberatkan akan adanya hal-hal yang harus dipatuhi dalam “international standars and recommended practices”, yang merupakan suatu pedoman bagi negara-negara anggota dalam bidang aviasi sipil. ICAO menetapkan International Standards and Recommended Practices (SARPs), untuk diterapkan secara universal guna terciptanya keseragaman teknis aviasi sipil internasional.

 

Pada konteks permasalahan ruang udara antara Indonesia dengan Singapura, posisi Indonesia untuk saat ini memang berada di bawah kedudukan Singapura yang merupakan anggota Dewan ICAO untuk kategori II sebagai negara yang memiliki kontribusi besar dalam penyediaan fasilitas navigasi aviasi internasional. Terakhir kali upaya Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO kategori III pada periode 2016-2019 berakhir dengan tangan hampa. Meskipun Indonesia kembali gagal, namun upaya tersebut dilihat sebagai suatu keharusan bagi Indonesia yang dapat digunakan sebagai daya tawar (bargaining position) di dalam keanggotaan ICAO, sebagai keseriusan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kembali kontrol ruang udara di atas Kepulauan Riau.

 

Paradoks Legalitas Yurisdiksi Kedaulatan Ruang Udara dan Maritim di Atas Kepulauan Riau

Sebagai entitas yang menjadi ujung tombak dalam konstelasi percaturan politik internasional, negara terfasilitasi dengan berbagai keistimewaannya yang terkait dengan aspek hukum, sosial, politik dan keamanan di dalamnya. Keberadaan wilayah untuk bernaung merupakan unsur utama selain adanya pemerintahan serta masyarakat sebagai wujud konkret adanya kedaulatan di dalam suatu negara.

 

Di masa kekaisaran Romawi, pengertian kedaulatan suatu negara tertuang dalam hukum yang dikenal sebagai prinsip “Cujus est solum, Ejus est usque coleum”, yang memiliki makna barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka ia juga menguasai apa yang berada di dalam tanah serta ruang di atasnya tanpa batas.

 

Pada era saat ini, kesepakatan mengenai kedaulatan di suatu negara terwujud melalui Konvensi Montevideo 1933. Meskipun partisipan dalam konvensi tersebut diikuti oleh negara-negara dari benua Amerika (Pan-American), hasil dari konvensi tersebut dijadikan rujukan tentang konsep kedaulatan yang di dalamnya memuat batas-batas wilayah suatu negara dilihat dari kacamata hukum internasional.

 

Merujuk kepada hukum internasional wilayah negara terdiri dari tiga matra yaitu darat, laut, dan ruang udara. Permasalahan pada batas-batas wilayah negara sangat kompleks terutama bagi negara-negara perairan yang berdampingan langsung dengan laut lepas serta landas kontinen yang saling berhadapan, cenderung lebih sulit dalam menetapkan batas wilayah ketimbang perbatasan darat.

 

United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) III 1982, merupakan kesepakatan komunitas internasional tentang bagaimana suatu negara mendapatkan legitimasi serta yurisdiksi batas-batas negara yang memiliki garis pantai seperti Indonesia dan Singapura. Perjanjiaan delimitasi perbatasan laut antara Indonesia dengan Singapura telah disepakati beberapa titik di Selat Singapura dan menjadi hukum positif di masing-masing negara sejak tahun 1970-an. Di lain sisi, perbatasan teritori perairan wilayah kedaulatan tidak selaras dengan batas-batas di ruang udara atau FIR. Penetapan wilayah udara tersebut tidak sejalan dengan pemahaman wilayah sesuai dengan keadaan geografis dari batas maritim kedua negara.

 

Kedaulatan negara di ruang udara di atas teritorinya adalah bersifat ekslusif dan penuh seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, memiliki makna bahwa tidak menjadi suatu alasan bagi suatu negara untuk tidak mengikuti yurisdiksi kedaulatan di wilayah ruang udara di masing-masing negara. Sedangkan pada Pasal 2, menitikberatkan akan adanya batas-batas negara di ruang udara disebutkan “…the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty…”. Dengan demikian isu yang menyangkut kedaulatan negara di ruang udara, oleh komunitas internasional telah memiliki kesepakan sebagai kebiasaan internasional dengan pengakuan berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Konvensi Chicago 1944.

 

Keberadaan FIR merupakan salah satu elemen yang dapat dilihat bagaimana suatu negara mampu menjaga kedaulatan negara di ruang udara. Upaya pemerintah Indonesia untuk menguasai kembali FIR Jakarta yang sebagian wilayahnya dikontrol oleh Singapura, seyogianya dapat dilihat jika Indonesia tetap mengedepankan kepentingan nasionalnya sebagai perilaku wajar bagi suatu negara. FIR Jakarta merupakan kesatuan wilayah kedaulatan Indonesia yang berkontribusi secara langsung menyangkut permasalahan pertahanan ekonomi, sosial serta hukum.

 

*)Syarif Iqbal adalah pemerhati penerbangan sekaligus penulis buku Politik Aviasi dan Tantangan Negara Kepulauan..

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua