Senin, 28 October 2019

Ab Massier dan Cerita tentang Bahasa Hukum Indonesia yang Terabaikan

Pada Simposium Bahasa dan Hukum di Medan, 1974, ada banyak rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan istilah hukum. Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah dalam pengembangan bahasa hukum?

Seperti yang saya tuliskan dalam tesis saya, upaya dari luar sistem hukum negara untuk mengembangkan terminologi hukum jauh lebih lemah pengaruhnya dibandingkan dengan pembentukan terminologi oleh teks hukum Indonesia yang otoritatif (misalnya dengan produk legislasi baru). Oleh karena itu, KUHP yang baru akan sangat berkontribusi untuk penyeragaman istilah hukum pidana. Jauh lebih berpengaruh dibandingkan berbagai proyek penyusunan terminologi hukum.

Ini bukan berarti bahwa kamus hukum tidak berguna, tentu saja kamus hukum berguna untuk mencatat berbagai istilah yang pernah atau masih berlaku (sebuah peti harta karun baik untuk para ahli sejarah hukum maupun ahli sejarah bahasa!). Bisa juga berperan menjembatani pemahaman di antara para praktisi hukum dalam konteks internasional (misalnya Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht/Kamus Hukum Perdata Indonesia-Belanda yang diterbitkan tahun 2000).

Kongres-kongres bahasa Indonesia yang dilaksanakan belakangan, justru tak eksplisit lagi menyinggung bahasa hukum. Apakah Anda melihat perhatian terhadap bahasa hukum dari Badan Bahasa (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan) dan kalangan hukum makin berkurang?

Sudah lama saya tidak mengikuti perkembangan kebijakan soal Bahasa Indonesia. Tentu saja jika Badan Bahasa semakin tidak mempersoalkan bahasa hukum bisa dilihat sebagai tanda telah terjadi perbaikan. Di sisi lain, belum tentu perhatian yang lebih banyak dari Badan Bahasa dalam mempengaruhi bahasa hukum dan istilah hukum bisa lebih berdampak. Minggu lalu ada siaran berita televisi di Belanda tentang inisiatif untuk mengutus tim ahli bahasa ke lembaga-lembaga pemerintahan Belanda. Mereka diminta membantu pemerintah untuk menerjemahkan berbagai gaya bahasa birokrasi pada berbagai formulir administrasi dan dokumen resmi ke dalam bahasa Belanda yang dipahami secara umum.

Proyek semacam ini hanya akan sangat sedikit berhasil  untuk persoalan bahasa hukum karena banyak kondisi khusus yang menyebabkannya jadi seperti yang kita lihat. Apalagi para praktisi hukum, seperti kalangan profesional lainnya, mengembangkan ‘kebiasaan berbahasa’ yang tujuannya mempertahankan ‘tradisi’ dan membedakan wilayah profesi mereka terhadap kalangan awam.

Apa saja faktor yang menghambat pengembangan bahasa hukum dalam kaitannya dengan studi hukum, khususnya di Indonesia?

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua